Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya menerapkan pertahanan tiga lapis (three lines of defense) dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Pemerintah India tiba-tiba menarik mata uang 500 dan 1.000 Rupee dari peredaran, untuk mencegah korupsi yang makin meraja-lela di India.selengkapnya

Setelah berbondong-bondong mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty), kalangan pengusaha menuntut kepada pemerintah agar menunjukkan kejujuran dalam pengelolaan keuangan negara. Pengusaha pun berharap ada pengelolaan anggaran yang transparan dan bebas korupsi.selengkapnya

Skema post audit diusulkan untuk mencegah praktik rasuah dalam proses pengembalian kelebihan bayar pajak atau restitusi.selengkapnya

Sejumlah PNS dari Direktorat Jenderal Pajak pernah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apa alasan, pegawai pajak rentan terlibat kasus korupsi?selengkapnya

Istana Kepresidenan memastikan aksi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak akan mengganggu pelaksanaan program ampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan kepada seluruh pegawainya untuk saling mengingatkan agar menghilangkan tindak korupsi yang selama ini melekat erat.selengkapnya

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kabupaten Batubara berinisial ZL akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batubara. ZL ditahan terkait dugaan korupsi pajak galian C sejak 2015-2016.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku senang dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berhasil menangkap tangan pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terbukti menerima suap sekira Rp1,3 miliar. Penangkapan tersebut, kata Sri Mulyani, bertolak belakang dengan niat pemerintahan kabinet kerja yang tengah gencar memberantas tindakan pungli dan korupsi.selengkapnya

Pemerintah Republik Indonesia (RI) via Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly meneken perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss di Bernerhof Bern, Senin (4/2).selengkapnya

Pasca kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) pegawai pajak, nampaknya reformasi besar-besaran akan dilakukan pemerintah. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 yang terkait dengan insentif berupa tambahan tunjangan untuk pegawai Ditjen Pajak.selengkapnya

Kakek koruptor kasus pajak di Langkat, Sumut, ditangkap tim intelijen kejaksaan. Kakek Hasnil yang berusia 68 tahun ditangkap di rumahnya di Tangsel, Banten.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menilai Wajib Pajak (WP) merupakan godaan terbesar dari seorang pegawai pajak. Integritas menjadi faktor penting di Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk meningkatkan persepsi institusi terbaik dan bersih.selengkapnya

Bea Cukai Tanjung Balai Karimun melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi, pada Rabu (29/1) lalu.selengkapnya

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang menjalankan proses bisnisnya dengan prinsip-prinsip good governance adalah dambaan semua pihak. Tuntutan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN) juga sangat tinggi.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat kecewa dengan tertangkapnya pegawai eselon III Direktorat Jenderal Pajak karena ketahuan melakukan suap.selengkapnya

Pemerintah berencana mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk mengganti PP 99 Tahun 2012. RPP tersebut satu subtansinya mempermudah atau melonggarkan syarat pemberian remisi dan pembebasan untuk koruptor.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan kembali menggelar perkara kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah penyebab sehingga aparat pajak masih melakukan praktik korupsi. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak diminta meningkatkan sistem dan pengawasan internalnya. Selain itu, meningkatkan kehandalan basis data wajib pajak dan data eksternal lainnya.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi nilai 7 untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam hal tindakan melawan perbuatan korupsi. Angka tersebut diberikannya karena berani memastikan bahwa korupsi secara sistematik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sudah tidak ada lagi.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya