Bank Dunia Nilai Pajak Indonesia Kurang `Greget`Bank Dunia Nilai Pajak Indonesia Kurang `Greget`Kamis 2 Jun 2016 20:06Administratordibaca 994 kaliSemua Kategori

Bank Dunia menilai pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia saat ini diperkirakan hanya setengah dari potensi pajak yang ada. Lembaga ini juga menilai, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah (13,1% pada 2015) dan begitu pula dengan rasio pajak terhadap PDB (10,8%).selengkapnya

 YLKI: Kenaikan Cukai dan Harga Rokok Harus DidukungYLKI: Kenaikan Cukai dan Harga Rokok Harus DidukungKamis 10 Okt 2019 09:46Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok sebanyak 23 persen dan harga rokok 35 persen adalah kebijakan yang perlu didukung oleh masyarakat luas dan pembuat kebijakan terkait. Saat ini, ia menilai, ada upaya intervensi pemerintah untuk tidak meningkatkan cukai dan harga rokok.selengkapnya

 Pengusaha Keluhkan Syarat Administrasi Amnesti PajakPengusaha Keluhkan Syarat Administrasi Amnesti PajakJumat 23 Sep 2016 15:45Administratordibaca 788 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Benny Soestrisno menilai syarat administratif dalam amnesti pajak merupakan salah satu penghambat proses keikut sertaan pelaku usaha dalam program ini. Ketika pemerintah memberikan kelonggaran atas perpanjangan waktu untuk mengurus syarat administratif ini, ia menilai hal tersebut menjadi angin segar bagi pelaku usahselengkapnya

 Tarif Tax Amnesty harus ReasonableTarif Tax Amnesty harus ReasonableKamis 12 Mei 2016 18:29Administratordibaca 723 kaliSemua Kategori

Sofjan Wanandi, Staf ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, jangan mengharapkan adanya penerimaan negara dari kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Sebab, ada yang jauh lebih penting dari sekadar penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepentingan itu bernama, perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Nah, karena itulah Sofjan menilai masalah tarif tebusanselengkapnya

 Catat, Ini Bedanya Zakat dan PajakCatat, Ini Bedanya Zakat dan PajakKamis 22 Sep 2016 21:14Administratordibaca 1108 kaliSemua Kategori

Sebagian dari masyarakat tak sedikit bertanya apa bedanya zakat dan pajak. Prof KH Didin Hafidudin, dalam bukunya Anda Bertanya Zakat, Infak, Sedekah, Kami Menjawab menjelaskan, terdapat perbedaan pokok antara pajak dan zakat.selengkapnya

 Sri Mulyani Ingin Pekerja Seni Berkreasi Tanpa `Dihantui` PajakSri Mulyani Ingin Pekerja Seni Berkreasi Tanpa `Dihantui` PajakKamis 8 Mar 2018 14:16Ridha Anantidibaca 321 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir di Konferensi Musik Indonesia dan Festival (KAMI) di Taman Budaya, Karang Panjang, Sirimau, Ambon. Dalam sambutannya, Sri Mulyani sempat bertanya, kenapa sebagai menteri keuangan diundang dan berada di tengah para pekerja seni.selengkapnya

 BI Nilai UU Perbankan Perlu Segera DirevisiBI Nilai UU Perbankan Perlu Segera DirevisiRabu 25 Mei 2016 11:52Administratordibaca 930 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menilai, bank secrecy atau pembukaan data bank untuk kepentingan pajak harus dilakukan. Untuk itu, bank sentral menilai harus ada penyesuaian di Undang-undang (UU) Perbankan sebelum 2018. Gubernur BI, Agus Martowardojo menjelaskan, saat ini sudah banyak negara yang melakukan bank secrecy atau memberikan akses data untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Dicap Anti Tax Amnesty,Ini Kata Bos Pajak KemenkeuDicap Anti Tax Amnesty,Ini Kata Bos Pajak KemenkeuAhad 12 Jun 2016 21:21Administratordibaca 733 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menegaskan dukungan terhadap implementasi tax amnesty atau pengampunan pajak. "Banyak pihak yang meragukan Direktorat Jenderal Pajak mendukung tax amnesty, apa tidak. Saya tegaskan bahwa dukung kami seribu persen," kata Ken di Jakarta, Jumat (10/6).selengkapnya

 HIPMI: UU Tax Amnesty, Cukup SekaliHIPMI: UU Tax Amnesty, Cukup SekaliKamis 30 Jun 2016 20:05Administratordibaca 567 kaliSemua Kategori

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap, pengusaha memanfaatkan program pengampunan pajak (tax amnesty) secara optimal. Selain itu, kebijakan ini hanya sekali diterapkan. "Kami harapkan ini merupakan yang pertama sekaligus yang terakhir," kata Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia di Jakarta, Rabu (29/6/2016).selengkapnya

 JK: Pengusaha Besar Harus Beri Teladan PajakJK: Pengusaha Besar Harus Beri Teladan PajakSabtu 27 Ags 2016 15:15Administratordibaca 1147 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendorong para pengusaha berskala besar memberi teladan dalam memanfaatkan program pengampunan pajak. "Justru yang harus jadi contoh pengusaha besar. Kami sangat mendorongnya," katanya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Jumat (26/8).selengkapnya

 DPR: Pemerintah Usulkan Pengampunan Pajak 10 BulanDPR: Pemerintah Usulkan Pengampunan Pajak 10 BulanSelasa 14 Jun 2016 13:02Administratordibaca 649 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan pemerintah telah mengusulkan kebijakan pengampunan pajak berlaku selama 10 bulan, dengan perkiraan program tersebut berlaku mulai 1 Juli 2016. "Kami tidak ada masalah kalau mau berlaku seperti itu. Tapi ini belum dibahas, baru disampaikan dalam diskusi," kata Soepriyatno di Jakarta, Seninselengkapnya

 Sandiaga Uno: Akan Ada Pajak Kemacetan di Sudirman-ThamrinSandiaga Uno: Akan Ada Pajak Kemacetan di Sudirman-ThamrinSenin 13 Nov 2017 10:05Ajeng Widyadibaca 366 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bakal memberlakukan congestion tax untuk mengatasi kesemrawutan lalu lintas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-M.H. Thamrin. “Congestion tax ini pajak untuk kemacetan,” kata Sandi, Sabtu, 11 November 2017. “Di belahan dunia lain sudah ada. Nah, ini akan kami hadirkan supaya semakin banyak masyarakat beralih ke angkutan umum.”selengkapnya

 Wapres Dorong Pengusaha Besar Beri Teladan PajakWapres Dorong Pengusaha Besar Beri Teladan PajakSabtu 27 Ags 2016 14:18Administratordibaca 597 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mendorong para pengusaha berskala besar memberi teladan dalam memanfaatkan program pengampunan pajak atau "tax amnesty". "Justru yang harus jadi contoh pengusaha besar. Kami sangat mendorongnya," katanya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Jumat.selengkapnya

 Pajak Awasi Kartu Kredit, ini Respon KadinPajak Awasi Kartu Kredit, ini Respon KadinJumat 3 Jun 2016 12:48Administratordibaca 900 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyarankan agar pengawasan transaksi kartu kredit oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebaiknya menunggu pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). "Kami setuju dengan surat edaran Dirjen Pajak tetapi pemberlakuannya menunggu 'tax amnesty' dahulu.selengkapnya

 PMA Tak Bayar Pajak, Polri Siap Bantu TanganiPMA Tak Bayar Pajak, Polri Siap Bantu TanganiSenin 28 Mar 2016 16:22Administratordibaca 751 kaliSemua Kategori

Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti menyatakan pihaknya siap membantu Direktorat Jenderal PajakPajak menindaklanjuti pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro soal adanya 2.000 perusahaan modal asing tidak membayar pajak. "Kami bisa membantu sepanjang ada permintaan dari Dirjen Pajak," katanya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Senin (28/3/2016).selengkapnya

 Asing Hambat TA, Menkeu Beri Peringatan KerasAsing Hambat TA, Menkeu Beri Peringatan KerasSabtu 28 Mei 2016 10:59Administratordibaca 481 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang brojonegoro memperingatkan adanya campur tangan asing dalam polemik RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang masih dibahas di DPR. Tak sedang bercanda, Menkeu Bambang melontarkan pernyataan kerasnya. "Ya kami kasih warning (negara-negara tersebut)," kata Menkeu Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/05/2016).selengkapnya

 Gaduh Pajak Inalum, Menko Luhut Panggil Dua PihakGaduh Pajak Inalum, Menko Luhut Panggil Dua PihakKamis 12 Jan 2017 13:48Ajeng Widyadibaca 972 kaliSemua Kategori

Atas hal ini, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan berencana memanggil kedua belah pihak. "Keduanya nanti akan kami panggil secara resmi untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan pajak air permukaan yang masih belum mencapai titik temu," papar Luhut kepada wartawan di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/1/2017).selengkapnya

 Ketika DJP dan Pengusaha Saling PujiKetika DJP dan Pengusaha Saling PujiJumat 7 Okt 2016 14:41Admindibaca 854 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jendral Pajak Ken Dwijugiastaedi."Kami mengucapkan selamat kepada pak Ken, ibarat berperang bapak sebagai jenderal lapangannya, yang merancang skenarionya sedikit itu ibu menteri (Sri Mulyani Indrawati) karena ibu menteri masuk pas lagi transisi," kata Bahlil di Kantornyaselengkapnya

 Polri Jadi Beking Petugas PajakPolri Jadi Beking Petugas PajakRabu 20 Jan 2016 11:59Administratordibaca 1628 kaliSemua Kategori

"Di masa lalu, petugas pajak dihadapkan oleh preman WP. WP malah mengancam terserah mau ditagih atau tidak, saya punya beking ini itu. Tapi petugas pajak tidak punya bekingan, sehingga ini menyulitkan kami," ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/01/2016)selengkapnya

 Fraksi PDIP Optimis Pembahasan RUU Tax Amnesty Selesai BesokFraksi PDIP Optimis Pembahasan RUU Tax Amnesty Selesai BesokSelasa 28 Jun 2016 09:12Administratordibaca 653 kaliSemua Kategori

Fraksi PDI Perjuangan optimis pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak bisa diselesaikan besok. "Iya, kalau enggak selesai besok, kami enggak datang kemari," kata Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambey, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/6/2016).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :