Wajib Pajak Bisa Cabut Permohonan Tax Amnesty Tanpa Kena DendaWajib Pajak Bisa Cabut Permohonan Tax Amnesty Tanpa Kena DendaKamis 22 Sep 2016 11:00Administratordibaca 1457 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Wajib Pajak (WP) yang sudah terlanjur mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) dapat menarik permohonannya. Dengan keputusan tersebut, pemerintah menjamin akan mengembalikan uang tebusan tanpa pengenaan denda kepada WP.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Susun Aturan Baru Pajak E-CommercePemerintah Diminta Susun Aturan Baru Pajak E-CommerceKamis 4 Apr 2019 15:33Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai perlu segera menyusun aturan baru terkait pajak e-commerce. Hal ini menyusul keputusan untuk membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.selengkapnya

 PERTAMA KALINYA, BEA CUKAI YOGYAKARTA BERIKAN FASILITAS KAWASAN BERIKAT MANDIRIPERTAMA KALINYA, BEA CUKAI YOGYAKARTA BERIKAN FASILITAS KAWASAN BERIKAT MANDIRIJumat 3 Jul 2020 10:51Ridha Anantidibaca 21 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Hengky Aritonang, secara langsung memberikan surat keputusan pemberian fasilitas kawasan berikat mandiri kepada Danu Radityo selalu General Manager PT Udaka Indonesia, Selasa (30/06) di aula Bea Cukai Yogyakarta.selengkapnya

 Pengemplang Pajak Bisa Manfaatkan Tax AmnestyPengemplang Pajak Bisa Manfaatkan Tax AmnestyRabu 3 Ags 2016 13:44Administratordibaca 672 kaliSemua Kategori

Para pengemplang pajak yang belum mendapatkan hasil keputusan hukum tetap, dapat memanfaatkan program tax amnesty. Bahkan dengan mengikuti program itu, kasus hukum yang sedang diprosesnya saat ini bisa dihentikan.selengkapnya

 PP Muhammadiyah Tidak Jadi Gugat Tax Amnesty ke MKPP Muhammadiyah Tidak Jadi Gugat Tax Amnesty ke MKRabu 19 Okt 2016 20:44Administratordibaca 1750 kaliSemua Kategori

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi membatalkan gugatan judicial review Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan ini diambil setelah salah satu organisasi terbesar ini menggelar rapat pleno antar pengurus PP Muhammadiyah, belum lama ini.selengkapnya

 DPR Bakal Ketok RUU Tax Amnesty BesokDPR Bakal Ketok RUU Tax Amnesty BesokSelasa 28 Jun 2016 07:53Administratordibaca 931 kaliSemua Kategori

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak/RUU Tax Amnesty tinggal menghitung hari. DPR RI akan mengetok RUU tersebut menjadi produk UU pada Rapat Paripurna, besok 28 Juni 2016 setelah rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dan Komisi XI siang ini.selengkapnya

 Maskapai Sriwijaya Air Akui 99 Persen Hartanya Ada di Luar NegeriMaskapai Sriwijaya Air Akui 99 Persen Hartanya Ada di Luar NegeriRabu 28 Sep 2016 19:48Administratordibaca 1895 kaliSemua Kategori

Maskapai Sriwijaya Air telah melaporkan hartanya untuk program pengampunan pajak.selengkapnya

 Trump Naikkan Bea Impor Mesin Cuci, Samsung dan LG TerpukulTrump Naikkan Bea Impor Mesin Cuci, Samsung dan LG TerpukulKamis 25 Jan 2018 08:35Ridha Anantidibaca 1006 kaliSemua Kategori

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan pajak impor penjualan mesin cuci untuk mengangkat pertumbuhan penjualan industri di dalam negerinya. Keputusan itu diambil Donald Trump setelah mengikuti temuan Komisi Perdagangan Luar Negeri AS.selengkapnya

 Gappri sebut kenaikan cukai rokok beratkan industriGappri sebut kenaikan cukai rokok beratkan industriSenin 16 Sep 2019 09:57Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memutuskan akan menaikkan cukai rokok rata-rata sebesar 23% mulai Januari 2020. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) pun menyesalkan keputusan ini. Mereka menilai, langkah ini akan memberatkan Industri Hasil Tembakau (IHT).selengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Berantas Kartel hingga WNI Berburu Tax Amnesty di ASTOP OF THE WEEK: Berantas Kartel hingga WNI Berburu Tax Amnesty di ASAhad 14 Ags 2016 18:29Administratordibaca 613 kaliSemua Kategori

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan menteri-menteri ekonomi Jokowi-JK. Terdapat beberapa keputusan dalam rakor, salah satunya membereskan praktik kartel yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Menikmati keuntungan pajak dari BursaMenikmati keuntungan pajak dari BursaJumat 9 Mar 2018 11:23Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Keputusan suatu perusahaan untuk masuk ke bursa membuka kesempatan bagi perusahaan tersebut untuk mengakses pendanaan yang diperlukan untuk kebutuhan ekspansi. Tetapi, ternyata ada keuntungan lain yang mungkin didapat emiten dari aksi korporasi ini.selengkapnya

 Jokowi: Wajib pajak yang mendaftar tax amnesty baru 344 orangJokowi: Wajib pajak yang mendaftar tax amnesty baru 344 orangSenin 1 Ags 2016 20:52Administratordibaca 1077 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah resmi memberlakukan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal ini seiring dengan diterbitkannya tiga aturan baru mengenai program ini, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 118, 119 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 600 tahun 2016.selengkapnya

 Perda Dihapus, PAD Makkasar Terancam DefisitPerda Dihapus, PAD Makkasar Terancam DefisitSabtu 25 Jun 2016 09:27Administratordibaca 1704 kaliSemua Kategori

Keputusan Kementerian Dalam Negeri menghapus ribuan Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi, salah satunya Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Makassar, akan menjadi ancaman defisit Pendapatan Asli Daerah atau PAD.selengkapnya

 Pemerintah tunda cukai, ini dampak ke Gudang GaramPemerintah tunda cukai, ini dampak ke Gudang GaramKamis 22 Nov 2018 09:51Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Pemerintah membatalkan kenaikan cukai hasil tembakau tahun depan dan memperkirakan, perolehan cukai akan sama dengan tahun ini. Pertimbangannya yaitu terkait iklim investasi, tenaga kerja, dan dunia usaha. Tapi di sisi industri, keputusan ini membawa kelegaan. Khususnya PT Gudang Garam Tbk (GGRM).selengkapnya

 Pakar Pajak Sayangkan Penarikan PMK E-CommercePakar Pajak Sayangkan Penarikan PMK E-CommerceSenin 1 Apr 2019 15:36Ridha Anantidibaca 243 kaliSemua Kategori

Pakar pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, menyayangkan keputusan pemerintah menarik Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Sebab, tidak ada yang salah dalam peraturan tersebut.selengkapnya

 Penarikan peraturan pajak e-commerce disayangkan, lebih baik ditundaPenarikan peraturan pajak e-commerce disayangkan, lebih baik ditundaSenin 1 Apr 2019 10:46Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Keputusan Kementerian Keuangan (Kemkeu) menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) disayangkan. Pasalnya, kebijakan ini seharusnya bermanfaat untuk memberikan penegasan bagi pelaku perdagangan elektronik.selengkapnya

 Penurunan Pajak UMKM Diharapkan Dapat Memacu Kompetisi UsahaPenurunan Pajak UMKM Diharapkan Dapat Memacu Kompetisi UsahaKamis 28 Jun 2018 15:02Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Braman Setyo menyambut gembira kebijakan penurunan PPh final UMKM menjadi 0,5 persen oleh pemerintah. Braman mengatakan keputusan tersebut sebagai buah dari perjuangan selama dua tahun terakhir.selengkapnya

 Menkeu Tetapkan Ken Dwijugiaesteadi sebagai Dirjen PajakMenkeu Tetapkan Ken Dwijugiaesteadi sebagai Dirjen PajakAhad 7 Feb 2016 16:53Administratordibaca 1733 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro telah menetapkan Ken Dwijugiaesteadi sebagai Direktur Jenderal Pajak secara tetap atau definitif. Penetapan resmi tersebut saat ini tengah menanti surat Keputusan Presiden Joko Widodo. "Hanya menunggu Keppres saja," ujar Bambang singkat kepada CNNIndonesia.com Minggu (7/2).selengkapnya

 Insentif Pajak Jumbo ke Industri, Sri Mulyani Tunggu Menko DarminInsentif Pajak Jumbo ke Industri, Sri Mulyani Tunggu Menko DarminRabu 19 Jun 2019 13:42Ridha Anantidibaca 218 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, draf kebijakan terkait insentif pajak jumbo atau super deduction tax masih menunggu keputusan dari Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelum diimplementasikan. Namun Ia, optimistis regulasi perihal insentif pajak ini bakal segera dirilis.selengkapnya

 Pemerintah Perpanjang Waktu Proses Administrasi Tax AmnestyPemerintah Perpanjang Waktu Proses Administrasi Tax AmnestyJumat 23 Sep 2016 15:18Administratordibaca 881 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menemukan jalan keluar atas keluhan pengusaha yang menganggap masa periode pertama pelaksanaan program pengampunan pajak terlalu singkat. Tanpa memperpanjang batas waktu periode pertama, pengusaha menyambut baik keputusan pemerintah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :