Yuk Intip Draf Kebijakan Pemerintah soal Imbalan Bunga dan Sanksi Bunga PajakSelasa 11 Feb 2020 10:40Ridha Anantidibaca 666 kaliSemua KategoriPemerintah mengusulkan ketentuan baru mengenai imbalan bunga dan sanksi administratif berupa bunga.selengkapnya
Revisi Aturan Controlled Foreign Company Terbit Akhir MaretJumat 22 Feb 2019 11:05Ridha Anantidibaca 241 kaliSemua KategoriDirjen Pajak Robert Pakpahan mengakui bahwa ketentuan mengenai controlled foreign companny (CFC) rule yang berlaku saat ini terlalu keras diterapkan.selengkapnya
Apindo sarankan agar insentif pajak disinkronisasi dengan kebijakan K/LSelasa 10 Sep 2019 15:23Ridha Anantidibaca 363 kaliSemua KategoriButuh kurang dari dua tahun lagi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian bisa diundangkan.selengkapnya
DPR dan Ditjen Pajak Mulai Bahas DIM RUU KUPSelasa 17 Apr 2018 14:30Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua KategoriTanpa banyak hiruk pikuk, pemerintah dan DPR kembali melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).selengkapnya
Aturan Barang Kiriman Diubah, Simak Bea MasuknyaSelasa 14 Jan 2020 12:52Ridha Anantidibaca 732 kaliSemua KategoriPemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai menetapkan ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019.selengkapnya
PPh Badan Dipangkas 20% Dimulai 2021Jumat 6 Sep 2019 14:38Ridha Anantidibaca 308 kaliSemua KategoriPemerintah tengah menyiapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomianselengkapnya
Pembebasan Pajak Devisa Hasil Ekspor Bakal DiperpanjangKamis 4 Okt 2018 15:48Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua KategoriPemerintah bakal memperpanjang ketentuan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pengusaha yang memarkirkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) berdenominasi rupiah dalam bentuk deposito di perbankan nasional.selengkapnya
Ajukan KTA, Nasabah Disarankan Miliki NPWPSenin 18 Jul 2016 13:03Administratordibaca 1953 kaliSemua KategoriMasyarakat yang hendak mencari permodalan memanfaatkan layanan Kredit Tanpa Agung atau KTA disarankan memperhatikan ketentuan persyaratan kewajiban‎ memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.selengkapnya
Asosiasi Pergadaian Audiensi dengan OJK & Ditjen PajakSelasa 6 Mar 2018 09:32Ridha Anantidibaca 550 kaliSemua KategoriPerkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) menggelar pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak untuk membicarakan ketentuan pajak.selengkapnya
Komisi XI belum Prioritaskan RUU KUPSenin 21 Mei 2018 14:11Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua KategoriPernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo yang akan memprioritaskan revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ternyata belum menjamin pembahasan RUU KUP ini segera terlaksana.selengkapnya
Barang Kiriman Buku Bebas dari Kewajiban PerpajakanRabu 25 Des 2019 10:16Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua KategoriMeski menurunkan ambang batas pembebasan bea masuk atau deminimis value bagi barang kiriman, pemerintah memastikan ketentuan itu tak berlaku bagi semua jenis buku.selengkapnya
Mobil Listrik Bisa Kena PPnBM 0 PersenKamis 24 Okt 2019 10:14Ridha Anantidibaca 574 kaliSemua KategoriPemerintah telah menerbitkan ketentuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi mobil listrik melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 2019.selengkapnya
Pemerintah Mau RUU Fasilitas Perpajakan Masuk Prolegnas 2020Jumat 6 Sep 2019 15:23Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua KategoriPemerintah bakal mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.selengkapnya
Fokus meningkatkan iklim investasi, Kemenkeu sesuaikan aturan pajak progresif tanahSelasa 24 Sep 2019 09:47Ridha Anantidibaca 217 kaliSemua KategoriDirektur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama, menuturkan saat ini pajak progresif atas tanah belum ada dalam ketentuan perpajakan.selengkapnya
Waduh! Benarkah Penghasilan Rp3 Jutaan Bakal Kena Pajak?Jumat 26 Jul 2019 09:58Ridha Anantidibaca 327 kaliSemua KategoriPemerintah diketahui akan mengubah ketentuan baseline penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam rancangan UU Pajak Penghasilan.selengkapnya
RUU reformasi perpajakan singgung ekonomi digital, ini kata pengamat pajakJumat 6 Sep 2019 10:14Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua KategoriPemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Dalam RUU tersebut juga membahas soal pajak ekonomi digital.selengkapnya
Draft RUU Reklasasi Pajak Ditargetkan Rampung Akhir TahunJumat 6 Sep 2019 10:58Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua KategoriPemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan, draft Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dapat diserahkan ke DPR pada tahun ini.selengkapnya
Dirjen Pajak: Percepatan Restitusi Pajak Diberlakukan, dari 15 Hari sampai 3 BulanRabu 4 Apr 2018 13:11Ridha Anantidibaca 559 kaliSemua KategoriPemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberlakukan percepatan restitusi pajak melalui ketentuan yang baru diluncurkan.selengkapnya
Karpet merah Omnibus Law Perpajakan untuk pajak dividenRabu 22 Jan 2020 10:29Ridha Anantidibaca 1106 kaliSemua KategoriRancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan sudah rampung dan segera dibahas di DPR.selengkapnya
Menkeu pastikan kelanjutan pembahasan RUU KUPJumat 18 Mei 2018 10:34Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang selama ini tertunda lama karena berbagai alasan.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
