Ditjen Pajak bimbang soal wajib cantum identitas pembeli di e-fakturDitjen Pajak bimbang soal wajib cantum identitas pembeli di e-fakturSenin 26 Mar 2018 10:01Ridha Anantidibaca 858 kaliSemua Kategori

Rencananya, mulai tanggal 1 April 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberlakukan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnyaselengkapnya

 Ada Bank Asing di TA, Anak Buah Prabowo KritikAda Bank Asing di TA, Anak Buah Prabowo KritikSabtu 23 Jul 2016 20:06Administratordibaca 980 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan heran dengan keputusan pemerintah melibatkan bank asing dalam menampung dana tax amnesty.selengkapnya

 Pemerintah Diminta tak Kenakan Pajak Bagi UMKM PemulaPemerintah Diminta tak Kenakan Pajak Bagi UMKM PemulaRabu 15 Ags 2018 09:47Ridha Anantidibaca 186 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat diharapkan tak mengenakan pajak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang baru merintis ushanya. Kepala Dinas Kopersasi dan UMKM Kota Solo, Nur Hayati menilai kebijakan pemerintah pusat terkait perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen masih membebani pelaku UMKM. Terlebih bagi para pelaku UMKM pemula.selengkapnya

 Masih kaji keringanan pajak mobil listrik, JK: Aturannya keluar dalam waktu singkatMasih kaji keringanan pajak mobil listrik, JK: Aturannya keluar dalam waktu singkatKamis 1 Ags 2019 13:53Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih mengkaji pemberian keringanan pajak bagi produsen yang memproduksi mobil listrik.selengkapnya

 Ketua DPR Bambang Soesatyo : Lapor Pajak Jangan Banyak IsianKetua DPR Bambang Soesatyo : Lapor Pajak Jangan Banyak IsianKamis 11 Jul 2019 10:32Ridha Anantidibaca 439 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengoptimalkan teknologi untuk mempermudah wajib pajak melaporkan kewajibannya.selengkapnya

 Pebisnis mengaku belum siap aturan wajib cantum identitas di e-fakturPebisnis mengaku belum siap aturan wajib cantum identitas di e-fakturRabu 21 Mar 2018 14:21Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Rencananya, mulai tanggal 1 April 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberlakukan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya.selengkapnya

 Penjelasan Lengkap Aturan Penghitungan Omzet Wajib Pajak Beserta KetentuannyaPenjelasan Lengkap Aturan Penghitungan Omzet Wajib Pajak Beserta KetentuannyaSelasa 6 Mar 2018 11:43Ridha Anantidibaca 1057 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan secara resmi mengeluarkan aturan baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto.selengkapnya

 Menkominfo Usul Terapkan Pajak Final Untuk GoogleMenkominfo Usul Terapkan Pajak Final Untuk GoogleSabtu 5 Nov 2016 10:01Administratordibaca 571 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengusulkan mekanisme penarikan pajak perusahaan digital (Over the Top/OTT), seperti Google di Indonesia dapat dibuat sesederhana mungkin. Salah satu usulannya adalah penetapan tarif pajak penghasilan (PPh) secara final.selengkapnya

 Pemakaian pajak rokok rawan penyimpanganPemakaian pajak rokok rawan penyimpanganRabu 31 Okt 2018 14:42Ridha Anantidibaca 699 kaliSemua Kategori

Penggunaan pajak rokok oleh provinsi dan kabupaten/kota rawan penyimpangan. Hal ini disampaikan oleh Abdillah Ahsan, Peneliti dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Dari hasil temuan Abdillah, banyak perangkat pemerintahan di daerah tidak memahami peruntukan dana pajak rokok yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahselengkapnya

 Penerimaan Pajak Dari UMKM Dinilai TepatPenerimaan Pajak Dari UMKM Dinilai TepatRabu 31 Jan 2018 10:06Ridha Anantidibaca 922 kaliSemua Kategori

Pengamat menilai pemerintah sudah tepat dalam menggenjot penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM).selengkapnya

 Kemkeu siap mengakomodir kepentingan UMKM dalam menerapkan pajak e-commerceKemkeu siap mengakomodir kepentingan UMKM dalam menerapkan pajak e-commerceRabu 16 Jan 2019 10:37Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Kekhawatiran sejumlah pihak terkiat kebijakan Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Pajak e-commerce mulai menemukan titik terang.selengkapnya

 Keputusan bijak, Ditjen Pajak tunda kebijakan e-faktur yang baruKeputusan bijak, Ditjen Pajak tunda kebijakan e-faktur yang baruSelasa 3 Apr 2018 12:30Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak telah menunda pemberlakuan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya.selengkapnya

 Kemnag masukkan PPN 5% dalam acuan UmrahKemnag masukkan PPN 5% dalam acuan UmrahSelasa 9 Jan 2018 15:44Ridha Anantidibaca 322 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama (Kemnag) akan mengatur kenaikan biaya umrah yang bisa dikenakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai efek pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% oleh Pemerintah Arab Saudi.selengkapnya

 Nyawa Pahlawan Penerimaan Negara Hilang di Tangan Penunggak PajakNyawa Pahlawan Penerimaan Negara Hilang di Tangan Penunggak PajakKamis 14 Apr 2016 11:02Administratordibaca 1364 kaliSemua Kategori

Sungguh malang nasib dua orang petugas pajak di Sibolga, Sumatera Utara. Mereka dibunuh dengan cara ditusuk oleh wajib pajak saat berusaha menagih tunggakan pajak senilai Rp 14 miliar. Berita ini cukup mengejutkan publik Indonesia, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kala rapat dengan Komisi XI malam tadi, sempat melaporkan anak buahnya ini gugur saat melaksanakan tugas.selengkapnya

 DPR Usul Pegawai Pajak Diberi BonusDPR Usul Pegawai Pajak Diberi BonusJumat 14 Okt 2016 16:15Ajeng Widyadibaca 971 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun meminta pemerintah memberikan penghargaan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang telah menorehkan catatan positif pada keberhasilan tax amnesty. Menurut dia, tax amnesty gelombang pertama yang menghasilkan dana tebusan Rp97 triliun jelas berimbas signifikan pada keuangan negara.selengkapnya

 Kewajiban KTP untuk faktur pajak ditundaKewajiban KTP untuk faktur pajak ditundaSenin 26 Mar 2018 10:37Ridha Anantidibaca 1557 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tampaknya bakal menunda kewajiban menunjukkan kartu identitas bagi pembeli barang kena pajak (BKP) atau penerima jasa kena pajak (JKP) yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).selengkapnya

 Pengusaha Optimistis Industri Konstruksi Melejit Akibat Tax AmnestyPengusaha Optimistis Industri Konstruksi Melejit Akibat Tax AmnestyKamis 21 Jul 2016 14:51Administratordibaca 832 kaliSemua Kategori

Pengusaha konstruksi menytakan kehadiran Undang-Undang Pengampunan Pajak akan melipatgandakan nilai pasar konstruksi pada tahun depan. Hal ini lantaran kebijakan tax amnesty ini akan mengalirkan banjir likuiditas ke beberapa sektor konstruksi seperti infrastruktur dan properti.selengkapnya

 Libur Lebaran Berhasil Tingkatkan Realisasi Pajak MalangLibur Lebaran Berhasil Tingkatkan Realisasi Pajak MalangRabu 19 Jun 2019 10:02Ridha Anantidibaca 258 kaliSemua Kategori

Libur lebaran dilaporkan berhasil membantu meningkatkan realisasi pajak Kota Malang. Hal ini terutama pada sektor pajak hotel dan restoran.selengkapnya

 Apa Kabar `Nawacita` Tax Ratio 16%?Apa Kabar `Nawacita` Tax Ratio 16%?Rabu 9 Mei 2018 13:08Ridha Anantidibaca 409 kaliSemua Kategori

Isu tentang pengelolaan fiskal terutama pajak menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Nawacitanya. Setidaknya dalam Nawacita cita-cita pemerintahan Jokowi - JK di bidang perpajakan mencakup target rasio pajak sebanyak 16%, merancang ulang lembaga pemungut pajak, insentif, penanganan kasus korupsi pajak maupun bea dan cukai, serta evaluasi kinerja kenaikan penerimaanselengkapnya

 Revisi PPh UMKM, Pemerintah Berpotensi Hilang Rp 1,5 TriliunRevisi PPh UMKM, Pemerintah Berpotensi Hilang Rp 1,5 TriliunSelasa 26 Jun 2018 16:05Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan potensi penerimaan pajak dari Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan berkurang hingga Rp 1,5 triliun pada 2018. Hal ini imbas diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :