Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tetap mengumpulkan penerimaan yang berasal dari pajak untuk tahun 2020 dan 2021. Pengumpulan penerimaan pajak sebagai modal pemerintah menggerakkan ekonomi nasional di tengah situasi pandemi Corona.selengkapnya

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani terus memikirkan berbagai cara demi mensukseskan pencapaian fiskal Indonesia pada 2016, terutama penerimaan pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerimaan negara dari sektor perpajakan pada tahun ini tidak akan mencapai target yang ditetapkan pemerintah.selengkapnya

Menteri Keuangan yang baru saja dilantik Sri Mulyani Indrawati harus segera membuat skema baru terkait penerimaan dana dari program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik dua pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni Suahasil Nazara sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Nurawan Nuh sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.selengkapnya

Pemerintah menjawab tanggapan masing-masing fraksi di DPR terkait dengan penerimaan pajak yang porsinya mencapai 83% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.selengkapnya

Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto. Aturan itu di antaranya berisi delapan hal yang bisa dilakukan petugas pemungut pajak atau fiskus untuk menetapkan besaran pajak yang harus dibayarkan wajib pajak (WP).selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berencana memaksimalkan berbagai kerja sama perpajakan internasional untuk menggali lebih dalam potensi penerimaan pajak pada tahun 2021. Menurutnya profil harta wajib pajak di luar negeri bisa menjadi informasi tambahan bagi Ditjen Pajak (DJP) dalam melakukan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

Kementerian Keuangan kembali menyambangi Komisi XI DPR RI untuk membahas rencana pengenaan cukai pada kantong plastik, Rabu (19/2).selengkapnya

Selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi aman, kredibel dan sehat. Hal ini karena penerimaan perpajakan yang meningkat.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan penyebab terjadinya kekurangan penerimaan pajak. Pelemahan laju ekonomi menjadi salah satu penyebab turunnya penerimaan pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat salah berujar ketika menyampaikan pidatonya salam perayaan Hari Natal Kementerian Keuangan. Kesalahan pelafalan tahun 2018 yang seharusnya 2017 sekaligus menjadi pengingat Sri Mulyani untuk menantang Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan untuk mengejar target penerimaan tahun depan.selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kembali menegaskan bahwa penerimaan negara dari sisi perpajakan akan menjadi lebih besar dengan kepemilikan 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi baik dari sisi Peraturan Pemerintah maupun nanti di dalam IUPK, yang akan mencakup seluruh komponen penerimaan negara.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp1.865,7 triliun dalam postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani betul-betul berupaya untuk mencapai target peningkatan penerimaan negara. Pasalnya, hingga saat ini masih terdapat potensi shortfall hingga Rp219 triliunselengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut bahwa adanya omnibus law perpajakan akan berpotensi mengurangi pendapatan negara. Dia memperkirakan, dengan adanya insentif omnibus law tersebut penerimaan pajak kehilangan Rp 86 triliun.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp1.315,93 triliun. Jumlah ini meleset atau hanya tercapai 92,41% dari target yang ditetapkan APBN 2018 sebesar Rp1.424 triliun.selengkapnya

Penerimaan pajak masih menunjukkan tren pelemahan. Penerimaan pajak hingga April 2019 tercatat Rp 387 triliun atau 24,5% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Angka tersebut tumbuh 1%, melambat bila dibandingkan pertumbuhan April tahun lalu yang mencapai 10,8%.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan negara diperkirakan akan membaik di bulan Juli 2020. Hal ini dilandasi oleh aktivitas ekonomi yang mulai berjalan pada bulan ini baik global maupun dalam negeri.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2017 telah mencapai 66,85 persen atau Rp 858,047 triliun dari target APBN-P 2017 yang dipatok Rp 1.283,6 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Ditjen Pajak akan tetap mengejar penerimaan secara profesional alias sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya