PERTAMBANGAN BATU BARA: Amandemen Kontrak Tak Langsung Tuntaskan Masalah PPN PKP2BSelasa 8 Nov 2016 10:39Ajeng Widyadibaca 1610 kaliSemua KategoriAmandemen kontrak tidak menjadi jaminan penyelesaian masalah restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) pemegang Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I dan III.selengkapnya
Kemenkeu godok aturan pajak usaha pertambangan dan mineral, apa saja isinya?Kamis 15 Ags 2019 11:26Ridha Anantidibaca 322 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggodok Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengenai pajak di bidang usaha pertambangan dan mineral.selengkapnya
Pemerintah semakin sulit mengejar penerimaan pajak dari sektor pertambanganKamis 26 Sep 2019 10:13Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua KategoriDitinjau dari sisi sektoral, penerimaan pajak dari sektor pertambangan berada dalam tren menipis. Hal tersebut sejalan dengan tren pelemahan harga komoditas yang turun sepanjang tahun ini.selengkapnya
Aturan Pajak Pertambangan Mineral Baru akan Tingkatkan Penerimaan NegaraJumat 10 Ags 2018 11:02Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Mineral akan meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya
Sri Mulyani: Setoran Pajak di Semua Sektor Tumbuh, Paling Tinggi PertambanganRabu 3 Jan 2018 13:16Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua KategoriPemerintah mencatat sepanjang 2017 semua sektor usaha mengalami pertumbuhan positif jika dilihat dari sektor perpajakannya. Realisasi sementara tercatat, penerimaan pajak mencapai Rp1.097,2 triliun atau 88,4% dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.selengkapnya
Pajak tambang batubara dipangkas, penerimaan dari sektor tambang tidak turunKamis 15 Nov 2018 13:25Ridha Anantidibaca 739 kaliSemua KategoriPemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan perusahaan batubara. Kendati tarif PPh badan akan dipangkas, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tidak akan menurunkan penerimaan negara dari sektor pertambangan.selengkapnya
Pengusaha Batu Bara Ingin Bayar Restitusi Pajak Sebelum AmandemenRabu 9 Nov 2016 08:39Administratordibaca 845 kaliSemua KategoriAsosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menginginkan Pemerintah memberikan hak ‎pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) terkait restitusi pajak, sebelum mengamandemen kontrak pertambangan.selengkapnya
Asosiasi Minta Pemerintah Selesaikan Restitusi Pajak PKP2BKamis 10 Nov 2016 20:03Administratordibaca 600 kaliSemua KategoriAsosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta pemerintah menyelesaikan persoalan restitusi pajak para pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi tiga.selengkapnya
APBI Berharap Restitusi Pajak PKP2B SelesaiRabu 9 Nov 2016 11:04Ajeng Widyadibaca 929 kaliSemua KategoriAsosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) berharap pemerintah bisa merampungkan sengketa restitusi pajak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) sejalan dengan adanya amandemen kontrak.selengkapnya
APBI Minta Pemerintah Selesaikan Restitusi Pajak PKP2BRabu 9 Nov 2016 08:52Administratordibaca 875 kaliSemua Kategori‎Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta pemerintah menyelesaikan hak pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) terkait restitusi (pengembalian) pajak. Pasalnya, amendemen kontrak tak berlaku surut.selengkapnya
Pengusaha Batu Bara Minta Ditjen Pajak Kembalikan Rp1,5 TKamis 19 Mei 2016 15:24Administratordibaca 863 kaliSemua KategoriSengketa pajak pertambahan nilai (PPN) pada pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi III masih belum menemui kejelasan. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Pandu Sjhrir mengungkapkan, ada kelebihan pajak sekira Rp1,5 triliun yang harusnya dikembalikan kepada para kontraktor, karena memang mereka berhak atas restitusi pajak pertambanganselengkapnya
Pengusaha Tambang Minta Perlakuan Sama Restitusi PajakRabu 16 Mar 2016 05:00Administratordibaca 1622 kaliSemua KategoriPerusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi III menuntut perlakuan sama dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dalam hal ini ada kesetaraan mekanisme restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Supriatna Suhala memaparkan masing-masing perusahaan PKP2B generasi ketiga mendapatselengkapnya
APBI Belum Terima Laporan Tunggakan Pajak Perusahaan Tambang BesarKamis 23 Jun 2016 07:41Administratordibaca 604 kaliSemua KategoriAsosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) belum mengetahui adanya tunggakan kewajiban pajak oleh pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Jumlah tunggakan pajak tersebut jumlahnya hingga triliunan rupiah. Berdasarkan data yang diperoleh Beritasatu.com, tunggakan pajak beberapa PKP2B hingga akhir 2015 kemarin antara lain; iuran tetap sebesar US$ 617.175.selengkapnya
RPP Pajak Tambang disorot, Adaro: Kenaikan royalti harusnya saat harga tinggiKamis 31 Jan 2019 13:30Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua KategoriPT Adaro Energy Tbk (ADRO) berharap penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan batubara tidak menganggu investasi bisnis pertambangan.selengkapnya
Peningkatan beban pajak jadi syarat perpanjangan kontrak tambang, setujukah produsen?Kamis 23 Jul 2020 15:03Ridha Anantidibaca 372 kaliSemua KategoriPemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). PP yang akan diterbitkan salah satunya berisi syarat perpanjangan kontrak pertambangan.selengkapnya
Royalti, dividen dan PPN jadi alasan Kontrak Karya tak teken amandemen kontrakSenin 19 Mar 2018 10:18Ridha Anantidibaca 605 kaliSemua KategoriLantaran alasan perpajakan, tiga perusahaan pertambangan berstatus Kontrak Karya (KK) sampai tahun 2018 ini belum melaksanakan amandemen kontrak. Padahal, amandemen sudah diwajibkan setahun setelah Undang-Undang No. 04/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) diterbitkan.selengkapnya
Pengusaha Batu Bara Butuh Kepastian PajakKamis 13 Okt 2016 14:28Admindibaca 880 kaliSemua KategoriPerhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mendesak pemerintah memberikan kepastian aturan perpajakan terhadap pengusaha batubara.selengkapnya
11 PKP2B minta pengakuan atas pembayaran PPNJumat 20 Mei 2016 13:08Administratordibaca 918 kaliSemua KategoriMelalui Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI), 11 perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) meminta pengakuan atas telah dibayarnya kewajiban pajak atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada Direktorat Jenderal Pajak (Diten Pajak) Kementerian Keuangan. Ketua Umum APBI, Pandu P Sjahrir menyatakan, bahwa pengakuan tersebut masih tarik ulur. Hal itu seiring denganselengkapnya
Penyelesaian Sengketa PPN Batu Bara Diupayakan tak Lewat PengadilanKamis 2 Jun 2016 20:43Administratordibaca 2472 kaliSemua KategoriKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berupaya mencari solusi agar sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menimpa 11 perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III tidak harus melalui pengadilan pajak. "Penyelesaian sengketa pajak di pengadilan akan memakan waktu sehingga dapat membebani perusahaan," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubaraselengkapnya
Pengusaha Keluhkan Ketidakpastian Restitusi Pajak Batu BaraKamis 10 Nov 2016 13:25Administratordibaca 536 kaliSemua KategoriAsosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan restitusi pajak para pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III. Pasalnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa batu bara tidak termasuk barang kena pajak (BKP) dinilai tidak konsisten.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
