Peserta Tax Amnesty Membludak, Kantor Pusat Pajak KewalahanPeserta Tax Amnesty Membludak, Kantor Pusat Pajak KewalahanKamis 29 Des 2016 13:21Ajeng Widyadibaca 1156 kaliSemua Kategori

Jelang berakhirnya periode kedua pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di kawasan Gatot Subroto dalam beberapa hari terakhir dibanjiri peserta tax amnesty.selengkapnya

 Kanwil Pajak Jatim Buka Konsultasi di Pusat PerbelanjaanKanwil Pajak Jatim Buka Konsultasi di Pusat PerbelanjaanKamis 29 Mar 2018 10:17Ridha Anantidibaca 1159 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II mempermudah layanan kepada wajib pajak dengan membuka stan konsultasi perpajakan, lapor e-filing, dan e-billing di pusat perbelanjaan di Sidoarjo. Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jatim II, Nyoman Ayu Ningsih di Sidoarjo, Rabu (28/3) mengatakan, stan pajak di Lippo Mall ini berlangsung sampai 31 Maret. "Jam kerjanya sama dengan operasional mselengkapnya

 Jokowi Minta Pajak Ekspor di Pusat dan Daerah DihilangkanJokowi Minta Pajak Ekspor di Pusat dan Daerah DihilangkanSelasa 15 Mei 2018 16:01Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk menghilangkan faktor-faktor yang bisa menghambat pertumbuhan ekspor.selengkapnya

 Pajak restoran dan hotel sebaiknya diurus pemerintah pusatPajak restoran dan hotel sebaiknya diurus pemerintah pusatSelasa 3 Des 2019 09:59Ridha Anantidibaca 672 kaliSemua Kategori

Untuk mewujudkan percepatan investasi, pemerintah berencana mengatur tarif pajak daerah ke dalam Omnibus Law Perpajakan. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan soal rasionalisasi pajak daerah yang akan diatur.selengkapnya

 Arab Saudi Naikkan Bea Masuk 575 Produk Imbas Kurangnya Penerimaan NegaraArab Saudi Naikkan Bea Masuk 575 Produk Imbas Kurangnya Penerimaan NegaraRabu 24 Jun 2020 14:01Ridha Anantidibaca 439 kaliSemua Kategori

Pemerintah Arab Saudi menaikkan bea masuk 575 jenis produk. Kenaikan bea masuk ditetapkan Pemerintah Arab Saudi melalui General Authority of Saudi Customs pada 18 Juni 2020 lalu.selengkapnya

 PPN dari Saudi bisa bikin ongkos pergi haji naik Rp 900.000 per jemaahPPN dari Saudi bisa bikin ongkos pergi haji naik Rp 900.000 per jemaahKamis 25 Jan 2018 09:45Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama (Kemnag) mengaku sudah menyusun rencana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2018. Ongkos penyelenggaraan haji 2018 akan naik. Salah satu sumber kenaikan: penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 5% oleh Pemerintah Arab Saudi mulai 1 Januari 2018.selengkapnya

 Arab Saudi Tarik Pajak 5%, Ongkos Haji dan Umrah Bakal NaikArab Saudi Tarik Pajak 5%, Ongkos Haji dan Umrah Bakal NaikSelasa 2 Jan 2018 10:06Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua Kategori

Asosiasi perjalanan haji dan umrah memprediksi biaya ibadah ke Tanah Suci bakal naik seiring kebijakan Arab Saudi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% pada awal 2018. Pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan ini lantaran harga minyak di negara-negara timur tengah melemah.selengkapnya

 Jemaah Umrah Jangan Takut Kena Pajak di Saudi, Bisa Refund KokJemaah Umrah Jangan Takut Kena Pajak di Saudi, Bisa Refund KokRabu 3 Jan 2018 12:17Ridha Anantidibaca 1018 kaliSemua Kategori

Belakangan ini, penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% di Arab Saudi menjadi perbincangan hangat bagi warga dan juga wisatawan.selengkapnya

 Arab Saudi Terapkan Pajak 5%, Biaya Apa Saja yang Bakal Naik?Arab Saudi Terapkan Pajak 5%, Biaya Apa Saja yang Bakal Naik?Selasa 2 Jan 2018 10:15Ridha Anantidibaca 688 kaliSemua Kategori

Pemerintah Arab Saudi menarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% di awal 2018. Kebijakan ini bakal berimbas ke ongkos ibadah Haji dan Umrah.selengkapnya

 Pajak Arab Saudi naik tidak pengaruhi minat jemaah umrahPajak Arab Saudi naik tidak pengaruhi minat jemaah umrahSenin 8 Jan 2018 11:54Ridha Anantidibaca 748 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama menilai pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) lima persen oleh Pemerintah Arab Saudi tidak akan terlalu memengaruhi minat jemaah umrah.selengkapnya

 Kemenag akan Bertemu Penyelenggara Umrah Bahas Pajak Arab SaudiKemenag akan Bertemu Penyelenggara Umrah Bahas Pajak Arab SaudiSelasa 2 Jan 2018 10:18Ridha Anantidibaca 542 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama (Kemenag) akan bertemu asosiasi penyelenggara ibadah Haji dan Umrah dalam waktu dekat. Pertemuan ini membahas dampak kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) 5% mulai 1 Januari 2018.selengkapnya

 Telah Hadir Pusat Logistik Berikat E-Commerce di Marunda CenterTelah Hadir Pusat Logistik Berikat E-Commerce di Marunda CenterSenin 12 Ags 2019 09:06Ridha Anantidibaca 939 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta menghadirkan pusat logistik berikat e-commerce di Marunda Center Jakarta Utara yang dioperasikan oleh PT Uniair Indotama Cargo.selengkapnya

 Jokowi Kunjungi Kantor Pusat DJP pada Akhir Periode I Tax AmnestyJokowi Kunjungi Kantor Pusat DJP pada Akhir Periode I Tax AmnestyAhad 2 Okt 2016 21:35Administratordibaca 1680 kaliSemua Kategori

Pada hari terakhir periode I pengampunan pajak (tax amnesty) ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Keuangan (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan.selengkapnya

 Korsel Terapkan Pajak Tinggi untuk Pusat Penukaran Bitcoin dkkKorsel Terapkan Pajak Tinggi untuk Pusat Penukaran Bitcoin dkkKamis 25 Jan 2018 09:09Ridha Anantidibaca 565 kaliSemua Kategori

Pemerintah Korea Selatan menyatakan bakal menarik pajak hingga 24,2 persen dari pusat-pusat penukaran mata uang virtual pada tahun ini. Pajak tersebut berupa pajak badan dan pajak penghasilan.selengkapnya

 Ini penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerahIni penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerahKamis 8 Okt 2020 13:59Ridha Anantidibaca 721 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) akan melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diundangkan pada Senin (5/10).selengkapnya

 Menkeu Tebar Insentif Pajak untuk Pusat Logistik BerikatMenkeu Tebar Insentif Pajak untuk Pusat Logistik BerikatKamis 10 Mar 2016 16:34Administratordibaca 1207 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memberikan fasilitas berupa insentif pajak bagi perusa‎haan yang menyimpan barangnya di kawasan Pusat Logistik Berikat (PLB). Hal ini agar para pengusaha yang sebelumnya menyimpan barang logistiknya di luar negeri, memindahkannya ke Indonesia. Dia mengatakan, barang-barang impor di PLB akan mendapat fasilitas kepabeanan berupa penangguhan bea masuk.selengkapnya

 Bandung Incar Tarik Pajak Reklame di Dalam Pusat PerbelanjanBandung Incar Tarik Pajak Reklame di Dalam Pusat PerbelanjanSelasa 3 Sep 2019 11:40Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Bandung sedang menggenjot peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tiap tahunnya. Salah satu yang sedang diincar adalah sari sektor pajak reklame. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung pun ingin menarik pajak dari reklame yang ada di dalam gedung pusat perbelanjaan.selengkapnya

 Pemda apresiasi langkah pemerintah pusat rasionalisasi pajak daerahPemda apresiasi langkah pemerintah pusat rasionalisasi pajak daerahSelasa 24 Des 2019 09:57Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah dipastikan masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi atawa Omnibus Law Perpajakan. Hal tersebut nyatanya disambut baik oleh pemerintah daerah (Pemda).selengkapnya

 Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara Terbitkan Izin Pusat Logistik BerikatKanwil Bea Cukai Sumatera Utara Terbitkan Izin Pusat Logistik BerikatSelasa 9 Apr 2019 11:30Ridha Anantidibaca 742 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara menerbitkan izin sebagai penyelenggara sekaligus pengusaha Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Samudera Raya Berjaya (SRB). Izin tersebut diberikan setelah PT SRB dapat memuaskan panel yang terdiri dari pejabat Kanwil Bea Cukai Sumut dalam pemaparan proses bisnisnya tanggal 26 Maret 2019 di Aula Kanwil Bea Cukai Sumut, Medan.selengkapnya

 Respons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahRespons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahJumat 11 Mei 2018 11:10Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendorong pemerintah untuk membuat pedoman kebijakan perpajakan di sektor pertambangan untuk acuan pusat dan daerah. Dengan begitu, kasus seperti sengketa pajak air antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua tidak perlu terulang lagi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :