Menteri Perindustrian Airlangga Hartato menklaim, industri dalam negeri siap melakukan subsitusi produk impor yang tarif pajaknya dinaikkan saat ini. Bahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tapi juga ekspor, sehingga kinerja ekonomi tidak terganggu.selengkapnya

Pemerintah merespons dinamika perekonomian global yang saat ini berubah sangat cepat, dengan melakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang konsumsi dari luar negeri. Kebijakan pengendalian impor ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan industri dalam negeri, peningkatan penggunaan produk lokal, dan perbaikan neraca perdagangan.selengkapnya

Menteri Perindustrian Saleh Husin berharap dana yang masuk akibat pemberlakuan pengampunan pajak bisa memgalir ke industri manufaktur.selengkapnya

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengupayakan adanya insentif perpajakan untuk industri pengolahan.selengkapnya

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih melakukan finalisasi aturan insentif investasi yang bisa dinikmati oleh investor.selengkapnya

Wakil Presiden Direktur PT Samsung Electronics Indonesia, Lee Kang Hyun menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas insentif pajak tax allowance. Pasalnya, perusahaan elektronik raksasa asal Korea Selatan ini sudah membangun pabrik ponsel di Indonesia sesuai permintaan pemerintah.selengkapnya

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengenakan nol persen Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik.selengkapnya

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan aturan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditargetkan rampung pada semester pertama 2019.selengkapnya

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menghadiri rapat di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Pihaknya akan membahas terkait insentif investasi.selengkapnya

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menyebut pihaknya masih menunggu aturan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik yang tengah digarap di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.selengkapnya

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan untuk merevisi struktur perpajakan industri otomotif. Pada salah satu poinnya, Airlangga meminta menurunkan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil sedan.selengkapnya

Untuk mendorong industri agar terus berinovasi, salah satu langkah strategisnya adalah memberikan insentif fiskal. Instrumen fiskal ini menjadi penting dilakukan karena bisa menarik investasi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor industri.selengkapnya

Insentif untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong harus lebih besar untuk menarik minat investor. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan Sorong masuk kategori wilayah terpencil di Indonesia Timur.selengkapnya

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengharapkan struktur pajak baru bagi industri otomotif. Sistem pajak yang baru ini diharapkan bisa mendorong produksi kendaraan jenis sedan.selengkapnya

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa mobil desa tidak terkena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Dengan begitu, harga mobil desa nantinya akan lebih murah sehingga tidak membebani masyarakat desa yang menjadi sasaran penggunanya.selengkapnya

KOMPAK 2016 (Kompetisi Pajak Universitas Airlangga) PajakKu PajakMu PajakKita KOMPAK adalah sebuah Kompetisi Perpajakan yang diadakan tiap tahun oleh prodi D3 Perpajakan Universitas Airlangga dan diikuti oleh seluruh mahasiswa aktif di seluruh Indonesia.selengkapnya

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan, kebijakan pengendalian impor dengan melakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang konsumsi dari luar negeri bertujuan untuk menjaga pertumbuhan industri dalam negeri. Airlangga menuturkan, kebijakan tersebut menjadi alat untuk menaikkan utilisasi. Terlebih, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufakturselengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tidak merestui adanya usulan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang diajukan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang.selengkapnya

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendukung Kementerian Perindustrian yang mengusulkan super deduction tax 200%. "Kalau kami ikut Menperin, dan saya rasa 200% itu sudah tepat," kata Kepala BKPM Thomas Lembong.selengkapnya

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kendaraan listrik sudah ditunggu pelaku usaha.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya