Kejagung sidik pegawai Pajak menerima suapKejagung sidik pegawai Pajak menerima suapSenin 6 Ags 2018 15:39Ridha Anantidibaca 649 kaliSemua Kategori

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyidik Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Pajak yang diduga menerima hadiah atau janji berkaitan dengan pengurusan pajak.selengkapnya

 Kejagung Kantongi Nama Calon Tersangka Baru Kasus Suap Pejualan Faktur PajakKejagung Kantongi Nama Calon Tersangka Baru Kasus Suap Pejualan Faktur PajakJumat 24 Ags 2018 10:20Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Kejaksaan Agung telah mengantongi satu nama calon tersangka baru dari unsur pejabat pajak terkait perkara dugaan tindak pidana suap penjualan faktur pajak tahun 2007-2013.selengkapnya

 Kejagung Terbitkan Sprindik Baru Kasus Faktur PajakKejagung Terbitkan Sprindik Baru Kasus Faktur PajakSelasa 5 Jun 2018 13:38Ridha Anantidibaca 934 kaliSemua Kategori

Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru pada kasus dugaan tindak pidana korupsi suap penjualan faktur pajak tahun 2007-2013. Spindik diterbitkan untuk menjerat pihak swasta sebagai tersangka.selengkapnya

 Ini Deretan Harta Tersangka Faktur Bodong dan Pencucian UangIni Deretan Harta Tersangka Faktur Bodong dan Pencucian UangKamis 26 Jan 2017 13:45Ajeng Widyadibaca 1399 kaliSemua Kategori

Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyita berbagai aset atau harta Amie Hamid, tersangka tindak pidana penerbitan dan penjualan faktur pajak fiktif senilai Rp 26,87 miliar.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Meterai Palsu Rugikan Negara Rp6,1 MiliarDitjen Pajak: Meterai Palsu Rugikan Negara Rp6,1 MiliarKamis 22 Mar 2018 08:33Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mengapresiasi kerja Tim Satuan Tugas Fismondev Polda Metro Jaya yang berhasil mengungkap tindak pidana penjualan meterai tempel palsu melalui blog dan toko online, yang merugikan negara Rp6,1 miliar.selengkapnya

 Punya Tunggakan Rp 1,57 Miliar, Wajib Pajak Ini DisanderaPunya Tunggakan Rp 1,57 Miliar, Wajib Pajak Ini DisanderaKamis 19 Mei 2016 18:10Administratordibaca 1303 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan tindak penyanderaan (gijzeling) terhadap penunggak pajak. Wajib pajak yang disandera berinisial ARF dengan nilai tunggakan mencapai Rp 1,57 miliar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama mengatakan, tindak penyanderaan terhadap ARF dilakukan pada 16 Mei 2016.selengkapnya

 Palsukan faktur pajak, PT Gemilang Sukses Garmindo rugikan negara hingga Rp 9 miliarPalsukan faktur pajak, PT Gemilang Sukses Garmindo rugikan negara hingga Rp 9 miliarSelasa 11 Feb 2020 13:22Ridha Anantidibaca 3114 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak telah menetapkan tindak pidana perpajakan korporasi yang dilakukan oleh PT Gemilang Sukses Garmindo (GSG) dengan modus pemalsuan faktur pajak. Penyimpangan pajak ini telah merugikan negara sebesar Rp 9 miliar.selengkapnya

 DUGAAN SUAP: KPK Periksa 2 Pegawai Ditjen PajakDUGAAN SUAP: KPK Periksa 2 Pegawai Ditjen PajakJumat 9 Des 2016 16:22Ajeng Widyadibaca 1297 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua pegawai pajak terkait dengan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri Ditjen Pajak perihal masalah pajak PT EKP.selengkapnya

 Tax Amnesty, PPATK Koordinasi dengan Dirjen PajakTax Amnesty, PPATK Koordinasi dengan Dirjen PajakRabu 20 Jul 2016 14:36Administratordibaca 992 kaliSemua Kategori

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) akan bekerjasama dengan dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan untuk memastikan dana tax amnesty yang masuk ke Indonesia tidak bercampur dengan uang hasil tindak kejahatan pidana dan pencucian uang.selengkapnya

 Kasus Pajak Mobile 8 Segera ada TersangkaKasus Pajak Mobile 8 Segera ada TersangkaKamis 27 Okt 2016 07:49Administratordibaca 1434 kaliSemua Kategori

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung menemukan titik terang kasus dugaan korupsi dalam penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran pajak PT Mobile 8 Telecom (PT Smartfren) Tahun Anggaran 2007-2009.selengkapnya

 Thailand Segera Pajaki Mata Uang KriptoThailand Segera Pajaki Mata Uang KriptoRabu 4 Apr 2018 13:15Ridha Anantidibaca 1199 kaliSemua Kategori

Pemerintah Thailand bakal meregulasi pasar mata uang kripto. Tidak hanya itu, perdagangan dan investasi mata uang kripto juga akan dipajaki untuk mencegah sektor tersebut digunakan dalam tindak pidana pencucian uang, penghindaran pajak, dan tindakan kriminal lainnya.selengkapnya

 Breskrim Usut Perusahaan Penerbit Faktur Pajak FiktifBreskrim Usut Perusahaan Penerbit Faktur Pajak FiktifKamis 2 Jun 2016 19:59Administratordibaca 2279 kaliSemua Kategori

Bareskrim Polri menerima pelimpahan perkara penggelapan pajak dari Ditjen Pajak. Tiga tersangka perkara ini pun langsung ditahan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim, Brigadir Jenderal Agung Setya membenarkan pelimpahan perkara itu. "Pidananya ditindaklan­juti kepolisian," katanya.selengkapnya

 Perpres Beneficial Ownership Terbit, Ditjen Pajak Buru PengemplangPerpres Beneficial Ownership Terbit, Ditjen Pajak Buru PengemplangJumat 9 Mar 2018 11:41Ridha Anantidibaca 787 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Selain untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan terorisme, Perpres ini akan membantu Direktorat Jenderal Pajak memburu para pemilik perusahaan yang sengaja menyembunyikan kepemilikannya.selengkapnya

 Anak Buah Sri Mulyani Ikhlaskan Utang Pajak Para PengemplangAnak Buah Sri Mulyani Ikhlaskan Utang Pajak Para PengemplangSelasa 9 Ags 2016 16:22Administratordibaca 913 kaliSemua Kategori

Salah satu keuntungan ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) adalah penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan atas bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana. Hal inilah yang terus disosialisasikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Selatan I untuk menarik dan memberikan kepastian kepada Wajib Pajak (WP) peserta tax amnesty.selengkapnya

 Pengempelang Pajak Kian Sulit Buron Ke Luar NegeriPengempelang Pajak Kian Sulit Buron Ke Luar NegeriSenin 28 Mei 2018 09:36Ridha Anantidibaca 199 kaliSemua Kategori

Pelacakan dan pencegahan ke luar negeri pelaku tindak pidana pajak atau pengemplang pajak makin optimal melalui kerja sama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Imigrasi. Selain itu, kerja sama ini juga memberi jalan bagi otoritas pajak untuk mendeteksi para pekerja asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia.selengkapnya

 Punya Barang Hasil Kejahatan di RI? Jangan Harap Bisa Kabur ke SwissPunya Barang Hasil Kejahatan di RI? Jangan Harap Bisa Kabur ke SwissRabu 6 Feb 2019 11:08Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia dan Swiss menyepakati 39 butir perjanjian kerja sama terkait penanganan tindak kejahatan meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan termasuk di bidang perpajakan.selengkapnya

 Masih Ada Calon-calon Pengemplang Pajak di Jabar yang akan DipidanakanMasih Ada Calon-calon Pengemplang Pajak di Jabar yang akan DipidanakanJumat 27 Mei 2016 12:40Administratordibaca 1099 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I menyerahkan tersangka kasus tindak pidana perpajakan dengan inisial RGB beserta barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kamis (26/5). RGB ditangkap Penyidik Kanwil DJP Jawa Barat I bersama Korwas PPNS Polda Jabar dan Polda Bangka Belitung di Pangkal Pinang Bangka Belitung, Selasa (29/3).selengkapnya

 RUU Tax Amnesty di Ujung TandukRUU Tax Amnesty di Ujung TandukRabu 24 Feb 2016 13:39Administratordibaca 923 kaliSemua Kategori

Keinginan pemerintah menunda pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat nasib rancangan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty di ujung tanduk. Sebab sedianya kedua UU tersebut akan dibahas dalam satu paket. Dengan penundaan revisi UU KPK, bukan mustahil para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak melanjutkan pembahasanselengkapnya

 DJP Serahkan Tersangka Faktur Bodong ke KejaksaanDJP Serahkan Tersangka Faktur Bodong ke KejaksaanKamis 26 Jan 2017 13:34Ajeng Widyadibaca 1533 kaliSemua Kategori

Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan Amie Hamid, tersangka pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil kejahatan penerbitan faktur bodong senilai Rp 1,2 triliun sekaligus harta sitaan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penjahat perpajakan itu akan menjalani sidang atas kasus TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.selengkapnya

 Polemik Tax Amnesty: Fitra Minta KPK Kawal Pembahasan RUU Pengampunan PajakPolemik Tax Amnesty: Fitra Minta KPK Kawal Pembahasan RUU Pengampunan PajakSelasa 21 Jun 2016 15:40Administratordibaca 1170 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Pasalnya, mereka mencium indikasi ketidakberesan dalam pembahasan undang-undang tersebut. Mereka menganggap RUU tersebut akan mengampuni dosa para pengemplang pajak bahkan para pelaku tindak pidana korupsi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :