Eksis di Instagram, Sri Mulyani: Pajak Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran RakyatEksis di Instagram, Sri Mulyani: Pajak Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran RakyatRabu 15 Nov 2017 11:53Ajeng Widyadibaca 1008 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali angkat bicara soal pentingnya pajak dalam membangun negara. Menurut Sri Mulyani, pajak yang dibayarkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyatselengkapnya

 Lewat Sosmed, Sri Mulyani Ingin Rakyat Tahu Mengapa Harus Bayar PajakLewat Sosmed, Sri Mulyani Ingin Rakyat Tahu Mengapa Harus Bayar PajakKamis 6 Des 2018 14:59Ridha Anantidibaca 252 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merupakan salah satu menteri yang aktif menggunakan sosial media (sosmed), mulai dari Facebook, Twitter, hingga Instagram. Di sosial medianya, dia kerap membagikan informasi seputar pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan.selengkapnya

 Cukai rokok untuk tambal BPJS Kesehatan, Ketua Gapero: Kretek jadi penyelamat rakyatCukai rokok untuk tambal BPJS Kesehatan, Ketua Gapero: Kretek jadi penyelamat rakyatJumat 21 Sep 2018 10:07Ridha Anantidibaca 665 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) soal cukai rokok untuk layanan kesehatan. Bahwa 50% penerimaan dari cukai rokok harus digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.selengkapnya

 Misbakhun: RUU Konsultan Pajak Tidak Mendegradasi Peran NegaraMisbakhun: RUU Konsultan Pajak Tidak Mendegradasi Peran NegaraRabu 12 Sep 2018 15:05Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun menegaskan, Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak sama sekali tidak mendegradasi peran negara.selengkapnya

 Sri Mulyani Diminta Tak Ngeyel soal Pajak PerusahaanSri Mulyani Diminta Tak Ngeyel soal Pajak PerusahaanSenin 25 Mar 2019 09:57Ridha Anantidibaca 214 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI dewan perwakilan rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jangan meragukan permintaan Presiden Jokoi Widodo (Jokowi) terkait dengan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan.selengkapnya

 Jadi mitra pemerintah, konsultan pajak dituntut tingkatkan kompetensiJadi mitra pemerintah, konsultan pajak dituntut tingkatkan kompetensiJumat 11 Mei 2018 12:24Ridha Anantidibaca 791 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mukhamad Misbakhun berharap, kehadiran Undang-Undang, kompetensi para konsultan pajak dapat terus ditingkatkan. Jika RUU tersebut disahkan, maka organisasi konsultan pajak seperti IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) akan memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi dan pemberian izin kepada tenaga konsultan.selengkapnya

 Keberhasilan Tax Amnesty Ditentukan Kinerja PemerintahKeberhasilan Tax Amnesty Ditentukan Kinerja PemerintahRabu 6 Jul 2016 12:09Administratordibaca 928 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty menjadi UU.selengkapnya

 Omnibus Law Perpajakan Diajukan ke DPR Akhir Tahun IniOmnibus Law Perpajakan Diajukan ke DPR Akhir Tahun IniSelasa 12 Nov 2019 15:47Ridha Anantidibaca 1542 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan omnibus law perpajakan dapat diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir tahun ini.selengkapnya

 Pemerintah Tak Perlu Tunggu Tax Amnesty untuk APBN-P 2016Pemerintah Tak Perlu Tunggu Tax Amnesty untuk APBN-P 2016Senin 21 Mar 2016 14:38Administratordibaca 1328 kaliSemua Kategori

Pemerintah sudah seharusnya mempersiapkan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tanpa harus menunggu kepastian soal RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. "Saya setuju dan harus segera dan tidak perlu menunggu UU Tax Amnesty," kata Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Anggito Abimanyuselengkapnya

 Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyPemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyRabu 15 Jun 2016 11:51Administratordibaca 1495 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya

 Tax Amnesty, Cara Pragmatis Tarik PajakTax Amnesty, Cara Pragmatis Tarik PajakKamis 21 Apr 2016 13:30Administratordibaca 1680 kaliSemua Kategori

Setelah mendengarkan usulan pengusaha, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menggali pendapat akademisi, pakar ekonomi dan perpajakan. Dari rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu (20/4), para pakar menilai tarif tebusan pengampunan pajak di RUU tax amnesty yang diusulkan pemerintah terlalu ringan. Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Anggito Abimanyu berpendapat, pemerintahselengkapnya

 Target Penerimaan Perpajakan 2019 Naik Tipis Jadi Rp 1.783 TTarget Penerimaan Perpajakan 2019 Naik Tipis Jadi Rp 1.783 TKamis 20 Sep 2018 11:02Ridha Anantidibaca 476 kaliSemua Kategori

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan persetujuan atas perubahan target penerimaan perpajakan di tahun 2019.selengkapnya

 Ekstensifikasi, DPR dan pemerintah ingin percepat cukai plastikEkstensifikasi, DPR dan pemerintah ingin percepat cukai plastikSelasa 20 Feb 2018 10:37Ridha Anantidibaca 683 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah intensif membahas cukai untuk plastik. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga ingin mempercepat pembahasannya di parlemen.selengkapnya

 Reformasi Pajak Harus Dorong Kepatuhan Wajib PajakReformasi Pajak Harus Dorong Kepatuhan Wajib PajakSelasa 22 Nov 2016 11:31Ajeng Widyadibaca 1010 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mereformasi sistem perpajakan diharapkan fokus pada tujuan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP).selengkapnya

 Ketua DPR: Tidak Mudah Tarik Pajak Over The TopKetua DPR: Tidak Mudah Tarik Pajak Over The TopJumat 27 Apr 2018 11:46Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo memuji keberhasilan pemerintah menarik pajak raksasa penyedia layanan over the top (OTT) asal Amerika Serikat, Google.selengkapnya

 Amnesti Pajak Bergema Hingga PapuaAmnesti Pajak Bergema Hingga PapuaJumat 7 Okt 2016 19:50Administratordibaca 669 kaliSemua Kategori

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) berkomitmen untuk menjalankan program amnesti pajak periode kedua. Ini merupakan bentuk patriotisme kepada negara.selengkapnya

 Anggota DPR minta kenaikan cukai tidak tinggiAnggota DPR minta kenaikan cukai tidak tinggiRabu 30 Mei 2018 12:34Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Andreas Eddy Susetyo, meminta pemerintah tidak menaikkan cukai rokok terlalu tinggi pada 2019 mendatang.selengkapnya

 DPR: Target Penerimaan Amnesti Pajak Rp 156 Triliun Sulit TercapaiDPR: Target Penerimaan Amnesti Pajak Rp 156 Triliun Sulit TercapaiSabtu 6 Ags 2016 19:13Administratordibaca 755 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat menilai target penerimaan dari amnesti pajak sebesar Rp 165 triliun sulit tercapai. Maka, wajar jika pemerintah kembali melakukan pemangkasan anggaran.selengkapnya

 Komisi XI belum Prioritaskan RUU KUPKomisi XI belum Prioritaskan RUU KUPSenin 21 Mei 2018 14:11Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo yang akan memprioritaskan revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ternyata belum menjamin pembahasan RUU KUP ini segera terlaksana.selengkapnya

 Transaksi Online Diusulkan Kena PajakTransaksi Online Diusulkan Kena PajakRabu 27 Mar 2019 15:01Ridha Anantidibaca 338 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo ingin transaksi-transaksi online yang terjadi di Indonesia dikenai pajak demi menambah penerimaan negara.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :