Cukai Permudah Pemerintah Kontrol Produksi PlastikCukai Permudah Pemerintah Kontrol Produksi PlastikJumat 30 Nov 2018 16:12Ridha Anantidibaca 300 kaliSemua Kategori

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Iptek, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Safri Burhanuddin, mengatakan, penerapan cukai plastik akan mampu mengontrol produksi plastik. Hal ini sudah terbukti efektif saat berlaku pada rokok.selengkapnya

 Kementerian ESDM Siap Berikan Insentif Hulu Migas Sesuai AturanKementerian ESDM Siap Berikan Insentif Hulu Migas Sesuai AturanSelasa 8 Mei 2018 10:14Ridha Anantidibaca 643 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap mengakomodasi kontraktor minyak dan gas bumi (migas) yang ingin mendapatkan insentif fiskal, termasuk pengurangan pajak (tax allowance). Namun, pemberian insentif itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.selengkapnya

 Luhut Minta Kewenangan Pajak Migas Balik ke Kementerian ESDMLuhut Minta Kewenangan Pajak Migas Balik ke Kementerian ESDMSenin 29 Ags 2016 20:16Administratordibaca 721 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) telah menyediakan formulasi baru yang akan diterapkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.selengkapnya

 Credit Suisse bekukan rekening gelap warga ASCredit Suisse bekukan rekening gelap warga ASJumat 2 Des 2016 13:33Ajeng Widyadibaca 844 kaliSemua Kategori

Demi memulihkan nama baik, perbankan raksasa asal Swiss, Credit Suisse Group AG membekukan puluhan rekening yang dicurigai milik warga Amerika Serikat (AS). Sumber Bloomberg berbisik, pembekuan rekening ini merespons desakan Badan Pajak AS atawa Internal Revenue Service (IRS).selengkapnya

 Sri Mulyani: Saya Tetap Kampanye Bayar Pajak Meski Dinyinyir OrangSri Mulyani: Saya Tetap Kampanye Bayar Pajak Meski Dinyinyir OrangKamis 15 Nov 2018 16:16Ridha Anantidibaca 566 kaliSemua Kategori

Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) saat ini masih menggunakan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar. Namun saat ini penarikan pajak dari warga negara Indonesia dinilai masih sulit.selengkapnya

 Menko Luhut: Revisi PP 79 Demi Keadilan Bagi Para Investor MigasMenko Luhut: Revisi PP 79 Demi Keadilan Bagi Para Investor MigasKamis 15 Sep 2016 09:36Administratordibaca 862 kaliSemua Kategori

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan draft revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah rampung.selengkapnya

 Suara Bergetar, Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak Buktikan Bisa DipercayaSuara Bergetar, Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak Buktikan Bisa DipercayaSelasa 29 Nov 2016 11:31Ajeng Widyadibaca 454 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pagi ini melantik dua orang jajaran pejabat eselon II Kementerian Keuangan, yaitu Peni Hirjanto sebagai Direktur Intelijen Perpajakan dan Harry Gumelar sebagai Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.selengkapnya

 Peneliti UI: Cukai Rokok Naik Rp50, Masalah Pendanaan BPJS SelesaiPeneliti UI: Cukai Rokok Naik Rp50, Masalah Pendanaan BPJS SelesaiJumat 10 Ags 2018 15:28Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Klaim soal cukai rokok untuk dijadikan sumber pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional kembali dibicarakan. Peneliti dari Universitas Indonesia (UI) mengatakan hanya dengan menaikkan cukai rokok Rp50 saja, pendanaan dan keberlangsungan JKN bisa diatasi.selengkapnya

 Solusi Defisit BPJS, Usulan `Pajak Dosa` dari Cukai Rokok MenguatSolusi Defisit BPJS, Usulan `Pajak Dosa` dari Cukai Rokok MenguatJumat 10 Ags 2018 15:04Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Pembahasan soal defisit anggaran yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memunculkan usulan alternatif pendanaan. Kenaikan cukai rokok ditengarai tepat untuk menjadi sumber pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),selengkapnya

 Kemenkeu akan Perlonggar Pajak Deposito Dana Hasil EksporKemenkeu akan Perlonggar Pajak Deposito Dana Hasil EksporJumat 25 Jan 2019 13:13Ridha Anantidibaca 423 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memastikan adanya pelonggaran terkait pengenaan pajak penghasilan. Pelonggaran pajak ini untuk bunga deposito yang dananya berasal dari rekening khusus devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam.selengkapnya

 Status Freeport jadi IUPK, Potensi PNBP Bertambah Rp 7,5 TStatus Freeport jadi IUPK, Potensi PNBP Bertambah Rp 7,5 TRabu 21 Nov 2018 14:57Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai negara berpotensi meraih penerimaan negara cukup besar. Hal itu diperoleh dari perusahaan tambang yang mengamandemen kontrak dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).selengkapnya

 Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBJumat 14 Jul 2017 14:24Ajeng Widyadibaca 938 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

 Sri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya KemahalanSri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya KemahalanSabtu 10 Des 2016 11:29Ajeng Widyadibaca 477 kaliSemua Kategori

Perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak dan perlambatan ekonomi global. Demi mendukung ekonomi yang punya daya tahan kuat, dibutuhkan produktivitas dan daya saing. Persoalannya, produktivitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah namun upahnya kemahalan.selengkapnya

 Amnesti pajak momentum pemda terbitkan obligasiAmnesti pajak momentum pemda terbitkan obligasiJumat 25 Nov 2016 13:57Ajeng Widyadibaca 447 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini belum ada daerah di Indonesia yang mampu menerbitkan obligasi daerah, sebagai sumber pendanaan alternatif. Padahal, metode pembiayaan pembangunan infrastruktur menggunakan obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah ini sudah diinisiasi sejak 2006 lalu.selengkapnya

 Pengembangan Energi Baru Terbarukan Perlu Insentif PajakPengembangan Energi Baru Terbarukan Perlu Insentif PajakJumat 21 Des 2018 11:08Ridha Anantidibaca 783 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan dua faktor yang perlu dilakukan untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT). Pengembangan EBT ini perlu untuk menciptakan energi yang ramah lingkungan.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Integritas Harga MatiDitjen Pajak: Integritas Harga MatiSenin 13 Nov 2017 08:49Ajeng Widyadibaca 798 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan menganalisis data dan informasi dari berbagai sumber secara profesional. Jika ada indikasi tidak patuh dalam kewajiban pajaknya, Ditjen Pajak bakal melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak (WP) sehingga menghindari kegaduhan.selengkapnya

 World Bank Khawatir Dampak Tax Amnesty Hanya SementaraWorld Bank Khawatir Dampak Tax Amnesty Hanya SementaraRabu 5 Okt 2016 18:21Administratordibaca 1121 kaliSemua Kategori

World Bank mengungkapkan bahwa program pengampunan pajak atau tax amnesty dapat berdampak jangka panjang bagi ekonomi Indonesia. Selain nilai investasi yang meningkat, proyek pembangunan infrastruktur pun dapat terus dibangun berkat adanya sumber pendanaan atau tax amnesty.selengkapnya

 Pajak Dosa Selamatkan BPJS Kesehatan dari Tekor?Pajak Dosa Selamatkan BPJS Kesehatan dari Tekor?Rabu 10 Jan 2018 10:05Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengeksekusi dua langkah yang akan menjadi sumber pendanaan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menutup lubang defisit yang diperkirakan mencapai Rp 9 triliun. Dana tersebut berasal dari pajak dosa (sin tax) cukai dan pajak rokok.selengkapnya

 ESDM dan Kemkeu belum sepakat soal pajak KKKSESDM dan Kemkeu belum sepakat soal pajak KKKSJumat 16 Des 2016 10:16Ajeng Widyadibaca 613 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum juga menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Perpajakan Bagi Industri Hulu Migas. Alasannya karena Kementerian Keuangan belum sependapat dengan ESDM.selengkapnya

 Darmin Sebut Insentif Pajak Vokasi Terbit 2 Bulan LagiDarmin Sebut Insentif Pajak Vokasi Terbit 2 Bulan LagiJumat 22 Mar 2019 09:46Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Pemerintah siap menerbitkan insentif pajak untuk dunia industri yang siap terlibat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Insentif tersebut diberikan agar pelaku usaha tidak merasa sebagai beban dalam melaksanakan program pemerintah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :