Jika Amnesti Pajak Gagal, Pembentukan Daerah Tax Haven Jadi AlternatifJika Amnesti Pajak Gagal, Pembentukan Daerah Tax Haven Jadi AlternatifRabu 24 Ags 2016 16:25Administratordibaca 927 kaliSemua Kategori

Pembentukan daerah yang menjadi tax haven atau offshore financial center (OFC) kembali berhembus. Langkah ini disebut-sebut sebagai salah satu alternatif kebijakan lanjutan jika eksekusi repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak tidak berhasil.selengkapnya

 Pemkot Malang Proyeksikan Penerimaan Pajak Daerah Rp1 Triliun pada 2023Pemkot Malang Proyeksikan Penerimaan Pajak Daerah Rp1 Triliun pada 2023Senin 4 Feb 2019 11:20Ridha Anantidibaca 285 kaliSemua Kategori

Pemkot Malang memproyeksikan penerimaan pajak daerah bisa menembus Rp1 triliun pada 2023 sehingga perlu didukung SDM yang andal.selengkapnya

 Sunset Policy III Pajak Daerah Kota Malang berakhir 26 April 2019Sunset Policy III Pajak Daerah Kota Malang berakhir 26 April 2019Rabu 12 Des 2018 13:54Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Sunset Policy III Pajak Daerah Kota Malang berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB Perkotaan yang belum terbayar hingga 2018 akan berakhir 26 April 2019.selengkapnya

 `Sunset Policy` Pajak Daerah Kota Malang Jadi Percontohan Nasional`Sunset Policy` Pajak Daerah Kota Malang Jadi Percontohan NasionalJumat 31 Ags 2018 13:57Ridha Anantidibaca 783 kaliSemua Kategori

Program 'sunset policy' Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Daerah Kota Malang berupa penghapusan denda dan administrasi yang dilaksanakan pada 2016 dan 2017 mendapat apresiasi khusus dari Kementerian Keuangan sehingga dijadikan percontohan nasional.selengkapnya

 Bidang Usaha yang Tutup Selama Ramadan Bebas Pajak DaerahBidang Usaha yang Tutup Selama Ramadan Bebas Pajak DaerahKamis 24 Mei 2018 10:18Ridha Anantidibaca 711 kaliSemua Kategori

Wajib pajak (WP) diminta untuk melaporkan kegiatan usahanya yang tutup selama Ramadan ke Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) agar pajak daerahnya tidak dihitung selama satu bulan.selengkapnya

 Pemerintah Siasati Risiko Shortfall Pajak Terhadap Anggaran Belanja DaerahPemerintah Siasati Risiko Shortfall Pajak Terhadap Anggaran Belanja DaerahKamis 9 Nov 2017 08:58Ajeng Widyadibaca 373 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai menyiasati implikasi risiko shortfall penerimaan pajak terhadap anggaran belanja daerah. Upaya tersebut dilakukan karena hingga Senin (6/11) kemarin realisasi penerimaan pajak masih Rp869,6 triliun atau 67,7% dari target APBN P 2017 yakni Rp1.283,6 triliun.selengkapnya

 Pajak hotel dan restoran ditiadakan, Kemenkeu kucurkan hibah Rp 3,3 triliun ke daerahPajak hotel dan restoran ditiadakan, Kemenkeu kucurkan hibah Rp 3,3 triliun ke daerahKamis 27 Feb 2020 15:33Ridha Anantidibaca 1344 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat menetapkan kebijakan untuk meniadakan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran pada 10 destinasi wisata tertentu selama enam bulan ke depan.selengkapnya

 Tingkatkan Penerimaan, Sri Mulyani: Saya Pegang Nomor Kakanwil Pajak DaerahTingkatkan Penerimaan, Sri Mulyani: Saya Pegang Nomor Kakanwil Pajak DaerahRabu 31 Ags 2016 13:39Administratordibaca 518 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani betul-betul berupaya untuk mencapai target peningkatan penerimaan negara. Pasalnya, hingga saat ini masih terdapat potensi shortfall hingga Rp219 triliunselengkapnya

 Dear Pemilik Indekos di Bandung, Jangan Lupa Bayar Pajak Daerah!Dear Pemilik Indekos di Bandung, Jangan Lupa Bayar Pajak Daerah!Selasa 10 Jul 2018 14:26Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Bisnis membuat indekos memang menjadi pilihan bagi banyak warga saat ini, terutama bagi mereka yang memiliki lahan dekat lingkungan kampus atau perkantoran. Tapi tahukan ada aturan bagi pemilik indekos untuk membayar pajak?selengkapnya

 BPRD DKI : Pembebasan denda pajak kendaaan bermotor tak berefek ke pendapatan daerahBPRD DKI : Pembebasan denda pajak kendaaan bermotor tak berefek ke pendapatan daerahJumat 29 Jun 2018 09:57Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghapus denda pajak kendaraan bermotor bagi warga DKI Jakarta.selengkapnya

 Pro kontra skema keberatan dalam UU KUPPro kontra skema keberatan dalam UU KUPKamis 7 Des 2017 10:49Ridha Anantidibaca 1456 kaliSemua Kategori

Skema keberatan yang berlaku dalam UU KUP dinilai memicu kenaikan jumlah piutang pajak seiring dengan lonjakan kasus sengketa pajak. Mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama kurun 2012-2016 jumlah piutang pajak naik signifikan.selengkapnya

 Posisi KPK dalam UU Pengampunan PajakPosisi KPK dalam UU Pengampunan PajakRabu 27 Apr 2016 13:40Administratordibaca 1369 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, lembaganya belum menerima resmi draft Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak. "KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak dalam posisi menyetujui dan menolak RUU. Fungsi KPK meningkatkan kesejahteraan rakyat, kalau upaya pemerintah dan DPR bertujuan kesejahteraan rakyat, KPK tidak bisa menolak dan harus kami dukung,"selengkapnya

 Masih Ada Daerah di Jabar Yang Protes Dana Bagi Hasil Cukai TembakauMasih Ada Daerah di Jabar Yang Protes Dana Bagi Hasil Cukai TembakauSelasa 12 Nov 2019 15:41Ridha Anantidibaca 749 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta perbaikan data guna menjembatani protes daerah yang mempertanyakan skema perhitungan besaran dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) 2020.selengkapnya

 Kemkeu Terbitkan Dua Standar bagi Pemda untuk Hitung dan Tagih Pajak DaerahKemkeu Terbitkan Dua Standar bagi Pemda untuk Hitung dan Tagih Pajak DaerahSenin 14 Jan 2019 13:54Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat menerbitkan standar bagi pemerintah daerah dalam menghitung dan mengumpulkan pajak daerah. Standar itu termuat dalam dua peraturan menteri keuangan (PMK), yaitu PMK Nomor 207/PMK.07/2018 tentang pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah dan PMK Nomor 208/PMK.07/2018 tentang pedoman penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).selengkapnya

 Anies Luncurkan SP2D online, Pembayaran Belanja Daerah-Pajak Bisa BersamaanAnies Luncurkan SP2D online, Pembayaran Belanja Daerah-Pajak Bisa BersamaanKamis 31 Jan 2019 13:51Ridha Anantidibaca 670 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online. Dengan sistem itu, pembayaran belanja daerah dan pajak bisa secara bersamaan dikerjakan.selengkapnya

 Genjot Penerimaan Daerah, Pemkot Malang Gelar Jalan Sehat Sadar Pajak IVGenjot Penerimaan Daerah, Pemkot Malang Gelar Jalan Sehat Sadar Pajak IVRabu 12 Okt 2016 09:08Admindibaca 637 kaliSemua Kategori

Pemkot Malang menggelar Jalan Sehat Sadar Pajak IV dan Malang Fest III untuk menggenjot penerimaan pajak daerah.selengkapnya

 PNBP Minerba Dalam Jalur PositifPNBP Minerba Dalam Jalur PositifKamis 18 Apr 2019 10:13Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Laju penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tahun ini belum sekencang tahun lalu, namun masih berada dalam jalur positif untuk mencapai target.selengkapnya

 DJP Tunda Kewajiban Pencantuman NIK dalam E-FakturDJP Tunda Kewajiban Pencantuman NIK dalam E-FakturJumat 30 Mar 2018 16:38Ridha Anantidibaca 1275 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Kuangan (DJP) menunda pemberlakukan kewajiban pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam faktur pajak (e-faktur) bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.selengkapnya

 Kemnag masukkan PPN 5% dalam acuan UmrahKemnag masukkan PPN 5% dalam acuan UmrahSelasa 9 Jan 2018 15:44Ridha Anantidibaca 323 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama (Kemnag) akan mengatur kenaikan biaya umrah yang bisa dikenakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai efek pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% oleh Pemerintah Arab Saudi.selengkapnya

 Tax Amnesty jadi Pertimbangan dalam Revisi UU KUPTax Amnesty jadi Pertimbangan dalam Revisi UU KUPSenin 3 Okt 2016 15:04Administratordibaca 927 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang melakukan kajian untuk pembahasan revisi undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta RUU Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :