Menanggapi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan setuju-setuju saja. Intinya, seluruh potensi dalam aktifitas-aktifitas ekonomi yang bisa menjadi obyek perpajakan akan diidentifikasi.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya
Program kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang dijalankan kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan sekedar untuk mencari dana guna menutupi defisit anggaran pemerintah. Program ini juga diharap bisa membuat basis pajak pemerintah bertambah.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, diperlukan sumber pendanaan yang berasal dari pajak. Oleh karena itu, dia mengimbau agar setiap warga negara sadar pajak.selengkapnya
Sindiran itu disampaikan Menkeu Mulyani dalam acara Indonesia Economic Outlook 2017 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di Kantor Apindo, Jakarta, Jumat (03/02/2017).selengkapnya
Agar penerimaan pajak bisa optimal, Kementerian Keuangan minta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ujung-ujungnya untuk menyelamatkan APBN 2017.selengkapnya
Presiden Jokowi telah melakukan reshuffle jilid II. Reshuffle ini diharapkan dapat membawa angin perubahan yang membuat perekonomian tumbuh lebih baik.selengkapnya
Sri Mulyani Indrawati resmi melanjutkan tugas sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkannya dalam formasi kabinet untuk periode 2019-2024.selengkapnya
Langkah pemangkasan anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016 sebesar Rp133 triliun oleh Menkeu Sri Mulyani merupakan bentuk koreksi dari kebijakan menteri terdahulu yang terlalu optimististis meski kalangan DPR telah mengingatkannya. Hal itu dikemukakan oleh Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menanggapi kebijakan pemerintah tersebut ketiselengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengevaluasi program amnesti (pengampunan) pajak periode pertama. Ternyata, dana tebusan terendah senilai Rp 40.selengkapnya
Sri Mulyani telah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan Indonesia menggantikan Bambang Brodjonegoro. Serah terima jabatan (Sertijab) bahkan telah digelar di Kementerian Keuangan kemarin sore, Rabu (27/7).selengkapnya
Keputusan Pemerintah Indonesia untuk terus mengejar pajak Google ternyata menjadi daya tarik dalam gelaran World Bank-IMF Annual Meeting di Amerika Serikat pada 4–8 Oktober. Bahkan, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, hal ini turut menjadi bahan pembahasan dari seluruh perwakilan negara di dunia yang hadir.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pihaknya tidak akan mengubah target penerimaan negara dari program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Dia mengatakan akan menjaga target tersebut untuk menjaga momentum. Saat disahkan oleh Bambang Brodjonegoro, pemerintah mematok target penerimaan dari tax amnesty sebesar Rp165 triliun.selengkapnya
Perkembangan teknologi perlu direspons secara tepat oleh pemerintah supaya bisa memanfaatkannya secara optimal.selengkapnya
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengaku optimistis perombakan kabinet jilid II yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo kali ini, dapat membuat program pengampunan pajak atau tax amnesty berjalan sukses. Sebab, Tito menilai, pembentukan kabinet saat ini sangat sempurna.selengkapnya
Kementerian Keuangan memberi sinyal mendukung usulan agar pelapor kekayaan pejabat negara disatukan dengan SPT.selengkapnya
Pemerintah Indonesia mempromosikan keuntungan berinvestasi di Indonesia kepada para pengusaha Jepang, khususnya dalam hal insentif perpajakan.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan masyarakat yang selama ini selalu menghindari kewajiban untuk membayar pajak. Terutama ditujukan kepada mereka yang merasa nyaman menyimpan uangnya di bawah bantal ataupun di luar negeri. Pasalnya, saat ini seluruh Menteri Keuangan yang ada di seluruh dunia sedang gencar mencari pajak masing-masing warga negaranya.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, masalah kepercayaan (trust) menjadi isu penting dalam memengaruhi aspek kepatuhan (compliance) wajib pajak.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, saat ini bukan hanya negara berkembang saja yang berusaha mengumpulkan pajak. Setelah masa krisis tahun 2008, banyak negara maju yang berusaha menyelamatkan APBN mereka.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya