Menkeu Janjikan Tax Amnesty pada `Korban` Panama PapersMenkeu Janjikan Tax Amnesty pada `Korban` Panama PapersRabu 11 Mei 2016 13:09Administratordibaca 681 kaliSemua Kategori

Bocornya data nama-nama yang diyakini sebagai pengemplang pajak dalam Panama Papers memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintah. Pasalnya, data ini bocor seiring rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengampunan pajak dalam RUU Tax Amnesty. Dini hari tadi, sekira pukul 01.00 WIB, database Panama Papers dapat diakses untuk umum di seluruh penjuru dunia. Data ini kini berbentuk infoselengkapnya

 OJK Dorong Dana Repatriasi Mengarah Sektor RiilOJK Dorong Dana Repatriasi Mengarah Sektor RiilKamis 21 Jul 2016 13:51Administratordibaca 738 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendorong dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak oleh pemerintah masuk ke dalam instrumen investasi yang mengarah ke perkembangan sektor riil.selengkapnya

 Terjepit di Antara Dua KepentinganTerjepit di Antara Dua KepentinganSelasa 31 Mei 2016 14:54Administratordibaca 900 kaliSemua Kategori

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi XI, pemerintah berencana menurunkan pajak penghasilan final dana investasi real estat sebesar 0,5% serta tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disinergikan dengan pemerintah daerah sebesar 1%. Pemerintah meyakini bahwa kebijakan itu mampu menarik minat sejumlah pengembang.selengkapnya

 Mandiri Beri Fund Bagi Peserta Tax Amnesty di Sektor PropertiMandiri Beri Fund Bagi Peserta Tax Amnesty di Sektor PropertiKamis 21 Jul 2016 08:24Administratordibaca 789 kaliSemua Kategori

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) telah resmi ditunjuk sebagai bank persepsi dalam program pengampunan pajak. Untuk dapat menarik minat calon peserta, Mandiri pun telah memiliki sejumlah program, diantaranya adalah special fund atau bunga khusus bagi peserta program pengampunan pajak yang tertarik untuk menginvestasikan dananya pada sektor properti.selengkapnya

 Jokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Tarif Bea Hak Tanah dan BangunanJokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Tarif Bea Hak Tanah dan BangunanSelasa 19 Jul 2016 10:57Administratordibaca 2891 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah memangkas tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada sejumlah gubernur, bupati, dan walikota di Istana Negara, hari ini.selengkapnya

 PRODUK ALTERNATIF: Keringanan Pajak Belum Rangsang RDPT & DinfraPRODUK ALTERNATIF: Keringanan Pajak Belum Rangsang RDPT & DinfraJumat 23 Nov 2018 09:44Ridha Anantidibaca 382 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah untuk memangkas pos pajak pada reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dan Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra) diyakini belum akan mengerek minat manajer investasi untuk aktif meluncurkan dua produk alternatif itu.selengkapnya

 Pengusaha Protes Ekspor Biji Kopi Kena Pajak 10%Pengusaha Protes Ekspor Biji Kopi Kena Pajak 10%Rabu 30 Mei 2018 13:14Ridha Anantidibaca 2668 kaliSemua Kategori

Para pengusaha menolak wacana pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk biji kopi. Sebab menurut ekspor yang dilakukan berupa biji kopi dan bukannya bubuk kopi, sehingga tentunya akan sangat merugikan pengusaha jika tetap dikenakan PPN.selengkapnya

 Intiland: Amnesti Pajak Berdampak pada Pemulihan PropertiIntiland: Amnesti Pajak Berdampak pada Pemulihan PropertiSenin 5 Sep 2016 14:13Administratordibaca 908 kaliSemua Kategori

PT Intiland Development Tbk menilai bahwa program pemerintah mengenai amnesti pajak mulai berdampak pada pemulihan penjualan properti di dalam negeri.selengkapnya

 PPh Final UKM 0,5 Persen Berlaku 1 Juli 2018, Ini KetentuannyaPPh Final UKM 0,5 Persen Berlaku 1 Juli 2018, Ini KetentuannyaSenin 25 Jun 2018 13:51Ridha Anantidibaca 1152 kaliSemua Kategori

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% bagi usaha skala UKM (usaha kecil menengah) resmi diberlakukan mulai 1 Juli 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018, yang diluncurkan secara resmi hari ini Jumat (22/6/2018).selengkapnya

 Produk Reksa Dana Ini `Ikat` Investor, Tapi akan Diberi InsentifProduk Reksa Dana Ini `Ikat` Investor, Tapi akan Diberi InsentifSelasa 19 Feb 2019 14:03Ridha Anantidibaca 328 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendalami pasar dengan memperbanyak basis investor domestik. Tujuannya agar pasar saham Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat.selengkapnya

 Ditjen Pajak Beberkan Dosa-Dosa Google Selama Berbisnis di IndonesiaDitjen Pajak Beberkan Dosa-Dosa Google Selama Berbisnis di IndonesiaJumat 16 Sep 2016 11:46Administratordibaca 846 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak berencana melakukan pemeriksaan pajak terhadap Google. Namun, rencana ini ditolak mentah-mentah oleh Google.selengkapnya

 OJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax AmnestyOJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax AmnestySabtu 6 Ags 2016 10:30Administratordibaca 1069 kaliSemua Kategori

Untuk mendukung pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur soal produk investasi di pasar modal. Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang produk investasi di bidang pasar modal dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Demi Tarik Investor, Pemerintah Turunkan Pajak ObligasiDemi Tarik Investor, Pemerintah Turunkan Pajak ObligasiSelasa 25 Sep 2018 11:04Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi bunga surat utang atau obligasi pemerintah hingga swasta demi menarik minat investor untuk memiliki obligasi di dalam negeri.selengkapnya

 Ini Kata Menkominfo soal Google Suka Mangkir Bayar PajakIni Kata Menkominfo soal Google Suka Mangkir Bayar PajakAhad 18 Sep 2016 07:44Administratordibaca 534 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menanggapi pernyataan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang menyatakan, Google Indonesia kerap mangkir dari kewajiban membayar pajak. Menurutnya, Google Indonesia sejatinya bukanlah objek pajak Indonesia.selengkapnya

 OJK Rilis Beleid Produk Investasi buat Tax AmnestyOJK Rilis Beleid Produk Investasi buat Tax AmnestySenin 1 Ags 2016 09:01Administratordibaca 800 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan tentang produk investasi di bidang pasar modal dalam rangka mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunOJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunSabtu 11 Mar 2017 12:12Ajeng Widyadibaca 747 kaliSemua Kategori

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya

 Google: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di IndonesiaGoogle: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di IndonesiaJumat 16 Sep 2016 17:00Administratordibaca 1534 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perwakilan Google di Indonesia tidak patuh dalam membayar pajak. Namun perusahaan raksasa dibidang teknologi itu membantahnya.selengkapnya

 Waspadai Dampak Negatif Aliran Dana Tax Amnesty ke PropertiWaspadai Dampak Negatif Aliran Dana Tax Amnesty ke PropertiAhad 14 Ags 2016 10:04Administratordibaca 1309 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha properti tak hanya optimistis, tapi juga menyebutkan kekhawatirannya akan adanya aliran dana dari pengampunan pajak (tax amnesty) ke sektor properti. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menyatakan ada sejumlah dampak negatif yang harus diantisipasi.selengkapnya

 Ini Instrumen Investasi Penampung Dana Repatriasi Tax AmnestyIni Instrumen Investasi Penampung Dana Repatriasi Tax AmnestyKamis 30 Jun 2016 20:32Administratordibaca 1657 kaliSemua Kategori

Pemerintah sudah siap mengantisipasi besarnya dana repatriasi setelah kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty resmi berjalan. Segala bentuk instrumen pun sudah disiapkan sebagai wadah penampungan dana repatriasi yang besarannya bisa ribuan triliun ini.selengkapnya

 Pajak Jadi Alasan Kemenhub Minta Go-Jek Cs Berbadan HukumPajak Jadi Alasan Kemenhub Minta Go-Jek Cs Berbadan HukumKamis 21 Apr 2016 18:36Administratordibaca 821 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bergerak cepat menyelesaikan izin layanan transportasi online. Hal ini terkait dengan potensi pajak yang cukup prospektif jika layanan transportasi online tersebut diresmikan. Dalam meresmikan penyedia layanan transportasi online, Kemenhub mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.32 Tahun 2016 tentang angkutan orang denganselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :