Menkeu Tegaskan Tax Amnesty Tak Butuh Anggaran KhususMenkeu Tegaskan Tax Amnesty Tak Butuh Anggaran KhususJumat 10 Jun 2016 07:51Administratordibaca 560 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro hingga kini masih berupaya agar wacana pengampunan pajak atau tax amnesty bisa dilakukan. Menurutnya selain ampuh menjadi bantalan defisit, menggelar kebijakan tax amnesty juga cukup efisien karena tidak membutuhkan tambahan anggaran. Bambang memperkirakan, dana yang dibutuhkan untuk melangsungkan tax amnesty hanya sedikit. Sehingga anggaran yang dimilikiselengkapnya

 Menkominfo: Pungut Pajak Google Butuh WaktuMenkominfo: Pungut Pajak Google Butuh WaktuJumat 4 Nov 2016 14:00Administratordibaca 600 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan pemerintah masih berupaya keras menagih utang pajak perusahaan global Google yang ditaksir mencapai Rp 5,5 triliun. Namun terkait kasus ini, pemerintah mengaku tidak bisa selesai dalam waktu singkat.selengkapnya

 Industri Perfilman Nasional Butuh Insentif PajakIndustri Perfilman Nasional Butuh Insentif PajakSenin 31 Okt 2016 12:43Administratordibaca 733 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan, industri perfilman nasional sampai saat ini masih jauh dari kata maju. Belum adanya insentif dari pemerintah menjadi salah satu penyebabnya.selengkapnya

 Sofjan Wanandi: Amnesti Pajak Butuh KeteladananSofjan Wanandi: Amnesti Pajak Butuh KeteladananAhad 4 Sep 2016 06:52Administratordibaca 684 kaliSemua Kategori

Pemilik Gemala Group Sofjan Wanandi menyatakan pemanfaatan program amnesti pajak membutuhkan keteladanan. Sebagai pribadi, pemilik perusahaan Yuasa Battery menyatakan dirinya sudah mengikuti amnesti pajak.selengkapnya

 RI Butuh Pengampunan Pajak untuk Sejahterakan RakyatRI Butuh Pengampunan Pajak untuk Sejahterakan RakyatKamis 18 Feb 2016 06:01Administratordibaca 830 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Rony Bako menilai, manfaat dari pengampunan pajak sangat banyak. Uang yang masuk dari tarif tebusan yang dibayarkan wajib pajak bisa menambah modal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembangunan infrastruktur.selengkapnya

 Target Pajak 2016 Mutlak Butuh RevisiTarget Pajak 2016 Mutlak Butuh RevisiRabu 27 Jan 2016 10:20Administratordibaca 925 kaliSemua Kategori

Pemerintah Jokowi-JK besar kemungkinan akan menurunkan target penerimaan pajak 2016 yang dipatok Rp 1.360 triliun. Hal ini diamini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Beberapa waktu lalu ia menyatakan bahwa buruknya realisasi pajak 2015, kemungkinan akan mendorong pemerintah menurunkan target pajak tahun ini lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016selengkapnya

 Aturan Baru Pengkreditan PPh Luar Negeri Beri Kepastian kepada Wajib PajakAturan Baru Pengkreditan PPh Luar Negeri Beri Kepastian kepada Wajib PajakSenin 14 Jan 2019 09:17Ridha Anantidibaca 752 kaliSemua Kategori

Regulasi baru terkait pengkreditan pajak penghasilan luar negeri diharapkan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak (WP) yang telah mendeklarasikan hartanya dalam program pengampunan pajak.selengkapnya

 Viar Minta Kepastian Aturan Terkait Besaran Pajak Sepeda Motor ListrikViar Minta Kepastian Aturan Terkait Besaran Pajak Sepeda Motor ListrikKamis 17 Mei 2018 14:56Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

PT Triangle Motorindo dengan mengusung brand Viar sudah memasarkan motor listrik sejak Juni 2016. Saat ini perusahaan masih menunggu regulasi dari pemerintah terkait pajak dari motor listrik.selengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Sri Mulyani Tak Takut Google hingga Jokowi Butuh Rp5.500 TTOP OF THE WEEK: Sri Mulyani Tak Takut Google hingga Jokowi Butuh Rp5.500 TSenin 14 Nov 2016 10:48Ajeng Widyadibaca 900 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perusahaan berbasis teknologi Google harus membayar pajak di Indonesia. Baginya ketegasan ini cukup adil, mengingat Google memiliki pendapatan selama beroperasi di Indonesia, tidak peduli di mana server-nya dibangun.selengkapnya

 Terancam Gulung Tikar, Toko di Mal Butuh Keringanan PajakTerancam Gulung Tikar, Toko di Mal Butuh Keringanan PajakKamis 19 Mar 2020 14:08Ridha Anantidibaca 666 kaliSemua Kategori

Pengusaha yang menyewa toko-toko di mal mengaku merugi dengan sepinya pengunjung mal imbas serangan virus corona. Pengusaha meminta bantuan ke pemerintah dan pengurus mal agar usaha mereka bisa tetap berjalan.selengkapnya

 Ekonom: BPJS butuh pajak dosa bukan APBDEkonom: BPJS butuh pajak dosa bukan APBDSenin 27 Nov 2017 11:13Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana agar Pemda ikut serta dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menanggulangi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah untuk rencana ini.selengkapnya

 Bambang Brodjo: Kita Butuh Terobosan Tanpa Langgar UU DevisaBambang Brodjo: Kita Butuh Terobosan Tanpa Langgar UU DevisaSelasa 24 Mei 2016 15:09Administratordibaca 704 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, sudah saatnya pajak yang menjadi hak negara dikembalikan ke Indonesia. Penerapan pengampunan pajak alias tax amnesty, kata Bambang akan menjadi jalannya. "Kami capek negara lain yang ambil untuk dari ekonomi Indonesia. Sudah saatnya, kita akhiri itu, ada keadilan lah. Prinsip pajak, pajak dikenakan ketika transaksi itu dilakukan," tutur Bambangselengkapnya

 Pemerintah Klaim Butuh Pembukuan UMKM Agar Tak Salah KebijakanPemerintah Klaim Butuh Pembukuan UMKM Agar Tak Salah KebijakanSenin 9 Jul 2018 14:53Ridha Anantidibaca 357 kaliSemua Kategori

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah mengaku kurang gembira, meski adanya pemotongan pajak penghasilan atau PPh final sebesar 0,5 persen. Sebab, pemerintah juga mewajibkan pembukuan setelah habis masa skema PPh final tersebut selesai.selengkapnya

 Investor Hulu Migas Butuh Tax Holiday untuk Gairahkan InvestasiInvestor Hulu Migas Butuh Tax Holiday untuk Gairahkan InvestasiKamis 5 Apr 2018 15:02Ridha Anantidibaca 757 kaliSemua Kategori

Investor menginginkan adanya aturan dari yang memuat insentif tax allowance (keringanan pajak) dan tax holiday (libur pajak) untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Ini karena selama ini aturan yang ada, termasuk yang akan terbit tidak mengakomodir industri hulu migas.selengkapnya

 Indonesia Butuh Mesin Pencari agar Tak Bergantung pada GoogleIndonesia Butuh Mesin Pencari agar Tak Bergantung pada GoogleJumat 23 Sep 2016 09:28Administratordibaca 966 kaliSemua Kategori

Kepala Program Studi Akademisi Televisi Indonesia Agus Sudibyo mengatakan Indonesia membutuhkan alat mesin pencari sendiri agar masyarakat tidak bergantung pada mesin pencari dari luar negeri yang nyatanya tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia.selengkapnya

 Tingkatkan Kepatuhan Belum Maksimal, DJP Butuh Dukungan Konsultan PajakTingkatkan Kepatuhan Belum Maksimal, DJP Butuh Dukungan Konsultan PajakSelasa 18 Feb 2020 10:05Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai konsultan pajak memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP).selengkapnya

 Butuh Dana Infrastruktur, Pemerintah Kaji Penurunan Pajak UMKMButuh Dana Infrastruktur, Pemerintah Kaji Penurunan Pajak UMKMSenin 28 Nov 2016 13:10Ajeng Widyadibaca 601 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan masih mengkaji rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai keinginan Presiden Joko Widodo. Alasannya, pemerintah sedang membutuhkan anggaran besar untuk membangun berbagai infrastruktur.selengkapnya

 Ditjen Pajak Masih Butuh Waktu Sempurnakan Aturan Tax AmnestyDitjen Pajak Masih Butuh Waktu Sempurnakan Aturan Tax AmnestyRabu 28 Sep 2016 16:14Administratordibaca 752 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan payung hukum perpanjangan waktu administrasi program tax amnesty untuk periode pertama. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Jenderal Pajak Nomor 13 Tahun 2016 yang berbunyi tentang tata cara penerimaan surat pernyataan pada minggu terakhir periode pertama penyampaian surat pernyataan.selengkapnya

 Masih Ekonomis, Proyek Jambaran Tiung Biru Belum Butuh Tax AllowanceMasih Ekonomis, Proyek Jambaran Tiung Biru Belum Butuh Tax AllowanceRabu 9 Mei 2018 15:01Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

PT Pertamina EP Cepu (PEPC) belum berencana mengajukan permohonan pengurangan pajak atau tax allowance kepada pemerintah sebagai insentif untuk proyek Jambaran-Tiung Biru. Alasannya adalah masih ekonomis tanpa insentif itu.selengkapnya

 Tumpang Tindih Aturan, Industri Hasil Tembakau Butuh Kejelasan RoadmapTumpang Tindih Aturan, Industri Hasil Tembakau Butuh Kejelasan RoadmapRabu 19 Ags 2020 11:34Ridha Anantidibaca 262 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menyesuaikan kembali tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2021. Penyesuaian ini dilakukan seiring target penerimaan cukai pada tahun depan sebesar Rp178,47 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :