Pemerintah Harus Tepati Janji Soal Tax AmnestyPemerintah Harus Tepati Janji Soal Tax AmnestyKamis 25 Ags 2016 07:15Administratordibaca 429 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Kardaya Warnika, meminta agar pemerintah menepati janjinya mengenai sosialisasi pengampunan pajak atau Tax Amnesty terhadap pengusaha, baik kecil, menengah dan sedang. "Ya janjinya pemerintah akan melakukan sosialisasi sebaik-baiknya," kata Kardaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2016).selengkapnya

 Pembangunan Infrastruktur Harus Sejalan dengan Kesiapan SDMPembangunan Infrastruktur Harus Sejalan dengan Kesiapan SDMSabtu 2 Jul 2016 09:08Administratordibaca 1169 kaliSemua Kategori

Pembangunan infrastruktur berjalan besar-besaran. Sementara realisasi penerimaan pajak yang merupakan bahan bakar pembangunan diperkirakan jauh dari targetnya.selengkapnya

 Singapura Mau Jegal Tax Amnesty, Pemerintah Harus BebenahSingapura Mau Jegal Tax Amnesty, Pemerintah Harus BebenahSenin 25 Jul 2016 16:31Administratordibaca 525 kaliSemua Kategori

Singapura dikabarkan tengah melakukan berbagai upaya konkret untuk mempertahankan dana yang selama ini disimpan sebagian Warga Negara Indonesia, agar tidak mengikuti program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty pemerintah.selengkapnya

 Tarif Tebusan Tax Amnesty Harus Dibuat MenarikTarif Tebusan Tax Amnesty Harus Dibuat MenarikSenin 25 Apr 2016 21:36Administratordibaca 1091 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan DPR RI diminta untuk tegas dalam membahas RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Pasalnya ada kemungkinan pihak asing melakukan lobi-lobi guna menggagalkan RUU Tax Amnesty demi kepentingan negaranya. Pasalnya, negara-negara tetangga yang sering dijadikan tempat untuk menyimpan dana-dana warga RI bakal kekeringan likuiditas akibat kebijakan tax amnesty.selengkapnya

 Tax Amnesty, Pemerintah-Investor Harus Simbiosis MutualismeTax Amnesty, Pemerintah-Investor Harus Simbiosis MutualismeAhad 24 Jul 2016 11:28Administratordibaca 511 kaliSemua Kategori

Pemerintah dinilai belum siap menerapkan kebijakan Undang-Undang pengampunan pajak atau Tax Amesty. Ini lantaran instrumen yang disiapkan untuk menampung aliran dana repatriasi dari luar negeri belum mantap.selengkapnya

 Organda: Taksi Online harus Dikenai PPh BadanOrganda: Taksi Online harus Dikenai PPh BadanRabu 31 Jan 2018 09:50Ridha Anantidibaca 741 kaliSemua Kategori

Organisasi Angkutan Darat menyatakan pemerintah juga perlu mengatur pajak PPh Badan bagi angkutan sewa khusus dalam hal ini adalah taksi online.selengkapnya

 Sri Mulyani : Pemulihan Ekonomi Harus Cepat dan TepatSri Mulyani : Pemulihan Ekonomi Harus Cepat dan TepatSelasa 16 Jun 2020 12:05Ridha Anantidibaca 343 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya meningkatkan pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak wabah corona (Covid-19). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengupayakan kecepatan dan ketepatan dalam membuat kebijakan dalam merespons perkembangan wabah Covid-19 yang dinamis. Hal ini dilakukan agar tidak memuncukan gelombang kedua wabah corona.selengkapnya

 Di Negara Ini Pengguna WhatsApp dan Facebook Harus BayarDi Negara Ini Pengguna WhatsApp dan Facebook Harus BayarSenin 4 Jun 2018 13:52Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Facebook, WhatsApp, Twitter dan layanan sejenisnya bisa digunakan secara cuma-cuma. Namun berbeda dengan di negara ini, di mana pemerintahnya meminta pembayaran pajak dari para pengguna aplikasi media sosial maupun messaging.selengkapnya

 Daftar Tax Amnesty, Ini Dokumen yang Harus DilengkapiDaftar Tax Amnesty, Ini Dokumen yang Harus DilengkapiSenin 8 Ags 2016 15:37Administratordibaca 2856 kaliSemua Kategori

UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah resmi diterapkan. Pemerintah pun menaruh harapan besar dengan terlaksananya program pengampunan pajak ini. Salah satunya adalah dengan adanya tambahan pemasukan penerimaan negara hingga Rp165 triliun yang berasal dari tarif tebusan.selengkapnya

 Sofyan Wanandi: Tax Amnesty Harus Berhasil di Era JokowiSofyan Wanandi: Tax Amnesty Harus Berhasil di Era JokowiSelasa 28 Jun 2016 11:02Administratordibaca 1286 kaliSemua Kategori

Rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak/RUU Tax Amnesty terus bergulir. Draft RUU tersebut kini tengah masuk pembahasan tingkat I antara pemerintah dan Komisi XI DPR RI, untuk kemudian dibawa dalam Rapat Paripurna dan disahkan menjadi UU.selengkapnya

 Buruh: Implementasi Diskon PPh 21 Harus Segera BerjalanBuruh: Implementasi Diskon PPh 21 Harus Segera BerjalanAhad 22 Mei 2016 21:24Administratordibaca 1411 kaliSemua Kategori

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyambut baik rencana pemerintah untuk memberlakukan insentif berupa diskon Pajak. Pemerintah berencana untuk memberikan insentif pengurangan Pajak Penghasilan (PPh 21) sebesar 2,5 persen bagi industri padat karya yang pegawainya lebih dari 5.000 orang.selengkapnya

 Celah Kebijakan Cukai Rokok Harus DitutupCelah Kebijakan Cukai Rokok Harus DitutupRabu 30 Okt 2019 09:18Ridha Anantidibaca 281 kaliSemua Kategori

Kebijakan kenaikan tarif cukai rokok yang masih menerapkan golongan tarif untuk tiap jenis rokok perlu disederhanakan. Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengatakan sistem tarif cukai rokok yang berbeda-beda akan menjadi celah bagi perusahaan rokok untuk menghindari kewajiban membayar cukai sesuai golongannya.selengkapnya

 Peneliti UI: Simplifikasi cukai rokok harus dilanjutkanPeneliti UI: Simplifikasi cukai rokok harus dilanjutkanJumat 5 Okt 2018 10:01Ridha Anantidibaca 207 kaliSemua Kategori

Sejumlah kalangan meminta Kementerian Keuangan tetap mempertahankan peta jalan (roadmap) penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai rokok yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 146/2017.selengkapnya

 Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok Harus DipercepatPenyederhanaan Tarif Cukai Rokok Harus DipercepatKamis 5 Jul 2018 11:09Ridha Anantidibaca 265 kaliSemua Kategori

Pemerintah diimbau dapat mempercepat penyederhanaan layer tarif cukai menjadi lima layer pada 2019 sehingga bisa menciptakan keadilan di industri rokok nasional.selengkapnya

 RUU Pertembakauan harus dirombak total untuk dibahasRUU Pertembakauan harus dirombak total untuk dibahasJumat 26 Jan 2018 13:05Ridha Anantidibaca 508 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali membuka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan yang sempat ditolak Presiden Joko Widodo pada tahun lalu. DPR disarankan merombak total draft RUU tersebut jika masih ingin pembahasan berlanjut. Pasalnya, banyak aturan di RUU Pertembakauan sudah diatur dalam UU yang lain.selengkapnya

 Singapura Saingi Tax Amnesty, Pemerintah Harus Lakukan IniSingapura Saingi Tax Amnesty, Pemerintah Harus Lakukan IniSelasa 26 Jul 2016 10:56Administratordibaca 665 kaliSemua Kategori

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai langkah Singapura yang berusaha menyaingi kebijakan tax amnesty pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan memberikan insentif agar dana Warga Negara Indonesia (WNI) tidak pulang kampung bisa diantisipasi. Caranya dengan memberi pengusaha garansi dari kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

 CITA Usul Tarif Tax Amnesty harus DiperbesarCITA Usul Tarif Tax Amnesty harus DiperbesarRabu 20 Apr 2016 20:06Administratordibaca 1199 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, tarif tebusan bagi wajib pajak yang ingin mengikuti Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty terlalu rendah. Prastowo juga mengusulkan, agar tarif yang ditetapkan tidak banyak lapisan. "Kalau 1%-2% pemerintah akan kalah, 5%-10% menurut saya. Jangan terlalu banyak lapisan tarifnya, hajar saja langsung dua tarif,selengkapnya

 Sasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus JelasSasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus JelasSenin 11 Jan 2016 15:55Administratordibaca 2743 kaliSemua Kategori

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (5) Sasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus Jelas Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, sasaran kebijakan amnesti pajak harus jelas, siapa yang berhak mendapatkan dan harus dalam kondisi seperti apa.selengkapnya

 Mau Ikut Tax Amnesty, Tunggakan Pajak Harus DilunasiMau Ikut Tax Amnesty, Tunggakan Pajak Harus DilunasiRabu 7 Sep 2016 11:39Administratordibaca 1533 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menyatakan, Wajib Pajak (WP) yang ingin mendapatkan pengampunan pajak (tax amnesty) harus lebih dulu melunasi tunggakan pajaknya. Membayar tunggakan pajak adalah salah satu syarat pengajuan tax amnesty dan bukti pelunasannya harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan.selengkapnya

 Pemerintah Harus Siap Kenakan Pajak RobotPemerintah Harus Siap Kenakan Pajak RobotSenin 16 Jul 2018 13:26Ridha Anantidibaca 608 kaliSemua Kategori

Menteri Keungan, Sri Mulyani mengungkapkan, perkembangan teknologi saat ini juga harus direspons secara cermat dan jeli oleh otoritas pajak untuk terus berinovasi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :