Rekam Jejak Google Kabur dari Jeratan Pajak Terendus sejak 2011Rekam Jejak Google Kabur dari Jeratan Pajak Terendus sejak 2011Selasa 20 Sep 2016 08:10Administratordibaca 626 kaliSemua Kategori

Google dituding tidak membayar pajak sesuai kewajibannya oleh Pemerintah Indonesia. Tudingan tersebut bukan tanpa sebab, pasalnya Google memang memiliki track record yang buruk dalam hal membayar pajak.selengkapnya

 Google Indonesia Sebut telah Bayar PajakGoogle Indonesia Sebut telah Bayar PajakJumat 16 Sep 2016 14:26Administratordibaca 828 kaliSemua Kategori

Dikabarkan mangkir dalam membayar pajak, bahkan menolak untuk diperiksa oleh Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak, Google Indonesia menyatakan telah bekerja sama dengan pemerintah dan telah membayar pajak.selengkapnya

 Google Janji Bayar PajakGoogle Janji Bayar PajakJumat 2 Des 2016 13:07Ajeng Widyadibaca 379 kaliSemua Kategori

Perusahaan raksasa internet Google akhirnya berkomitmen untuk membayar pajak. Kepastian untuk membayar pajak itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kamis (1/2/2016).selengkapnya

 Ditjen Pajak Perluas Cakupan Fasilitas Tax AllowanceDitjen Pajak Perluas Cakupan Fasilitas Tax AllowanceJumat 6 Des 2019 10:19Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas cakupan fasilitas insentif pajak yakni Tax Allowance sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019. Hal ini sebagai upaya mendorong penanaman modal langsung, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu.selengkapnya

 Ini penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerahIni penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerahKamis 8 Okt 2020 13:59Ridha Anantidibaca 725 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) akan melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diundangkan pada Senin (5/10).selengkapnya

 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) minta dibebaskan dari pembayaran pajakBadan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) minta dibebaskan dari pembayaran pajakKamis 20 Jun 2019 14:05Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meminta untuk dibebaskan dari kewajban membayar pajak. Pembebasan pajak diyakni dapat menambah nilai manfaat yang diberikan BPKH kepada jamaah. Sebelumnya BPKH membayar pajak sebesar Rp 1,2 triliun.selengkapnya

 Wajib Pajak Bisa Hapus Pajak Berganda, Begini CaranyaWajib Pajak Bisa Hapus Pajak Berganda, Begini CaranyaSelasa 7 Feb 2017 13:45Ajeng Widyadibaca 718 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty sukses mengungkap adanya wajib pajak yang selama ini harus membayar pajak berganda. Artinya, wajib pajak tersebut harus membayar pajak di negara tempat berusaha dan Indonesia.selengkapnya

 UU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahUU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahKamis 8 Okt 2020 13:47Ridha Anantidibaca 651 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) dapat melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10).selengkapnya

 Lebih Mudah Bayar Pajak Online, Begini Cara LengkapnyaLebih Mudah Bayar Pajak Online, Begini Cara LengkapnyaSenin 11 Des 2017 09:53Ridha Anantidibaca 692 kaliSemua Kategori

Membayar pajak sudah menjadi kewajiban bagi pemilik kendaraan. Jika sebelumnya, membayar pajak harus dilakukan di kantor Samsat, kini wajib pajak sudah bisa memanfaatkan fasilitas e-Samsat yang digagas oleh Korlantas Polri bersama instansi terkait.selengkapnya

 Mengaku Biasa Bayar Pajak Triliunan Rupiah, Airbnb Tunggu Indonesia Buat RegulasiMengaku Biasa Bayar Pajak Triliunan Rupiah, Airbnb Tunggu Indonesia Buat RegulasiKamis 7 Des 2017 08:33Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Head of Public Policy Southeast Asia Airbnb, Mich Goh, menyebut pihaknya sudah terbiasa membayar pajak di negara tempat mereka melaksanakan bisnis hingga triliunan rupiah. Namun, untuk di Indonesia, belum ada regulasi dari pemerintah sehingga Airbnb masih beroperasi tanpa membayar pajak sampai saat ini.selengkapnya

 Survei: Pengusaha Sudah Sadar Pajak, tetapi Masih Ragukan ManfaatnyaSurvei: Pengusaha Sudah Sadar Pajak, tetapi Masih Ragukan ManfaatnyaSelasa 7 Ags 2018 14:38Ridha Anantidibaca 738 kaliSemua Kategori

Sebagian besar masyarakat, khususnya pengusaha, dinilai sudah sadar akan kewajibannya membayar pajak kepada negara. Namun, tidak sedikit juga yang ternyata masih meragukan manfaat membayar pajak bahkan membandingkan besaran manfaat dengan jumlah pajak yang dibayarkan.selengkapnya

 Tarif Baru PPh Impor Berlaku Mulai 13 SeptemberTarif Baru PPh Impor Berlaku Mulai 13 SeptemberKamis 13 Sep 2018 14:10Ridha Anantidibaca 621 kaliSemua Kategori

Perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor atas sejumlah item barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK 110/PMK.010/2018 mulai berlaku tanggal 13 September 2018 pukul 00.01 WIB. Peraturan tersebut sebelumnya telah diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu 5 September 2018 di Jakarta.selengkapnya

 Penyesuaian Tarif PPH 22 Impor Resmi Berlaku Mulai 13 September 2018Penyesuaian Tarif PPH 22 Impor Resmi Berlaku Mulai 13 September 2018Kamis 13 Sep 2018 09:47Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

Perubahan tariff PPh pasal 22 Impor atas sejumlah item barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 110/PMK.010/2018 akan mulai berlaku tanggal 13 September 2018 pukul 00.01 WIB. Peraturan Menteri tersebut sebelumnya telah diumumkan pada konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Rabu 05 September 2018 di Jakarta.selengkapnya

 Investasi Minimal Rp500 Miliar, Industri Pionir Dapat Diskon Pajak 50%Investasi Minimal Rp500 Miliar, Industri Pionir Dapat Diskon Pajak 50%Rabu 13 Jul 2016 07:08Administratordibaca 664 kaliSemua Kategori

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, Kementerian Keuangan melakukan perubahan mengenai pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 159/PMK.010/2015 dengan PMK Nomor: 103/PMK.010/2016.selengkapnya

 Ditjen Pajak Pidanakan Pengusaha jika Bikin e-Faktur FiktifDitjen Pajak Pidanakan Pengusaha jika Bikin e-Faktur FiktifKamis 28 Apr 2016 11:05Administratordibaca 2624 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengingatkan agar pengusaha kena pajak (PKP) yang diwajibkan membuat e-Faktur sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak wajib membuat SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur yang telah ditentukan atau disediakan oleh Ditjen Pajak.selengkapnya

 Tarif meterai jadi Rp 10.000, pos penerimaan pajak lainnya bisa capai Rp 12,1 triliunTarif meterai jadi Rp 10.000, pos penerimaan pajak lainnya bisa capai Rp 12,1 triliunKamis 1 Okt 2020 14:25Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan tarif bea meterai sebesar Rp 10.000 yang berlaku mulai 1 Januari 2021. Sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Bea Meterai yang merupakan perubahan atas UU Bea Meterai tahun 1985, beleid ini sudah disahkan dalam sidang Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (29/9).selengkapnya

 Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengKesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengSenin 22 Jan 2018 13:03Ridha Anantidibaca 1782 kaliSemua Kategori

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

 Industri Konveksi hingga Alas Kaki Raih Fasilitas Pajak PenghasilanIndustri Konveksi hingga Alas Kaki Raih Fasilitas Pajak PenghasilanSelasa 10 Mei 2016 20:32Administratordibaca 2047 kaliSemua Kategori

Dengan pertimbangan dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pemerintah memandang perlu mendorong peningkatan investasi pada industri padat karya. Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 15 April 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturanselengkapnya

 Netflix dkk Kini Wajib Bayar Pajak ke IndonesiaNetflix dkk Kini Wajib Bayar Pajak ke IndonesiaRabu 8 Jul 2020 15:14Ridha Anantidibaca 300 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mengatur para pelaku usaha digital, baik lokal maupun asing, yang mewajibkan mereka untuk membayar pajak ke pemerintah Indonesia. Dengan begitu, Netflix, Google, Spotify, dan berbagai pelaku usaha digital lain kini wajib membayar pajak.selengkapnya

 Bapenda Kota Semarang Targetkan Kepatuhan Pajak Mencapai 75%Bapenda Kota Semarang Targetkan Kepatuhan Pajak Mencapai 75%Selasa 13 Mar 2018 13:52Ridha Anantidibaca 585 kaliSemua Kategori

Tingkat kepatuhan membayar pajak warga Kota Semarang baru mencapai 70%. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang menargetkan kepatuhan membayar pajak untuk tahun ini bisa mencapai 75% dari seluruh Wajib Pajak (WP) yang ada di Kota Semarang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :