Batas Bebas Bea Impor Turun dari US Menjadi USRabu 25 Des 2019 10:03Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menurunkan de minimis value bea masuk barang impor kiriman dari US menjadi US per kiriman.selengkapnya
Sah, batas bebas bea masuk dan pajak impor jadi US$ 75Senin 17 Sep 2018 09:47Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua KategoriPemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mengendalikan neraca perdagangan.selengkapnya
DJP berencana batasi waktu pengusaha UMKM bisa gunakan PPh FinalKamis 19 Apr 2018 11:31Ridha Anantidibaca 647 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana memberikan batas waktu pada kebijakan PPh Final. Bagi WP UMKM perorangan akan diperbolehkan menggunakan PPh Final selama enam tahun, sementara WP Badan tiga tahun.selengkapnya
Ditjen Pajak Masih Butuh Waktu Sempurnakan Aturan Tax AmnestyRabu 28 Sep 2016 16:14Administratordibaca 775 kaliSemua KategoriPemerintah telah menerbitkan payung hukum perpanjangan waktu administrasi program tax amnesty untuk periode pertama. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Jenderal Pajak Nomor 13 Tahun 2016 yang berbunyi tentang tata cara penerimaan surat pernyataan pada minggu terakhir periode pertama penyampaian surat pernyataan.selengkapnya
Fiskus perlu beri waktu WP bernafas pasca-amnesti pajakSenin 30 Jul 2018 10:19Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua KategoriWajib Pajak yang sudah ikut amnesti pajak tak luput dari pemeriksaan. Namun, sifatnya belum menjadi prioritas.selengkapnya
Lapor SPT, Sandiaga Imbau Warga Bayar Pajak Tepat WaktuSenin 26 Mar 2018 15:03Ridha Anantidibaca 309 kaliSemua KategoriWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melapokan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Sandiaga mengimbau warga patuh membayar pajak.selengkapnya
Ditjen Pajak Incar Rp 4 Triliun dalam Waktu Satu HariSelasa 22 Mar 2016 12:14Administratordibaca 1232 kaliSemua KategoriDalam satu hari, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan harus mengumpulkan pajak mencapai Rp4 triliun lebih, jika menginginkan target penerimaan pajak tercapai pada tahun 2016. Tercatat, target pajak yang telah dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp1.546,7 triliun.selengkapnya
Pemerintah Diminta Turunkan Batas Pembebasan Tarif Bea MasukRabu 13 Nov 2019 15:21Ridha Anantidibaca 308 kaliSemua KategoriAsosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendesak pemerintah menurunkan batas pembebasan tarif bea masuk dan pajak impor (de minimis value). Penurunan ini bertujuan untuk melonggarkan ruang gerak pelaku jasa titip (jastip) yang enggan membayar pungutan-pungutan tersebut.selengkapnya
Alasan DJP Turunkan Batas Omzet Kena Pajak bagi UKMJumat 26 Jan 2018 14:20Ridha Anantidibaca 1212 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, rencana penurunan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun bertujuan untuk menjaring lebih banyak basis wajib pajak (WP) dari kalangan usaha kecil dan menengah (UKM).selengkapnya
Batas Impor Bebas Bea dan Pajak Diturunkan Jadi USD75Senin 17 Sep 2018 14:29Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengubah batasan impor untuk barang kiriman yang terkena pembebasan bea masuk dan pajak.selengkapnya
Serahkan Data Pajak, Google Diberi Waktu hingga Awal TahunSelasa 27 Des 2016 09:59Ajeng Widyadibaca 985 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan waktu hingga awal tahun kepada Google untuk memberikan data-data yang diperlukan dalam pengurusan pajak yang akan ditanggung oleh Google.selengkapnya
Pajak perpanjang waktu pendaftaran lembaga keuangan soal akses informasiSelasa 27 Feb 2018 08:52Ridha Anantidibaca 742 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan.selengkapnya
Ditjen Pajak Butuh Waktu 6 Bulan Kaji Pemeriksaan Kartu KreditJumat 20 Mei 2016 20:48Administratordibaca 648 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemeriksaan data kartu kartu kredit. Hal ini sejalan dengan rencana Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowadjojo yang juga berencana akan melakukan kajian lebih mendalam terkait kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Sertaselengkapnya
Ditjen Pajak Beberkan Dosa-Dosa Google Selama Berbisnis di IndonesiaJumat 16 Sep 2016 11:46Administratordibaca 863 kaliSemua KategoriDitjen Pajak berencana melakukan pemeriksaan pajak terhadap Google. Namun, rencana ini ditolak mentah-mentah oleh Google.selengkapnya
Bea Cukai: Selama lima tahun terakhir cukai rokok mampu mengendalikan penjualanRabu 16 Jan 2019 10:06Ridha Anantidibaca 498 kaliSemua KategoriBagaikan buah simalakama terkait keputusan pada peraturan menteri keuangan mengenai perubahan tarif cukai rokok, termasuk di dalamnya penyederhanaan struktur tarif. Hal ini memunculkan polemik di antara pelaku industri tembakau dan pihak antirokok di negeri ini.selengkapnya
Jelang Batas Akhir Tahap Pertama, Uang Tebusan Capai Rp 615 MJumat 30 Sep 2016 13:07Administratordibaca 810 kaliSemua KategoriMenjelang batas akhir periode pertama program Tax Amensty, jumlah animo wajib pajak yang ingin memanfaatkan program tersebut terus meningkat. Bahkan Kota Solo mendapatkan peringkat pertama dalam memberikan kontribusi uang tebusan di wilayah Jawa Tengah II.selengkapnya
Perubahan Batas PPh Pribadi, Sri Mulyani Sebut Untungkan Kelas MenengahSelasa 10 Sep 2019 15:52Ridha Anantidibaca 264 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengubah ambang batas pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP). Mengenai perubahan ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyakini, hal itu bakal menguntungkan kelas menengah.selengkapnya
Dorong Penjualan Ritel, Batas "VAT Refund" Diusulkan Jadi Rp 1 JutaSenin 6 Ags 2018 14:50Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua KategoriPemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) baru untuk menurunkan batasan minimum transaksi yang bisa mendapat fasilitas pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT) refund. Diharapkan ini akan menjadi insentif bagi turis dan wisatawan asing agar berbelanja di Tanah Air.selengkapnya
Tak Ada Lagi Ambang Batas Pengenaan Pajak dalam Rangka ImporSelasa 24 Des 2019 08:29Ridha Anantidibaca 758 kaliSemua KategoriSelain menurunkan ambang batas pembebasan bea masuk atau de minimis value, pemerintah juga memastikan pengenaan pajak dalam rangka impor bagi barang kiriman.selengkapnya
Pemerintah tak Turunkan Batas Bawah Omzet Pajak untuk UMKMSenin 19 Mar 2018 15:40Ridha Anantidibaca 779 kaliSemua KategoriMenko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah hanya akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) tanpa menurunkan batas bawah (threshold) omzet.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
