Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji bakal mengundang para pihak yang menyimpan dananya dalam jumlah besar di luar negeri ke Istana.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan hari mengundang para pengusaha untuk berdialog. Dalam acaranya turut hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya

Presiden Joko Widodo mengundang para pengusaha besar nasional untuk makan malam di Istana Merdeka, Kamis (22/9). Sembari menyantap makanan, mereka membahas program pengampunan pajak (tax amnesty) periode pertama yang akan habis masa berlakunya akhir bulan ini.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana membuat aplikasi secara online untuk para pelaku UMKM yang ingin membayar pajak. Hal ini agar memudahkan para pelaku UMKM dalam menyetorkan pajaknya.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana membuat pajak khusus untuk fintech. Tujuan pajak khusus ini adalah untuk memberikan perlakuan pajak yang adil terhadap pelaku fintech. Untuk itu, Sri Mulyani berencana memanggil para pelaku fintech untuk berdiskusi mengenai penerapan pajak ini.selengkapnya

Presiden Joko Widodo mengundang sekitar 500 wajib pajak besar (Prominent) untuk kembali diajak mengikuti program "tax amnesty".selengkapnya

Pemerintah berencana memperluas cakupan jenis usaha yang mendapatkan fasilitas tax holiday kepada para pelaku usaha guna mendorong investasi.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak bersiap menyambut para pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang berencana mendaftar program pengampunan pajak alias tax amnesty secara serentak pada 27 September mendatang. Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Pusat Wahju Karya Tumakaka sedang menyiapkan akses super user agar para petugas dapat mengecek data wajib pajak dengan cepat.selengkapnya

Bea Cukai Indonesia mengundang berbagai administrasi kepabeanan internasional untuk menghadiri pertemuan Sub-Regional Asia Pacific Seminar on Customs Human Resources yang dilangsukan pada 29-30 November 2018.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kembali mengundang beberapa pejabat negara ke kantornya. Kali ini, dirinya memimpin rapat koordinator (rakor) mengenai e-commerce.selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengundang pemerintah untuk membahas pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menjadi badan khusus yang menangani penerimaan negara.selengkapnya

Perbankan swasta di Singapura dikabarkan akan melaporkan para Wajib Pajak Indonesia yang memiliki rekening mencurigakan di bank tersebut, apabila berencana mengikuti program kebijakan pengampunan pajak atau amnesti pajak pemerintah.selengkapnya

Pemerintah menyiapkan strategi baru untuk menahan semakin banyaknya aliran dana ke luar negeri. Setelah program pengampunan pajak (tax amnesty), pemerintah berencana membuat sebuah “pulau” yang bisa dijadikan sebagai suaka pajak oleh para pengusaha.selengkapnya

Pemerintah berencana membentuk sebuah “pulau” sebagai kawasan khusus suaka pajak (tax havens) bagi para pengusaha di Indonesia. Beberapa pulau dapat menjadi opsi dan dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menahan semakin banyaknya aliran keluar dana pengusaha ke luar negeri.selengkapnya

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya mengundang 125 Wajib Pajak yang terdiri dari 112 Wajib Pajak Badan dan 13 Wajib Pajak Orang Pribadi.selengkapnya

Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Usaha Kecil dan Menengah (Apindo UKM) berencana melakukan sosialiasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada pengusaha UKM pada 22 Juli mendatang. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk mendorong para pelaku UKM untuk memenuhi kewajibannya dalam pajak.selengkapnya

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat terkait untuk mendapatkan pemaparan mengenai rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Kali ini DPR mengundang otoritas hukum untuk menindaklanjuti kejelasan dari RUU tersebut.selengkapnya

Fasilitas pengembalian pajak pertambahan nilai alias VAT (Value Added Tax) refund belum cukup ampuh menggoda turis asing untuk belanja. Bahkan di saat pelaksanaan Asian Games 2018, yang mengundang kehadiran banyak warga asing, pemohon VAT refund tak melonjak.selengkapnya

Polisi masih terus memeriksa pengusaha Agusman Lahagu yang membunuh dua orang petugas pajak di Nias, Sumatera Utara. Polisi menjerat Agusman dengan pasal pembunuhan berencana. "Iya lah pembunuhan berencana itu," kata Kapolres Nias AKBP Bazawato Zebua saat dihubungi detikcom, Rabu (13/4/2016).selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya