2.000 Perusahaan Asing Tak Bayar Pajak, Negara Rugi Rp 500 Triliun2.000 Perusahaan Asing Tak Bayar Pajak, Negara Rugi Rp 500 TriliunSelasa 22 Mar 2016 09:42Administratordibaca 2145 kaliSemua Kategori

Selama ini penerimaan pajak negara selalu gagal mencapai target. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat salah satu penyebab gagalnya pecapaian target ini adalah banyaknya perusahaan yang tidak membayar pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan selama 10 tahun ini tercatat hampir dari 2.000 perusahaan yang berstatus PMA (penananaman modal asing) tidak pernahselengkapnya

 Pengusaha: Tax Amnesty Jadi atau Tidak?Pengusaha: Tax Amnesty Jadi atau Tidak?Jumat 17 Jun 2016 15:10Administratordibaca 1139 kaliSemua Kategori

Di tengah situasi ekonomi yang masih lesu, setiap kebijakan pemerintah selalu menjadi perhatian para pelaku usaha. Begitu pula dengan langkah yang diambil pemerintah terkait pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani mengaku sangat tak sabar dengan pemberlakuan tax amnesty. "Kita para pengusaha udah sangat menunggu-nunggu iniselengkapnya

 Modus Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai Dan Cara MenghindarinyaModus Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai Dan Cara MenghindarinyaSelasa 4 Sep 2018 10:24Ridha Anantidibaca 787 kaliSemua Kategori

Upaya penipuan dengan mencatut nama Bea Cukai masih marak terjadi. Untuk itu Bea Cukai mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap oknum-oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Masyarakat diminta agar tidak mudah tergiur terhadap barang elektronik yang diklaim merupakan barang black market, sitaan Bea Cukai, atau lelang dengan harga jauh di bawah rata-rata pasaran.selengkapnya

 Kebijakan Tax Amnesty Beri Keringanan ke Semua Wajib PajakKebijakan Tax Amnesty Beri Keringanan ke Semua Wajib PajakJumat 1 Jul 2016 04:01Administratordibaca 1445 kaliSemua Kategori

Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai UU Pengampunan Pajak sesuai konstitusi UUD 1945. Pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945.selengkapnya

 SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiJumat 11 Ags 2017 12:50Ajeng Widyadibaca 699 kaliSemua Kategori

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

 Tokopedia masih pelajari aturan pajak untuk e-commerceTokopedia masih pelajari aturan pajak untuk e-commerceSenin 14 Jan 2019 10:00Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Pemerintah menerbitkan aturan pajak untuk e-commerce yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.selengkapnya

 Penjelasan Wapres Soal Rendahnya Uang Tebusan Pajak yang TerkumpulPenjelasan Wapres Soal Rendahnya Uang Tebusan Pajak yang TerkumpulSabtu 13 Ags 2016 19:04Administratordibaca 644 kaliSemua Kategori

Setelah satu bulan diberlakukan, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty baru bisa meraup dana tebusan sebesar sekitar Rp 400 miliar.selengkapnya

 Misbakhun: Pengampunan Pajak untuk Pulihkan Kedaulatan NegaraMisbakhun: Pengampunan Pajak untuk Pulihkan Kedaulatan NegaraSabtu 23 Jul 2016 20:01Administratordibaca 537 kaliSemua Kategori

UU Pengampunan Pajak alias tax amnesty diterbitkan agar Indonesia bisa membuktikan kedaulatan negara di semua bidang.selengkapnya

 Petugas Pajak Blusukan Sosialisasikan Tax Amnesty ke Pasar IndukPetugas Pajak Blusukan Sosialisasikan Tax Amnesty ke Pasar IndukKamis 10 Nov 2016 20:31Administratordibaca 590 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah gencar melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty dalam upaya mensukseskan periode II. Kali ini, petugas pajak yang diwakili oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengunjungi Pasar Induk Kramat Jati untuk mensosialisasikan program tersebut.selengkapnya

 Wapres Yakin Target Pengampunan Pajak TerlampauiWapres Yakin Target Pengampunan Pajak TerlampauiSabtu 13 Ags 2016 09:27Administratordibaca 498 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden HM Jusuf Kalla merasa yakin target penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sebesar Rp165 triliun terlampaui pada September 2016.selengkapnya

 Jusuf Kalla: Begitu Sayangnya Pemerintah kepada PengusahaJusuf Kalla: Begitu Sayangnya Pemerintah kepada PengusahaRabu 29 Jun 2016 14:31Administratordibaca 1014 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyadari peran penting pengusaha terhadap perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, menurut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, pemerintah sangat sayang terhadap pengusaha.selengkapnya

 Sri Mulyani Kaji Penurunan PPN AvturSri Mulyani Kaji Penurunan PPN AvturRabu 13 Feb 2019 14:24Ridha Anantidibaca 250 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur. Selama ini pembelian avtur dikenai PPN sekitar 10%.selengkapnya

 Pengemplang Pajak Rp 1,9 Miliar Diserahkan ke Kejaksaan Tinggi JabarPengemplang Pajak Rp 1,9 Miliar Diserahkan ke Kejaksaan Tinggi JabarJumat 27 Mei 2016 12:43Administratordibaca 715 kaliSemua Kategori

Pebisnis event organizer berinisial RBG diserahkan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I ke Kejaksaan Tinggi Jabar, Kamis (26/5/2016). RBG disangka sebagai pengemplang pajak lantaran tak kunjung menyetorkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan PPN yang telah ia pungut sejak 2006 sampai 2011.selengkapnya

 Lapor SPT di Jakarta, Pajak Wapres Jusuf Kalla Sempat Kurang BayarLapor SPT di Jakarta, Pajak Wapres Jusuf Kalla Sempat Kurang BayarKamis 29 Mar 2018 09:57Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan penyampaian laporan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan di Kantor Wakil Presiden, Rabu (28/3/2018).selengkapnya

 DPR: Rokok Elektrik Juga Dikenakan CukaiDPR: Rokok Elektrik Juga Dikenakan CukaiKamis 20 Sep 2018 15:01Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Rokok elektrik akan dikenai cukai seperti rokok batang pada umumnya meski besaran cukai elektrik belum ditentukan.selengkapnya

 Organda: Taksi Online harus Dikenai PPh BadanOrganda: Taksi Online harus Dikenai PPh BadanRabu 31 Jan 2018 09:50Ridha Anantidibaca 785 kaliSemua Kategori

Organisasi Angkutan Darat menyatakan pemerintah juga perlu mengatur pajak PPh Badan bagi angkutan sewa khusus dalam hal ini adalah taksi online.selengkapnya

 Banggar Minta Ditjen Pajak Dipantau Langsung PresidenBanggar Minta Ditjen Pajak Dipantau Langsung PresidenSenin 24 Jun 2019 15:18Ridha Anantidibaca 222 kaliSemua Kategori

Badan Anggaran (Banggar) mengkritik pemerintah lantaran penerimaan perpajakan tidak pernah mencapai target dari tahun ke tahun. Hal itu disampaikan dalam rapat panja anggota Banggar dan perwakilan Kementerian Keuangan hari ini.selengkapnya

 Menteri Basuki: Lapor SPT Penting untuk Warisan dan PembangunanMenteri Basuki: Lapor SPT Penting untuk Warisan dan PembangunanRabu 21 Mar 2018 14:53Ridha Anantidibaca 691 kaliSemua Kategori

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berpesan kepada jajarannya agar tidak lupa melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017.selengkapnya

 Ronaldo Bantah Gelapkan Pajak di SpanyolRonaldo Bantah Gelapkan Pajak di SpanyolSenin 21 Mei 2018 13:47Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

Cristiano Ronaldo diduga menggelapkan pajak senilai 14 juta euro (Rp220,85 miliar) pada periode 2011 hingga 2014. Pajak yang tidak dibayarkan Ronaldo merupakan pajak penghasilan berkaitan dengan hak citra selama berada di Spanyol.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Cari Alternatif Penerimaan Cukai Selain RokokPemerintah Diminta Cari Alternatif Penerimaan Cukai Selain RokokSenin 26 Mar 2018 12:26Ridha Anantidibaca 744 kaliSemua Kategori

Pengamat Perpajakan dari Center Indonesia for Taxation Analysis (CITA) meminta pemerintah untuk mencari alternatif lain dalam menggenjot penerimaan cukai, selain dari hasil tembakau atau rokok. Pasalnya, ketergantungan terhadap cukai hasil tembakau (CHT) dinilai telah memberikan tekanan terhadap industri hasi tembakau (IHT) di dalam negeri.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :