Wakil Ketua MPR: Amnesti Pajak Kebijakan CerdasWakil Ketua MPR: Amnesti Pajak Kebijakan CerdasJumat 23 Sep 2016 08:28Administratordibaca 1092 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengatakan kebijakan amnesti pajak yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan kebijakan yang cerdas dan tidak perlu untuk diragukan lagi. Oesman Sapta dalam rilis Humas MPR yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan, dengan amnesti pajak ini maka Presiden ingin memberi kesempatan dan pengampunan dalam pembayaran pajak.selengkapnya

 Revisi DNI Diharmonisasikan dengan Kebijakan Insentif PajakRevisi DNI Diharmonisasikan dengan Kebijakan Insentif PajakRabu 7 Nov 2018 10:11Ridha Anantidibaca 342 kaliSemua Kategori

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa kebijakan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) juga dimaksudkan dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah demi menarik investasi.selengkapnya

 Simak Bocoran Kebijakan Pajak Pasca Tax AmnestySimak Bocoran Kebijakan Pajak Pasca Tax AmnestyKamis 20 Okt 2016 08:21Administratordibaca 1163 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan pintu masuk pemerintah untuk melakukan reformasi pajak. Dari program ini akan ada penambahan basis pajak baru dan juga akan mendapatkan dana segar dari luar negeri.selengkapnya

 Pemerintah Atur Ulang Kebijakan Belanja PajakPemerintah Atur Ulang Kebijakan Belanja PajakSenin 17 Sep 2018 09:21Ridha Anantidibaca 661 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mereview pelaksaan kebijakan belanja pajak atau tax expenditures di sejumlah sektor untuk memastikan efektifitas pelaksanaannya.selengkapnya

 Pajak tak akan keluarkan kebijakan besar tahun iniPajak tak akan keluarkan kebijakan besar tahun iniSelasa 15 Mei 2018 10:26Ridha Anantidibaca 209 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan yang besar pada tahun ini. Sebab, pemerintah ingin menjaga momentum ekonomi.selengkapnya

 Pemerintah terus kaji kebijakan insentif pajakPemerintah terus kaji kebijakan insentif pajakKamis 25 Okt 2018 09:27Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Setelah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif pajak tahun ini, seperti tax holiday, tac allowance, juga penurunan pajak UMKM, pemerintah masih akan terus mengeluarkan insentif pajak lainnya.selengkapnya

 Bidik Rasio Pajak 11,4-11,9%, Ini Kebijakan Perpajakan 2019Bidik Rasio Pajak 11,4-11,9%, Ini Kebijakan Perpajakan 2019Senin 4 Jun 2018 14:01Ridha Anantidibaca 543 kaliSemua Kategori

Pemerintah berharap adanya perbaikan tren rasio pajak (tax ratio) mulai 2018 ini, setelah berada dalam tren turun beberapa tahun belakangan. Harapan tersebut dengan melihat pertumbuhan penerimaan perpajakan yang membaik, serta sederet kebijakan penerimaan perpajakan ke depan.selengkapnya

 Kebijakan Pajak Pro Pebisnis Tak Efektif Ungkit EkonomiKebijakan Pajak Pro Pebisnis Tak Efektif Ungkit EkonomiSelasa 27 Ags 2019 14:06Ridha Anantidibaca 1596 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan penerimaan pajak dipandang masih menjadi tantangan tahun depan karena insentif kepada pebisnis tak berdampak besar pada perbaikan ekonomi.selengkapnya

 Sri Mulyani Pantau Terus Kebijakan Pajak TrumpSri Mulyani Pantau Terus Kebijakan Pajak TrumpRabu 6 Des 2017 13:49Ridha Anantidibaca 841 kaliSemua Kategori

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tinggal selangkah lagi untuk mewujudkan janjinya tentang pemangkasan tarif pajak perusahaan jadi 20%. Usulan Trump telah disetujui oleh Kongres dalam bentuk undang-undang (UU).selengkapnya

 Indonesia Perlu Kaji Opsi Kebijakan PajakIndonesia Perlu Kaji Opsi Kebijakan PajakJumat 23 Feb 2018 11:05Ridha Anantidibaca 637 kaliSemua Kategori

Kompetisi pajak di kancah internasional akan semakin intens, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan seluruh opsi dan dampak-dampaknya.selengkapnya

 DPR: Pangkas Anggaran, Sri Mulyani Koreksi Kebijakan Menkeu TerdahuluDPR: Pangkas Anggaran, Sri Mulyani Koreksi Kebijakan Menkeu TerdahuluJumat 5 Ags 2016 15:02Administratordibaca 888 kaliSemua Kategori

Langkah pemangkasan anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016 sebesar Rp133 triliun oleh Menkeu Sri Mulyani merupakan bentuk koreksi dari kebijakan menteri terdahulu yang terlalu optimististis meski kalangan DPR telah mengingatkannya. Hal itu dikemukakan oleh Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menanggapi kebijakan pemerintah tersebut ketiselengkapnya

 Pemerintah Sendiri yang Bikin Distorsi Kebijakan FiskalPemerintah Sendiri yang Bikin Distorsi Kebijakan FiskalKamis 28 Jul 2016 10:55Administratordibaca 1226 kaliSemua Kategori

Institute for Development Economic and Finance (Indef) menilai pemerintah membuat distorsi sendiri atas kebijakan fiskal yang dibuat dalam dua tahun belakangan. Kebijakan fiskal pengampunan pajak yang tengah berjalan harus ditangani dengan tepat jika diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Pengusaha Minta Kebijakan Tax Amnesty Dibuat Lebih MenggodaPengusaha Minta Kebijakan Tax Amnesty Dibuat Lebih MenggodaSabtu 23 Apr 2016 19:10Administratordibaca 1227 kaliSemua Kategori

Pembahasan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) masih terus berlangsung di Badan Legislasi. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jaya Rama Datau sangat mendukung pemberlakuan tax amnesty. Namun, dia meminta pemerintah membuat kebijakan ini lebih menarik, sehingga sukses pada akhirnya. “Bagaimana mau optimal, jika masih ada celah temuan ketidakadilan,selengkapnya

 Kebijakan Restitusi Menggerus PPN, PPh Badan Mampu Tumbuh 40 PersenKebijakan Restitusi Menggerus PPN, PPh Badan Mampu Tumbuh 40 PersenKamis 21 Mar 2019 11:27Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa kebijakan restitusi dilakukan untuk mendorong perekonomian.selengkapnya

 BKF: Pemerintah tetap komitmen jalankan kebijakan simplifikasi cukaiBKF: Pemerintah tetap komitmen jalankan kebijakan simplifikasi cukaiJumat 10 Ags 2018 15:45Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan kebijakan penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai rokok sampai 2021 mendatang, kendati adanya penolakan.selengkapnya

 Kemenkeu: Dampak Paket Kebijakan akan Dirasakan di 2016Selasa 16 Feb 2016 04:40Administratordibaca 1863 kaliSemua Kategori

Pemerintah hingga saat ini telah menerbitkan 10 paket kebijakan ekonomi melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Paket kebijakan ini sengaja dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.selengkapnya

 Kebijakan Penyederhanaan Cukai Rokok untuk Tekan KonsumsiKebijakan Penyederhanaan Cukai Rokok untuk Tekan KonsumsiSenin 15 Okt 2018 09:52Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan jika kebijakan penyederhanaan (simplifikasi) layer cukai rokok menjadi bagian dari strategi pemerintah mengurangi konsumsi di masyarakat.selengkapnya

 Mantan Direktur WHO: Kebijakan Cukai Tembakau Harus IdealMantan Direktur WHO: Kebijakan Cukai Tembakau Harus IdealSenin 16 Des 2019 08:46Ridha Anantidibaca 331 kaliSemua Kategori

Mantan Direktur Riset Kebijakan dan Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Prof. Tikki Pangestu memandang produk tembakau alternatif di Indonesia diperlakukan kurang proporsional karena pengaturan cukainya relatif lebih tinggi dari rokok.selengkapnya

 Apindo: Pelaku Usaha tak Keberatan dengan Kebijakan Tax AmnestyApindo: Pelaku Usaha tak Keberatan dengan Kebijakan Tax AmnestyKamis 21 Jul 2016 16:10Administratordibaca 1027 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan industri dan investasi. Apindo menilai kebijakan perpajakan ini sangat diperlukan oleh wajib pajak (WP), terutama untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar dan mencantumkanselengkapnya

 Kebijakan Simplikasi Cukai Rokok Dinilai Sudah TepatKebijakan Simplikasi Cukai Rokok Dinilai Sudah TepatSenin 10 Des 2018 14:40Ridha Anantidibaca 551 kaliSemua Kategori

Ekonom World Bank Indonesia, Frederico Gil Sander berharap pemerintah tetap menjalankan kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai rokok pada 2019.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :