Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 9,6 triliun di tahun 2019. Angka ini naik sekitar 21,8% dari target tahun 2018 Rp 7,5 triliun.selengkapnya

Hasil pendataan ulang penggunaan lahan dan bangunan di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) terlambat dari target awal yang ditentukan.selengkapnya

Polda Metro Jaya meluncurkan pelayanan samsat digital (e-Samsat) serta pelayanan pembayaran nontunai. Hal itu dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak di zaman sekarang ini.selengkapnya

Mobil dan sepeda motor listrik di wilayah DKI Jakarta sepertinya akan dijual dengan harga lebih murah, setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kendaraan tersebut.selengkapnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak hanya mengusulkan kenaikan pajak parkir terhadap pengelola parkir swasta, tetapi juga mengusulkan kenaikan tarif pajak penerangan jalan (PPJ) kepada DPRD DKI.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro baru saja melantik 28 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Para pejabat yang dilantik meliputi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan.selengkapnya

Para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga tertarik mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mulai berlaku bulan Juli ini. Namun, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan memberikan fasilitas deklarasi aset secara online bagi para pelaku UKM tersebut.selengkapnya

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta membuka layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) selama berlangsungnya Jakarta Fair 2018. Layanan itu berada di Anjungan Pemprov DKI Jakarta.selengkapnya

Pemprov DKI Jakarta menargetkan kenaikan pajak sebesar Rp6 triliun atau mencapai Rp44,18 triliun pada 2019. Pajak tahun sebelumnya diketahui senilai Rp38,12 triliun. Upaya mencapai target tersebut melalui revisi lima rancangan peraturan daerah (raperda) yang terkait pajak.selengkapnya

Dukungan positif terus mengalir untuk persiapan penyelenggaraan ajang multievent bergengsi Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang pada Agustus mendatang. Salah satunya kini datang dari jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.selengkapnya

Program pemutihan pajak untuk PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) akan berakhir pada 31 Agustus 2018 atau akhir bulan ini.selengkapnya

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Edy Junaedi mengatakan, kenaikan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) Bumi dan Bangunan akan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan menggairahkan bisnis properti.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2017 tak mencapai target. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membantah hal itu disebabkan penutupan sejumlah tempat hiburan di Jakarta.selengkapnya

Sebanyak 141 mobil mewah masih menunggak pajak di Samsat Jakarta Barat. Total tunggakan pajak mobil mewah tersebut mencapai Rp 5,7 miliar.selengkapnya

Kepala Unit Samsat Jakarta Pusat, Manarsar Simbolon mengatakan mobil mewah di Jakarta yang tidak membayar pajak akan ditindak. Namun yang menarik ialah kendaraan mewah tersebut akan disita petugas.selengkapnya

Fiscal Cadaster Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah diluncurkan akhir April 2019 lalu. Fiscal Cadaster atau lebih dikenal dengan pendataan pertanahan merupakan sistem administrasi informasi detail yang berisi kepentingan atas tanah yaitu hal batasan dan tanggung jawab dalam bentuk uraian geometrik dan daftar program di suatu pemerintahan.selengkapnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tak akan menarik pajak dari tiket masuk Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta. Dengan hal ini diharapkan harga tiket masuk untuk turnamen multi event empat tahunan itu menjadi lebih murah.selengkapnya

Pemerintah tengah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau lebih sering disebut pengampunan pajak ke DPR RI. Pemerintah berharap RUU itu bisa segera disetujui sehingga mendorong penerimaan negara. Direktur Jenderal Pajak Ken‎ Dwijugiastaedi mengungkapkan, dengan adanya UU Pengampunan Pajak ini akan menarik dana para konglomerat yang selama ini ditaruh di luar negeri.selengkapnya

Petugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mendatangi sejumlah rumah, apartemen, hingga diler di Jakarta. Aparat melakukan pemeriksaan door to door. Sasarannya, mendata kendaraan mewah yang belum bayar pajak.selengkapnya

Pemerintah diminta menyusun prosedur pelaksanaan pengampunan pajak sesederhana mungkin dan skema cicilan dalam pembayaran tarif tebusan untuk memacu minat pelaku usaha. Franciscus Welirang, Komisaris Utama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., mengungkapkan prosedur pengajuan pengampunan pajak semestinya sederhana. Dia juga berharap pemerintah siap menerima pengajuan yang masif dari pengusaha.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya