Mayoritas Orang Indonesia Tak Patuh Bayar PajakMayoritas Orang Indonesia Tak Patuh Bayar PajakRabu 27 Mar 2019 14:19Ridha Anantidibaca 870 kaliSemua Kategori

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, kepatuhan membayar pajak di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini terlihat dari kontribusi pembayaran PPh 21 maupun pajak badan Usaha terhadap APBN masih kecil.selengkapnya

 Penerimaan PPN Tumbuh Dua Digit Dinilai Tak Cerminkan Konsumsi NaikPenerimaan PPN Tumbuh Dua Digit Dinilai Tak Cerminkan Konsumsi NaikKamis 17 Mei 2018 10:48Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per akhir April 2018 tumbuh sekitar 13-14% secara tahunan. Namun, para ekonom menilai pertumbuhan double digit tersebut belum bisa mencerminkan perkembangan konsumsi rumah tangga.selengkapnya

 Topang Rupiah, Aliran Dana Repatriasi Perlu DipercepatTopang Rupiah, Aliran Dana Repatriasi Perlu DipercepatSelasa 15 Nov 2016 10:59Ajeng Widyadibaca 1002 kaliSemua Kategori

Ekonom memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih akan berlanjut hingga awal tahun depan. Untuk membantu menjaga stabilitas rupiah, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu mempercepat masuknya dana repatriasi dari hasil program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Sri Mulyani Bisa Hentikan Ambisi Jokowi Pasang Target Pajak SelangitSri Mulyani Bisa Hentikan Ambisi Jokowi Pasang Target Pajak SelangitAhad 7 Ags 2016 08:26Administratordibaca 925 kaliSemua Kategori

Ekonom Senior Faisal Basri menyambut baik kembalinya Sri Mulyani di tubuh pemerintahan. Sri Mulyani ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang telah mendapat tugas baru menjadi Kepala Bappenas.selengkapnya

 Gopay dan Ovo Bikin Sri Mulyani Cemas, DJP Harus Bisa Menyerap PajakGopay dan Ovo Bikin Sri Mulyani Cemas, DJP Harus Bisa Menyerap PajakRabu 13 Feb 2019 15:09Ridha Anantidibaca 977 kaliSemua Kategori

Perkembangan pesat perusahaan pembayaran QR code seperti OVO dan GoPay hingga membuat khawatir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Menurut ekonom, perkembangan uang digital seharusnya bisa dimanfaatkan oleh otoritas pajak untuk menyerapnya dari perusahaan start-up.selengkapnya

 Dana Tax Amnesty Diragukan Dongkrak KreditDana Tax Amnesty Diragukan Dongkrak KreditSenin 25 Jul 2016 16:27Administratordibaca 740 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia dan sejumlah ekonom memperkirakan masuknya dana repatriasi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan signifikan mendongkrak laju kredit tahun ini. Dana tersebut diprediksi baru terasa ke pembiayaan pada tahun depan.selengkapnya

 Tanpa Tax Amnesty, Menkeu: Penerimaan Digenjot Seperti SepedaTanpa Tax Amnesty, Menkeu: Penerimaan Digenjot Seperti SepedaJumat 13 Mei 2016 18:59Administratordibaca 734 kaliSemua Kategori

Berbagai upaya ditempuh pemerintah agar pengampunan pajak terlaksana tahun ini. Mulai dari sosialiasi ke publik, meyakinkan pengusaha, ekonom, hingga manyatukan suara di tubuh pemerintah. Juga, ini termasuk yang paling berat, membuat Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui kebijakan tax amnesty.selengkapnya

 Pemerintah Jangan Bergantung Cukai RokokPemerintah Jangan Bergantung Cukai RokokSelasa 13 Nov 2018 11:12Ridha Anantidibaca 313 kaliSemua Kategori

Ekonom yang juga Dewan Pakar Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Faisal Basri meminta Pemerintah untuk tak bergantung terhadap cukai rokok. Sebab, selama ini, Pemerintah terkesan memiliki ketergantungan terhadap cukai rokok.selengkapnya

 Indef: Penerimaan Pajak Rp 53,16 Triliun Berpotensi HilangIndef: Penerimaan Pajak Rp 53,16 Triliun Berpotensi HilangSenin 24 Jun 2019 13:21Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economics and FInance (Indef) Ahmad Tauhid menilai, rencana pemerintah menurunkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 badan dari 25 persen menjadi 20 persen memberikan dampak potensi kehilangan penerimaan pajak. Kehilangan tersebut dapat mencapai Rp 53,16 triliun.selengkapnya

 Emil Salim: Tingkat Kegagalan Amnesti Pajak RendahEmil Salim: Tingkat Kegagalan Amnesti Pajak RendahRabu 27 Jul 2016 09:15Administratordibaca 604 kaliSemua Kategori

Ekonom senior Emil Salim mengatakan kebijakan amnesti pajak yang sedang diberlakukan oleh pemerintah sampai 31 Maret 2017 memiliki tingkat kegagalan yang rendah dalam memenuhi tujuannya meningkatkan penerimaan pajak untuk pembiayaan berbagai program yang telah direncanakan.selengkapnya

 Rencana Jokowi Perpanjang Libur Pajak 50 Tahun Picu KontroversiRencana Jokowi Perpanjang Libur Pajak 50 Tahun Picu KontroversiSenin 30 Jul 2018 10:23Ridha Anantidibaca 243 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang membahas kemungkinan perpanjangan waktu fasilitas libur pajak atau tax holiday selama 50 tahun. Walau bisa menjadi angin segar bagi para pelaku usaha, rencanan ini memicu kontrobersi. Sejumlah ekonom menilai keringanan insentif pajak hingga selama itu belum diperlukan.selengkapnya

 Belanja Negara Terancam Dipotong Rp 200-300 TriliunBelanja Negara Terancam Dipotong Rp 200-300 TriliunKamis 9 Jun 2016 07:36Administratordibaca 689 kaliSemua Kategori

Penerimaan dan anggaran negara tahun ini berpotensi bolong lebih besar akibat ketidakpastian penerapan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Ekonom menyarankan pemerintah lebih berani memperlebar defisit anggaran, ketimbang memangkas belanja besar-besaran karena mengancam laju pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Faisal Basri Pesimis Pengampuna Pajak Bisa Tarik Uang dari SingapuraFaisal Basri Pesimis Pengampuna Pajak Bisa Tarik Uang dari SingapuraSelasa 2 Ags 2016 12:11Administratordibaca 1112 kaliSemua Kategori

Sulit bagi pemerintah untuk menarik uang pengusaha asal Indonesia yang disimpan di luar melalui kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Ekonom Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri mengatakan target Rp 165 triliun untuk tax amnesty akan sulit dikejar.selengkapnya

 Empat Faktor yang Buat Pemodal Belum Ikut Tax AmnestyEmpat Faktor yang Buat Pemodal Belum Ikut Tax AmnestyRabu 27 Jul 2016 12:01Administratordibaca 1062 kaliSemua Kategori

Ekonom BCA David Sumual menilai kelambatan wajib pajak mengikuti kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty adalah soal teknis. Dirinya pun menjabarkan beberapa persoalan teknis seperti gugatan tax amnesty di Mahkamah Konstitusi, kejelasan jaminan data tax amnesty, dan instrumen jangka panjang tax amnesty.selengkapnya

 Risiko di Balik Perubahan Tiga Indikator Ekonomi Era TrumpRisiko di Balik Perubahan Tiga Indikator Ekonomi Era TrumpSelasa 15 Nov 2016 13:16Ajeng Widyadibaca 541 kaliSemua Kategori

Kepemimpinan Donald Trump sebagai presiden terpilih Amerika Serikat (AS) diprediksi akan membawa era baru bagi perekonomian negara tersebut. Sejumlah ekonom memproyeksikan adanya pertumbuhan ekonomi, kenaikan suku bunga dan inflasi. Namun, perubahan tiga indikator makroekonomi itu berpotensi menimbulkan sejumlah risiko, termasuk perang perdagangan internasional.selengkapnya

 PPh Bunga Obligasi Dikaji Turun, Bank Hadapi Risiko Perebutan DanaPPh Bunga Obligasi Dikaji Turun, Bank Hadapi Risiko Perebutan DanaRabu 26 Sep 2018 09:16Ridha Anantidibaca 324 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga surat utang atau obligasi pemerintah dan swasta. Namun, Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai kebijakan itu tidak perlu. Sebab, penurunan tarif bisa membuat perbankan menghadapi risiko perebutan dana.selengkapnya

 Pajak Google Ads Bisa Menambah Penerimaan Negara Rp 600 MPajak Google Ads Bisa Menambah Penerimaan Negara Rp 600 MSelasa 3 Sep 2019 11:26Ridha Anantidibaca 286 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Hanif Muhammad memperkirakan, penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui layanan Google Ads akan membantu menambah penerimaan pajak baru sekitar Rp 600 miliar. Angka itu didapatkan dari 10 persen terhadap total perkiraan pendapatan iklan Google di Indonesia yang mencapai Rp 6,2 triliun.selengkapnya

 Indef sarankan pemerintah tak mengejar penerimaan pajak tinggi tahun iniIndef sarankan pemerintah tak mengejar penerimaan pajak tinggi tahun iniSenin 7 Jan 2019 09:50Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyarankan supaya pemerintah tidak terlalu memaksakan diri untuk mengejar penerimaan pajak di tahun ini. Pasalnya, bila penerimaan pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, hal ini akan berdampak pada pelaku usaha yang enggan berekspansi.selengkapnya

 `Penarikan Pajak Digital Bisa Melalui PPN atau PPh Badan``Penarikan Pajak Digital Bisa Melalui PPN atau PPh Badan`Rabu 17 Jul 2019 14:53Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, skema penarikan pajak digital yang paling sesuai dengan ekosistem bisnis di Indonesia adalah melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, pemerintah atau pihak yang akan melakukan penarikan pajak cukup mengecek jumlah transaksinya.selengkapnya

 Tax Amnesty Beri Sentimen Positif ke Cadangan DevisaTax Amnesty Beri Sentimen Positif ke Cadangan DevisaSabtu 8 Okt 2016 09:35Administratordibaca 674 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty menurut Ekonom Bank Permata Josua Pardede memberikan sentimen positif pada pasar keuangan Indonesia khususnya menjelang akhir periode pertama amnesti pajak. Peningkatan uang tebusan dan repatriasi aset pada akhir periode awal pengampunan pajak menurutnya mendorong investasi portfolio.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :