Program Pengampunan Pajak Dinilai Bisa Bermanfaat untuk BuruhProgram Pengampunan Pajak Dinilai Bisa Bermanfaat untuk BuruhSenin 2 Mei 2016 18:31Administratordibaca 1078 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty atau pengampunan pajak dianggap dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat, termasuk buruh. Manfaat itu bisa berupa terciptanya lapangan pekerjaan hingga meningkatkan daya tahan industri sehingga para buruh tidak akan khawatir kehilangan pekerjaan. Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia Darussalam menjelaskan, manfaat yang didapat akan tercipta dari dana repatriasiselengkapnya

 Aturan Tarif Cukai Dinilai Buat Persaingan Industri Rokok Tak SehatAturan Tarif Cukai Dinilai Buat Persaingan Industri Rokok Tak SehatRabu 15 Ags 2018 11:29Ridha Anantidibaca 508 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Tembakau dinilai berpotensi menyebabkan persaingan industri hasil tembakau (IHT) menjadi tidak sehat. Alasannya, aturan tersebut membuat terjadinya merger dan akuisisi di antar-industri hasil tembakau.selengkapnya

 Dinilai Masih Efektif, Tarif Cukai Rokok Tahun Depan Tak BerubahDinilai Masih Efektif, Tarif Cukai Rokok Tahun Depan Tak BerubahSenin 17 Des 2018 15:19Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau maupun kenaikan batasan harga jual eceran minimum pada 2019.selengkapnya

 Tarif Pengampunan Pajak Dinilai Belum Ideal untuk Dorong RepatriasiTarif Pengampunan Pajak Dinilai Belum Ideal untuk Dorong RepatriasiJumat 27 Mei 2016 13:13Administratordibaca 1079 kaliSemua Kategori

Pemerintah disarankan untuk mengubah tarif tebusan pengampunan pajak. Tarif yang diajukan dalam draf RUU Pengampunan Pajak dinilai belum ideal untuk mewujudkan repatriasi dana. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan, perbedaan tarif pengampunan pajak bagi wajib pajak (WP) yang hanya sebatas melakukan deklarasi aset dengan yang mengikuti repatriasiselengkapnya

 Ketentuan Tarif Baru Pajak UMKM Dinilai Ringankan Pelaku UsahaKetentuan Tarif Baru Pajak UMKM Dinilai Ringankan Pelaku UsahaJumat 23 Mar 2018 10:22Ridha Anantidibaca 756 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menjadi dasar hukum pengenaan tarif bagi Wajib Pajak (WP) pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yakni 0,5 persen setahun. Sebelumnya, tarif pajak UMKM ditetapkan 1 persen per tahun.selengkapnya

 Dipatok Rp 1.262,9 T, target penerimaan pajak tahun 2022 dinilai terlalu optimistisDipatok Rp 1.262,9 T, target penerimaan pajak tahun 2022 dinilai terlalu optimistisKamis 19 Ags 2021 08:58Ridha Anantidibaca 537 kaliSemua Kategori

Pemerintah mematok target penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp 1.262,9 triliun. Angka tersebut tumbuh 10,5% dibandingkan outlook 2021 sebesar Rp 1.142,5 triliun.selengkapnya

 Pajak dinilai mampu jadi instrumen berantas korupsi secara efektifPajak dinilai mampu jadi instrumen berantas korupsi secara efektifJumat 9 Ags 2019 11:10Ridha Anantidibaca 207 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo mengatakan instrumen pajak bisa digunakan untuk melawan korupsi secara efektif, dengan syarat utama basis data yang kuat.selengkapnya

 Investor Disandera Kasus Pajak, Ini Aturan Yang Dinilai Belum JelasInvestor Disandera Kasus Pajak, Ini Aturan Yang Dinilai Belum JelasKamis 15 Feb 2018 10:24Ridha Anantidibaca 997 kaliSemua Kategori

Poin mengenai penanggung pajak dalam perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dianggap belum mencerminkan keadilan bagi wajib pajak.selengkapnya

 Penyederhanaan layer tarif cukai dinilai hanya menguntungkan industri rokok putihPenyederhanaan layer tarif cukai dinilai hanya menguntungkan industri rokok putihSelasa 7 Ags 2018 15:11Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/2017 menetapkan kebijakan berupa penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai rokok.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Tidak semua transaksi jual beli properti dinilai tim appraisalDitjen Pajak: Tidak semua transaksi jual beli properti dinilai tim appraisalKamis 25 Jan 2018 09:29Ridha Anantidibaca 1408 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyatakan bahwa tidak semua transaksi jual beli properti akan dinilai oleh tim penilai (appraisal) pajak.selengkapnya

 Bila ekonomi membaik, kinerja penerimaan pajak dinilai masih bisa positifBila ekonomi membaik, kinerja penerimaan pajak dinilai masih bisa positifRabu 22 Jul 2020 13:51Ridha Anantidibaca 310 kaliSemua Kategori

Partner Tax Research & Training Services Danny Darusaalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai, penerimaan pajak belum akan sepenuhnya bisa pulih pada kuartal III 2020.selengkapnya

 Simplifikasi cukai rokok dinilai akan menjadi ancaman bagi industri hasil tembakauSimplifikasi cukai rokok dinilai akan menjadi ancaman bagi industri hasil tembakauKamis 15 Ags 2019 13:54Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Simplifikasi cukai rokok dinilai akan menciptakan persaingan tidak sehat yang mengarah oligopoli bahkan monopoli.selengkapnya

 Kemenhub Dinilai Masih Punya Potensi PNBP yang Belum Terpenuhi Hingga Rp1 TriliunKemenhub Dinilai Masih Punya Potensi PNBP yang Belum Terpenuhi Hingga Rp1 TriliunRabu 26 Jun 2019 08:59Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat masih ada temuan hasil audit atas Laporan Keuangan (LK) 2018 Kementerian Perhubungan (Kemenhub).selengkapnya

 Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain untuk Pungutan PPN Sektor Ritel Dinilai TepatDasar Pengenaan Pajak Nilai Lain untuk Pungutan PPN Sektor Ritel Dinilai TepatRabu 18 Mar 2020 14:45Ridha Anantidibaca 1080 kaliSemua Kategori

Perubahan sistem pemungutan PPN dari yang berlaku normal menjadi menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain untuk sektor ritel memang dibutuhkan, meski memang memiliki konsekuensi.selengkapnya

 Penurunan Tarif Pajak Pengusaha Peserta Amnesti Pajak Dinilai PositifPenurunan Tarif Pajak Pengusaha Peserta Amnesti Pajak Dinilai PositifJumat 14 Okt 2016 11:08Ajeng Widyadibaca 1023 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani menilai usulan penurunan tarif pajak pengusaha bagi yang mengikuti program tax amnesty cukup positif. Hal tersebut akan mampu menambah daya saing produk dalam negeri. “Saya kira usulan itu positif,” ujar Rosan.selengkapnya

 Insentif pajak untuk reksadana dinilai sebagai pemanis untuk investorInsentif pajak untuk reksadana dinilai sebagai pemanis untuk investorJumat 2 Ags 2019 11:24Ridha Anantidibaca 508 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memperluas pemberian insentif pajak. Dalam peraturan pemerintah (PP) baru, kali ini pemberian insentif tersebut juga akan masuk kepada WP dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana investasi real estate (DIRE), hingga Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK – EBA).selengkapnya

 Dinilai Menabrak UU PPN, Ini Penjelasan Ditjen Pajak terkait PMK Pajak E-CommerceDinilai Menabrak UU PPN, Ini Penjelasan Ditjen Pajak terkait PMK Pajak E-CommerceKamis 17 Jan 2019 10:48Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menjelaskan keputusan mereka yang mewajibkan seluruh penyedia platform e-commerce untuk menjadi pengusaha kena pajak (PKP).selengkapnya

 Pendataan wajib pajak dinilai mampu dongkrak penerimaan pajakPendataan wajib pajak dinilai mampu dongkrak penerimaan pajakJumat 23 Feb 2018 15:59Ridha Anantidibaca 731 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center of Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai implementasi Peraturan Ditjen Pajak No. PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Informasi Keuangan akan memiliki signifikansi atas penerimaan pajak.selengkapnya

 Restitusi pajak mencapai Rp 22 triliun, kualitas SDM Pajak dinilai rendahRestitusi pajak mencapai Rp 22 triliun, kualitas SDM Pajak dinilai rendahRabu 20 Nov 2019 13:48Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Otoritas perpajakan dalam beberapa kasus kalah melawan Wajib Pajak (WP) di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Pengadilan Pajak sampai Mahkamah Agung (MA).selengkapnya

 Pemungutan Pajak Digital Perusahaan Asing Dinilai Setengah-SetengahPemungutan Pajak Digital Perusahaan Asing Dinilai Setengah-SetengahRabu 1 Jul 2020 14:51Ridha Anantidibaca 245 kaliSemua Kategori

Pemungutan pajak digital oleh pemerintah terhadap perusahaan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dinilai masih setengah-setengah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :