Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Rapat ini terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amensty atau pengampunan pajak. Ketua DPR, Ade Komarudin, dalam keterangan persnya mengatakan, selama ini memang pimpinan fraksi di DPR banyak yang mempertanyakan berapa keuntungan negara kalau RUU tersebut disetujui.selengkapnya

Komisi XI DPR RI menganggap realisasi penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target menjadi tolok ukur bahwa proses reformasi perpajakan mesti segera dituntaskan. Anggota Komisi XI Fraksi Golkar DPR RI M. Sarmuji menyatakan proses reformasi tersebut tak boleh hanya mencakup salah satu aspek saja, akan tetapi juga harus mencakup seluruh aspek yang mendukung kinerja penerimaan Ditektoratselengkapnya

Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar baru saja usai. Nusa Dua menjadi saksi berlangsungnya salah satu tonggak rekonsiliasi partai beringin ini. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, sebuah kehormatan baginya untuk menjadi bagian dari pelaksanaan Munaslub yang demokratis tersebut. "Saya harus jujur berkata, bahwa para kader yang berkompetisi adalah teman-teman yang menguatkan saya untukselengkapnya

Anggota Komisi XI, Fraksi PDIP-P, Maruarar Sirait mengatakan RUU Tax Amnesty harus bermanfaat bagi semua pihak. Kata dia, semua yang menjadi barisan pendukung tax amnesty harus mempunyai catatan yang bermanfaat bagi rakyat. Artinya, kata dia, tidak dilihat dari besar atau kecilnya tarif yang ditetapkan. Namun bagaimana yang tidak diampuni pajaknya juga bisa menerima manfaat dari tax amnestyselengkapnya

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Cucun Ahmad mengingatkan kalau penerapan UU TA ini harus memenuhi rasa keadilan bagi pembayar pajak sendiri. Hal ini melihat ada pembayar pajak yang taat selama ini, juga ada pengemplang pajak di luar negeri. "Ada pembayar pajak yang taat selama ini, dan ada pengemplang pajak di luar negeri. Kalau, UU TA ini diterapkan, apakah pembayar pajak yang taat itu akanselengkapnya

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengakui sejumlah elite politik berbicara dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty (pengampunan pajak). Jokowi dan JK datang dalam undangan buka puasa bersama Partai Nasdem, Selasa (7/6). Dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh menanyakan kepada Jokowi apakah usulan RUU tersebut akan sesuai dengan ekspektasiselengkapnya

Pebisnis di Bogor, Jawa Barat menyampaikan aspirasi agar program amnesti pajak periode pertama yang akan berakhir pada 30 September 2016 dapat diperpanjang guna memberi kesempatan bisa memenuhi amanat program itu.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini menerima keluhan dari anggota DPR RI terkait tunjangan bagi pegawai pajak. Keluhan ini disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia.selengkapnya

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (2) Pemerintah dan DPR Mulai Membahas Pekan Depan Menurut Misbakhun, saat ini DPR tinggal menunggu draf perbaikan RUU Pengampunan Pajak dari pemerintah dan Surat Presiden atau Amanat Presiden.selengkapnya

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) mencoba melibatkan Polresta Kota Malang demi membantu perpajakan daerah. Pelibatan jajaran kepolisian ini dianggap salah satu upaya menjalankan amanat Undang-Undang dan Perda tentang Perpajakan Daerah.selengkapnya

Kebijakan perpajakan Internasional menjadi agenda utama negara-negara anggota G-20. Seluruh negara anggota, menyatakan komitmennya untuk mempererat kerja sama dengan mendorong implementasi Automatic Exchange of Information dan Base Erotion and Profit Sharing.selengkapnya

Fraksi NasDem DPR RI berjanji mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).selengkapnya

Polemik mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty terus bergulir. Sejumlah anggota DPR RI menyebut penerapan RUU tersebut tidak akan efektif. Mereka yang berkomentar demikian termasuk anggota DPR Soepriyatno. Menurut dia, jika RUU tersebut disahkan menjadi UU, penerapannya pun tidak akan lama.selengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty terganjal pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Parlemen dan pemerintah sepakat untuk menyelesaikan RUU KPK lebih dulu. Sofjan Wanandi, Kepala Staf Ahli Wakil Presiden, kepada KONTAN, mengatakan, pembahasan RUU Tax Amnesty hingga kini belum bergerak, meski pemerintah telah melayangkan amanat presiden (Ampres)selengkapnya

Pemerintah menyatakan akan memantau aliran uang masuk dari repatriasi dana pengampunan pajak (tax amnesty) ke bank persepsi, termasuk penempatannya di portofolio investasi dalam jangka waktu tiga tahun sesuai amanat Undang-undang (UU) Tax Amnesty. Bagi yang melanggar ketentuan ini, pemerintah tak segan-segan mengenakan sanksi kepada bank persepsi.selengkapnya

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Undang Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diberikan otoritas mengelola pajak (taxing power)sebagai bentuk kongkret implementasi otonomi daerah sesuai amanat undang-undang dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah serta memberikan kepastian hukum bagi mselengkapnya

Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia di seluruh Indonesia diminta menggunakan fasilitas e-Filing untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Hal ini dilakukan supaya memberi contoh kepada masyarakat atas adanya fasilitas lapor pajak secara online. Arahan ini sesuai dengan Surat Edaranselengkapnya

Pemerintah menjawab tanggapan masing-masing fraksi di DPR terkait dengan penerimaan pajak yang porsinya mencapai 83% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati hadir memimpin apel luar biasa peringatan hari anti korupsi internasional di Kantor Pusat Bea Cukai pada hari Selasa (11/12). Dalam peringatan hari anti korupsi tahun ini yang mengambil tema Menuju Bea Cukai Bebas dari Korupsi, Menkeu menyampaikan amanat kepada seluruh jajaran pegawai Bea Cukai.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya