Sri Mulyani Terbitkan Aturan Pajak E-commerce dan Dagang lewat MedsosSri Mulyani Terbitkan Aturan Pajak E-commerce dan Dagang lewat MedsosSenin 14 Jan 2019 09:34Ridha Anantidibaca 1143 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik E-Commerce. Peraturan itu ditujukan untuk kegiatan e-commerce dalam daerah kepabeanan Indonesia dan berlaku mulai 1 April 2019.selengkapnya

 Pendapatan pajak dari sektor keuangan tumbuh positif, ini kata pengamat pajakPendapatan pajak dari sektor keuangan tumbuh positif, ini kata pengamat pajakRabu 30 Okt 2019 10:25Ridha Anantidibaca 853 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.selengkapnya

 Pengamat sebut terbitnya Perdirjen PER-26/PJ/2018 salah satu bentuk reformasi pajakPengamat sebut terbitnya Perdirjen PER-26/PJ/2018 salah satu bentuk reformasi pajakSelasa 27 Nov 2018 09:26Ridha Anantidibaca 1051 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2018 pada 22 November 2018. Perdirjen ini menggantikan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-18/PJ/2017.selengkapnya

 Aturan Turunan PP Insentif Pajak Vokasi & Riset Terbit Pekan DepanAturan Turunan PP Insentif Pajak Vokasi & Riset Terbit Pekan DepanKamis 11 Jul 2019 10:01Ridha Anantidibaca 291 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pihaknya bakal menyelesaikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2019 tentang Perubahan PP No.94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan dalam waktu 1 minggu kedepan.selengkapnya

 Kenaikan cukai rokok memicu protes dari kalangan petani tembakauKenaikan cukai rokok memicu protes dari kalangan petani tembakauSenin 28 Okt 2019 12:50Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152 /PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau menuai protes dari kalangan petani tembakau.selengkapnya

 Siap-Siap Aturan Pajak Hiburan dan Hotel Bakal BerubahSiap-Siap Aturan Pajak Hiburan dan Hotel Bakal BerubahSenin 13 Nov 2017 13:39Ajeng Widyadibaca 748 kaliSemua Kategori

Tarif sejumlah pajak daerah Kota Solo akan berubah menyesuaikan aturan baru. Pasalnya, DPRD Solo saat ini tengah menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan menggantikan Peraturan Daerah (Perda) No. 4/2011 tentang Pajak Daerah.selengkapnya

 Insentif Libur Bayar Pajak Berlaku untuk 18 Industri IniInsentif Libur Bayar Pajak Berlaku untuk 18 Industri IniSenin 3 Des 2018 09:29Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan terkait pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau tax holiday. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 26 November 2018.selengkapnya

 Usai kenaikan cukai, Rokok diganjal rencana revisi PP terkait produk rokokUsai kenaikan cukai, Rokok diganjal rencana revisi PP terkait produk rokokKamis 7 Nov 2019 14:54Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Usai mendapatkan tekanan dari regulasi cukai, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 152/2019, industri rokok berpeluang terdampak oleh revisi Peraturan Pemerintah terkait produk rokok. Kabar terkait usulan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk revisi PP No. 109 tahun 2012 menambah polemik di tubuh industri ini.selengkapnya

 Menteri Keuangan Rilis Aturan Teknis Repatriasi Dana ke Sektor RiilMenteri Keuangan Rilis Aturan Teknis Repatriasi Dana ke Sektor RiilRabu 10 Ags 2016 13:03Administratordibaca 1073 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 tahun 2016, yang merupakan turunan dari Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Peraturan tersebut melengkapi dua PMK dan satu Keputusan Menteri Keuangan yang sudah lebih duluan dirilis sebagai petunjuk teknis kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

 Permudah Peserta `Tax Amnesty` Balik Nama, Sri Mulyani Revisi AturanPermudah Peserta `Tax Amnesty` Balik Nama, Sri Mulyani Revisi AturanKamis 16 Nov 2017 09:00Ridha Anantidibaca 760 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016. Poin revisi yang dilakukan adalah soal keperluan penandatanganan surat pernyataan notaris antara nominee dan wajib pajak serta proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional.selengkapnya

 Siap-siap, Kos-kosan di Bandung Bakal Kena PajakSiap-siap, Kos-kosan di Bandung Bakal Kena PajakKamis 8 Ags 2019 14:01Ridha Anantidibaca 757 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Bandung tengah mempersiapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait pungutan pajak kos-kosan di Kota Bandung. Nantinya Perwal tersebut akan melengkapi Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2011 terkait pemungutan pajak daerah.selengkapnya

 BKF: Insentif penurunan pajak untuk produsen batubara kakap berlaku 2019BKF: Insentif penurunan pajak untuk produsen batubara kakap berlaku 2019Rabu 14 Nov 2018 10:35Ridha Anantidibaca 254 kaliSemua Kategori

Selain telah merancang revisi keenam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 terkait dengan pengalihan status dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pemerintah juga tengah menggarap peraturan tentang penerimaan negara dari bidang usaha batubara.selengkapnya

 Tarif Baru PPh Impor Berlaku Mulai 13 SeptemberTarif Baru PPh Impor Berlaku Mulai 13 SeptemberKamis 13 Sep 2018 14:10Ridha Anantidibaca 621 kaliSemua Kategori

Perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor atas sejumlah item barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK 110/PMK.010/2018 mulai berlaku tanggal 13 September 2018 pukul 00.01 WIB. Peraturan tersebut sebelumnya telah diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu 5 September 2018 di Jakarta.selengkapnya

 Penyesuaian Tarif PPH 22 Impor Resmi Berlaku Mulai 13 September 2018Penyesuaian Tarif PPH 22 Impor Resmi Berlaku Mulai 13 September 2018Kamis 13 Sep 2018 09:47Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

Perubahan tariff PPh pasal 22 Impor atas sejumlah item barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 110/PMK.010/2018 akan mulai berlaku tanggal 13 September 2018 pukul 00.01 WIB. Peraturan Menteri tersebut sebelumnya telah diumumkan pada konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Rabu 05 September 2018 di Jakarta.selengkapnya

 AAJI siap memberikan laporan keuangan ke Ditjen PajakAAJI siap memberikan laporan keuangan ke Ditjen PajakKamis 15 Feb 2018 10:57Ridha Anantidibaca 267 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menargetkan pada bulan ini seluruh industri keuangan melaporkan laporan keuangannya. Hal tersebut merupakan implementasi Peraturan Dirjen Pajak 04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuaangan dan Penyampaian Informasi Keuangan Secara Otomatis. Aturan tersebut juga merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 tahun 2017.selengkapnya

 Ada kepastian hukum, Ditjen Pajak giring pedagang di medsos beralih ke marketplaceAda kepastian hukum, Ditjen Pajak giring pedagang di medsos beralih ke marketplaceRabu 16 Jan 2019 10:55Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun akan mendorong pelaku usaha di media sosial berpindah ke marketplace. Langkah ini dilakukan pasca pemerintah menerbitkan peraturan tentang pajak e-commerce yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-commerce). Dalam aturan tersebut, aturan perpselengkapnya

 Wajib Pajak Tentukan SendiriWajib Pajak Tentukan SendiriRabu 12 Okt 2016 13:31Admindibaca 821 kaliSemua Kategori

Pemerintah membebaskan para wajib pajak untuk menentukan perlakuan dana yang selama ini berada di luar negeri, tetapi sudah dipindahkan ke Indonesia sebelum berlakunya payung hukum amnesti pajak. Ketentuan ini diatur dalam dua beleid yang diundangkan pada 5 Oktober 2016, yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.08/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 151/PMK.08/2016. Keduanya merupakanselengkapnya

 Industri Konveksi hingga Alas Kaki Raih Fasilitas Pajak PenghasilanIndustri Konveksi hingga Alas Kaki Raih Fasilitas Pajak PenghasilanSelasa 10 Mei 2016 20:32Administratordibaca 2048 kaliSemua Kategori

Dengan pertimbangan dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pemerintah memandang perlu mendorong peningkatan investasi pada industri padat karya. Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 15 April 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturanselengkapnya

 Aturan Baru Tax Amnesty Dirjen Pajak Dinilai Melegakan MasyarakatAturan Baru Tax Amnesty Dirjen Pajak Dinilai Melegakan MasyarakatRabu 31 Ags 2016 11:50Administratordibaca 1073 kaliSemua Kategori

Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang penjelasan lanjutan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang baru dirilis Senin kemarin (29/8), dinilai mampu melegakan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Lewat peraturan itu, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeasteadi memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu mengikuti pengampunan pajak.selengkapnya

 Tax Amnesty Terburu-Buru, Sri Mulyani: Pegawai Pajak KewalahanTax Amnesty Terburu-Buru, Sri Mulyani: Pegawai Pajak KewalahanSabtu 27 Ags 2016 11:42Administratordibaca 640 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah fokus menjalankan kebijakan pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) untuk menambah penerimaan negara tahun ini. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pegawai pajak kewalahan dalam melakukan pelayanan kebijakan itu. Penyebabnya, waktu yang terlalu singkat bagi para pegawai pajak untuk memahami peraturan-peraturan terkait amnesti pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :