Masih Jauh dari Target, Tax Amnesty Kini Menyasar Kalangan SelebritiMasih Jauh dari Target, Tax Amnesty Kini Menyasar Kalangan SelebritiSelasa 23 Ags 2016 19:34Administratordibaca 794 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan embali menggelar sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) ke kalangan selebriti demi mengejar target penerimaan dana dari program ini sebesar Rp 165 triliun. Sosialiasi dilakukan di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (23/8/2016).selengkapnya

 Izin Usaha Dipermudah, Pembayaran Pajak Kini Hanya Jadi 10 KaliIzin Usaha Dipermudah, Pembayaran Pajak Kini Hanya Jadi 10 KaliJumat 29 Apr 2016 22:06Administratordibaca 1190 kaliSemua Kategori

Pemerintah kini telah memfasilitasi para calon pengusaha untuk mendirikan usahanya. ‎Hal ini tertuang dalam paket kebijakan ekonomi jilid XII yang sudah diterbitkan pemerintah. Dalam paket kebijakan ekonomi itu, pemerintah telah memotong jumlah pembayaran pajak untuk mendirikan sebuah perusahaan. Sebelumnya, pembayaran pajak harus dilakukan 54 kali pembayaran sedangkan penyederhanaan menjadi 10selengkapnya

 Menteri Jonan: Layanan Kantor Pajak Kini Sudah Seperti di HotelMenteri Jonan: Layanan Kantor Pajak Kini Sudah Seperti di HotelSelasa 6 Mar 2018 16:06Ridha Anantidibaca 674 kaliSemua Kategori

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada saat ini sudah jauh lebih baik diban‎dingkan 30 tahun lalu.selengkapnya

 Wah! Bayar Pajak dan PNBP Kini Bisa Lewat Tokopedia, Bukalapak, dan FinnetWah! Bayar Pajak dan PNBP Kini Bisa Lewat Tokopedia, Bukalapak, dan FinnetSenin 26 Ags 2019 11:37Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini, Jumat (23/8/2019), meresmikan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yang merupakan pengembangan dari MPN G2. Tiga e-commerce fintech yakni Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet digandeng sebagai lembaga persepsi dalam platform ini.selengkapnya

 Mobil LCGC tak lagi kebal PPnBM, kini pabrikan dikenakan pajak 3%Mobil LCGC tak lagi kebal PPnBM, kini pabrikan dikenakan pajak 3%Senin 30 Sep 2019 14:40Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa program Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau ( KBH2) atau populer dengan sebutan Low Cost Green Car ( LCGC) bakal tetap diteruskan.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Hunian di bawah Rp 30 miliar kini tidak dikenakan PPnBMDitjen Pajak: Hunian di bawah Rp 30 miliar kini tidak dikenakan PPnBMRabu 19 Jun 2019 10:38Ridha Anantidibaca 801 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) merelaksasi aturan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam PMK 86/2019. Aturan tersebut secara garis besar menegaskan hunian yang nilainya di atas Rp 30 miliar terbebas dari PPnBM.selengkapnya

 Wajib Miliki NPWP, Google Cs Kini Sulit Berkelit dari PajakWajib Miliki NPWP, Google Cs Kini Sulit Berkelit dari PajakSelasa 9 Apr 2019 11:23Ridha Anantidibaca 600 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru kepastian pajak terhadap over the top (OTT) asing yang beroperasi di Indonesia terhitung mulai 1 April 2019.selengkapnya

 Kini Petugas Pajak Bisa Intip Kewajiban WP dari Biaya HidupKini Petugas Pajak Bisa Intip Kewajiban WP dari Biaya HidupJumat 2 Mar 2018 14:13Ridha Anantidibaca 540 kaliSemua Kategori

Kementerian keuangan menerbitkkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto. Dengan aturan ini, petugas pajak atau fiskus, bisa memeriksa Wajib Pajak (WP) yang tidak melaporkan pembukuan peredaran bruto yang dimilikinya.selengkapnya

 Bayar pajak kendaraan bermotor kini bisa secara online, begini caranyaBayar pajak kendaraan bermotor kini bisa secara online, begini caranyaSenin 14 Okt 2019 10:56Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Kini, masyarakat tidak perlu repot-repot lagi membayar pajak kendaraan bermotor ke kantor Samsat. Pasalnya, sudah ada aplikasi daring yang memudahkan wajib pajak. Aplikasi itu bernama Samsat Online Nasional.selengkapnya

 Sempat Ditunda 2 Kali, Kini Pajak Bisa Intip Transaksi Kartu KreditSempat Ditunda 2 Kali, Kini Pajak Bisa Intip Transaksi Kartu KreditSelasa 6 Feb 2018 09:53Ridha Anantidibaca 373 kaliSemua Kategori

Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa intip data kartu kredit akhirnya bisa direalisasikan setelah sempat tertunda sejak 2016 atau dua tahun lalu. Hal itu ditandai dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bernomor 228/PMK.03/2017.selengkapnya

 Warga Jawa Barat Kini Bisa Membayar Pajak Kendaraan Lewat E-CommerceWarga Jawa Barat Kini Bisa Membayar Pajak Kendaraan Lewat E-CommerceSenin 7 Jan 2019 13:23Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil luncurkan aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (Sambara) untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa langsung membayar pajaknya lewat jaringan ATM Bank BJB, gerai retail modern, hingga toko online.selengkapnya

 Sudah Berbayar, Kini Kena Cukai. Harga Kantong Plastik Naik Jadi Rp 500 per LembarSudah Berbayar, Kini Kena Cukai. Harga Kantong Plastik Naik Jadi Rp 500 per LembarSelasa 25 Feb 2020 15:12Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan arahan Presiden yang menginginkan agar pemerintah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha untuk dapat meningkatkan ekspor yang merupakan kunci dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, Bea Cukai rutin mengasistensi para pelaku usaha yang berorientasi ekspor untuk memanfaatkan fasilitas kepabeanan.selengkapnya

 Tambah 3 Negara, Profil Transfer Pricing OECD Kini Jadi 55 NegaraTambah 3 Negara, Profil Transfer Pricing OECD Kini Jadi 55 NegaraKamis 20 Jun 2019 10:22Ridha Anantidibaca 565 kaliSemua Kategori

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperluas profil transfer pricing dari 52 negara menjadi 55 negara.selengkapnya

 Pajak Tar Lebih EfektifPajak Tar Lebih EfektifSenin 17 Sep 2018 09:18Ridha Anantidibaca 748 kaliSemua Kategori

Pengenaan pajak kandungan tar rokok dinilai lebih efektif dalam mendorong upaya menekan konsumsi rokok tembakau.selengkapnya

 BMW Sebut PPnBM Baru Lebih AdilBMW Sebut PPnBM Baru Lebih AdilKamis 24 Okt 2019 10:16Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

BMW Group Indonesia menilai tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 2019 lebih adil dibandingkan peraturan sebelumnya.selengkapnya

 REI Optimistis Pengembang Manfaatkan PPN DTP Lebih BaikREI Optimistis Pengembang Manfaatkan PPN DTP Lebih BaikSenin 9 Ags 2021 10:39Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Asosiasi Real Estat Indonesia (REI) optimistis industri properti dapat lebih baik menyambut Perpanjangan masa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah tapak dan unit rumah susun.selengkapnya

 Menkeu: Agar Kita Lebih KompetitifMenkeu: Agar Kita Lebih KompetitifSabtu 24 Sep 2016 15:53Administratordibaca 622 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tentang biaya operasi yang dapat diganti atau cost revovery dan pajak penghasilan di industri hulu minyak dan gas bumi.selengkapnya

 Aprindo: Skema PPN Final 2%-3% lebih baikAprindo: Skema PPN Final 2%-3% lebih baikJumat 22 Des 2017 10:42Ridha Anantidibaca 1151 kaliSemua Kategori

Dunia usaha memberi usul agar pemerintah mengganti skema pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 10% dengan PPN final dari omzet penjualan suatu produk guna meringankan beban yang ditanggung.selengkapnya

 Kemkeu ingin pembahasan KUP lebih intensifKemkeu ingin pembahasan KUP lebih intensifJumat 29 Des 2017 09:22Ridha Anantidibaca 690 kaliSemua Kategori

Agenda reformasi pajak Amerika Serikat (AS) yang diusung oleh Presiden Trump telah disetujui Senat. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyarankan, reformasi yang mengubah sistem pajak AS itu bisa jadi tolok ukur bagi Indonesia.selengkapnya

 Tax Rasio Rendah, DJP Didorong Lebih IndependenTax Rasio Rendah, DJP Didorong Lebih IndependenSelasa 22 Nov 2016 10:26Ajeng Widyadibaca 676 kaliSemua Kategori

Rendahnya penerimaan pajak dinilai salah satu faktornya disebabkan karena masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga penerimaan pajak belum optimal. Anggota Komisi XI DPR M.Misbakhun menerangkan, secara kapasitas dan beban kerja di DJP, saat ini kondisinya sangat tidak layak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :