Melalui SE Menpan RB, Pemerintah mewajibkan pula Bendahara Pemerintah untuk menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. Sebagai contoh, untuk Tahun Pajak 2015, maka bukti potong agar diterbitkan paling lambat tanggal 31 Januari 2016.selengkapnya

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan all out dalam menyukseskan pelaksanaan amnesti pajak atau tax amnesty. "Pemerintah akan all out amnesti pajak. Tax amnesty untuk kepentingan negara bukan untuk kepentingan lainnya," kata Presiden saat sosialisasi amnesti pajak di Hotel Intercontinental Bandung, Senin (8/8/2016).selengkapnya

Presiden Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah akan memenangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak yang sudah diajukan permohonan uji materiilnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Yang penting pemerintah akan all out, agar MK tetap memenangkan UU ini. Kita harus yakin," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi Amnesti Pajak kepada pengusaha di JIExpo Kemayoran Jakartaselengkapnya

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong Investasi. Hal ini salah satunya dilakukan dengan kebijakan insentif perpajakan.selengkapnya

Pemerintah merilis aturan pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas penjualan Barang Mewah dari 5% menjadi 1% melalui implementasi PMK No.92/PMK.03/2019.selengkapnya

Pemerintah segera mengimbangi langkah Bank Indonesia dengan menyiapkan instrumen fiskal guna tetap menopang pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

Pemerintah akan mengubah sistem transaksi yang mengacu pada nilai jual objek pajak menjadi capital gain tax.selengkapnya

Pemerintah tengah mengkaji opsi untuk menurunkan corporate tax atau tarif pajak penghasilan badan dari yang ditetapkan saat ini sebesar 25%.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah mengkaji mengenai ekspor seluruh jasa akan terbebas dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN).selengkapnya

Pemerintah memiliki keleluasaan untuk menurun atau menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) PPN Pasal 7 ayat 3.selengkapnya

Pemerintah memastikan bahwa target rasio pajak 2019 yang diapatok pada kisaran 11,4% - 11,9% masih bisa dicapai dengan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.selengkapnya

Dengan masih minimnya penerimaan pajak selama 2016 dan realisasi program pengampunan pajak alias tax amnesty, membuat pemerintah mengkhawatirkan defisit yang bisa 2,35 persen lebih.selengkapnya

Pemerintah akan menerapkan cukai untuk kantong plastik pada tahun ini. Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan, hal itu guna mewujudkan lingkungan Indonesia yang lebih baik.selengkapnya

Penerbitan PPH 0,5 persen untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang juga Industri Kecil Menengah (IKM) dinilai sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap perkembangan IKM.selengkapnya

Implementasi Perpres Nomor 13/2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme dinilai bisa menambah ‘garang’ pemerintah.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah akan terus melakukan upaya untuk mengejar target penerimaan pajak sampai akhir tahun sehingga enggan menjawab proyeksi kekurangan (shortfall) penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah mengkaji kemungkinan pelonggaran Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP). Salah satu cara yang dikaji adalah dengan mengubah rentang kelompok penghasilan (bracket) pada lapisan (layer) penghasilan kena pajak dalam memungut PPh OP.selengkapnya

Pemerintah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) ketentuan dan fasilitas perpajakan yang akan mengatur pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn) dan ketentuan umum perpajakan (KUP).selengkapnya

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang batas waktu periode tarif terendah amnesti pajak atau tax amnesty periode I, sehingga tetap berakhir pada 30 September 2016. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Di depan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah dan Bank Indonesia satu suara atas sejumlah indikator makro seperti penguatan rupiah. Dalam rapat kerja ini, misalnya, mereka menyebutkan tax amnesty menjadi salah satu penopang pergerakan mata uang Indonesia ini.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya