Jepang beri potongan bunga pinjaman dan pajak untuk pengembang jaringan 5GJepang beri potongan bunga pinjaman dan pajak untuk pengembang jaringan 5GKamis 20 Feb 2020 09:56Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Pemerintah Jepang akan membantu percepatan pengembangan teknologi telekomunikasi generasi kelima. Kabinet Jepang telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) dukungan bagi perusahaan mengembangkan jaringan seluler 5G yang aman.selengkapnya

 KPPIP Tunggu Keputusan Menteri KeuanganKPPIP Tunggu Keputusan Menteri KeuanganRabu 12 Okt 2016 13:37Admindibaca 801 kaliSemua Kategori

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas segera menentukan proyek infrastruktur yang disiapkan untuk menyerap dana repatriasi dari hasil amnesti pajak setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Bersiap Manfaatkan Dana RepatriasiBersiap Manfaatkan Dana RepatriasiSenin 3 Okt 2016 18:45Administratordibaca 517 kaliSemua Kategori

Penerimaan dana melalui deklarasi dan restitusi aset pada tahap I program amnesti pajak lebih baik dari yang diperkirakan.selengkapnya

 Indika Energy akan minta insentif pajak untuk membangun storageIndika Energy akan minta insentif pajak untuk membangun storageSenin 16 Apr 2018 10:16Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

PT Indika Energy Tbk (INDY) segera meminta insentif berupa tax holiday kepada Kementerian Keuangan (Kemkeu) sebagai percepatan pembangunan fasilitas penyimpanan atau storage yang akan dilakukan oleh anak usahanya yaitu PT Kariangau Gapura Terminal Energi (KGTE).selengkapnya

 Dana Repatriasi: KPPIP Rekomendasikan Proyek Prioritas Ke KemenkeuDana Repatriasi: KPPIP Rekomendasikan Proyek Prioritas Ke KemenkeuRabu 12 Okt 2016 10:32Admindibaca 737 kaliSemua Kategori

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan segera menentukan proyek infrastruktur yang disiapkan untuk menyerap dana repatriasi dari hasil amnesti pajak, setelah mendapat persetujuan dari kementerian keuangan.selengkapnya

 PERTAMBANGAN BATU BARA: Amandemen Kontrak Tak Langsung Tuntaskan Masalah PPN PKP2BPERTAMBANGAN BATU BARA: Amandemen Kontrak Tak Langsung Tuntaskan Masalah PPN PKP2BSelasa 8 Nov 2016 10:39Ajeng Widyadibaca 1612 kaliSemua Kategori

Amandemen kontrak tidak menjadi jaminan penyelesaian masalah restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) pemegang Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I dan III.selengkapnya

 Rini Paparkan Pengembangan Bisnis BUMNRini Paparkan Pengembangan Bisnis BUMNSelasa 26 Jul 2016 07:11Administratordibaca 809 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menggelar temu media memaparkan berbagai perkembangan proyek mulai dari pembentukan holding BUMN, pengelolaan dana repatriasi amnesti pajak ("Tax Amnesty"), program percepatan pengadaan listrik 35.000 MW hingga pembangunan infrastruktur.selengkapnya

 Genjot investasi, pemerintah akan mengatur pajak daerah melalui omnibus lawGenjot investasi, pemerintah akan mengatur pajak daerah melalui omnibus lawSenin 2 Des 2019 16:19Ridha Anantidibaca 556 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal mengatur tarif pajak daerah, sebagai bentuk realisasi percepatan investasi. Rencana itu tertuang dalam Omnibus Law Perpajakan yang merangkum beberapa ketentuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).selengkapnya

 CITA: Insentif Mobil Listrik Lebih Baik Lewat CukaiCITA: Insentif Mobil Listrik Lebih Baik Lewat CukaiRabu 13 Mar 2019 09:07Ridha Anantidibaca 709 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, menilai, insentif fiskal untuk mendukung percepatan produksi mobil listrik di Indonesia sebaiknya lewat penerapan cukai. Bukan Pajak Penjualan Nilai Barang Mewah (PPnBM) seperti yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Bea Cukai Jateng dan DIY Tambah Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan BerikatBea Cukai Jateng dan DIY Tambah Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan BerikatSelasa 16 Apr 2019 13:55Ridha Anantidibaca 387 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menambah deretan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini dilakukan, selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assistance, juga untuk mendukung pelaksanaan perpres Nomor 91/2017 tentang percepatan pelakasanaan berusaha.selengkapnya

 Menkeu Ajak Anggota Apindo Susun Kebijakan Insentif FiskalMenkeu Ajak Anggota Apindo Susun Kebijakan Insentif FiskalSelasa 16 Apr 2019 13:48Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menambah deretan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini dilakukan, selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assistance, juga untuk mendukung pelaksanaan perpres Nomor 91/2017 tentang percepatan pelakasanaan berusaha.selengkapnya

 Adopsi Teknologi, Pemerintah Permudah Pembayaran PajakAdopsi Teknologi, Pemerintah Permudah Pembayaran PajakKamis 5 Apr 2018 15:29Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak melakukukan berbagai perbaikan di bidang layanan perpajakan. Di antaranya, ada penyederhanaan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kemudahan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), perluasan layanan di luar kantor, serta percepatan pemberian surat keterangan fiskal.selengkapnya

 Pengadilan Jadi Solusi Sengketa Pajak PertambanganPengadilan Jadi Solusi Sengketa Pajak PertambanganRabu 27 Jul 2016 10:27Administratordibaca 1155 kaliSemua Kategori

Pengadilan pajak menjadi solusi sementara atas sengketa restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III.selengkapnya

 Bea Cukai Jateng Tambah Penerima Fasilitas BerikatBea Cukai Jateng Tambah Penerima Fasilitas BerikatKamis 18 Apr 2019 09:25Ridha Anantidibaca 653 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menambah deretan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini dilakukan, selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assistance, juga untuk mendukung pelaksaan Peraturan Presdien Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelakasanaan Berusaha.selengkapnya

 Dirjen Pajak Diusulkan Naik Status Jadi Setingkat MenteriDirjen Pajak Diusulkan Naik Status Jadi Setingkat MenteriKamis 21 Apr 2016 12:41Administratordibaca 1388 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjadi salah satu instansi di pemerintahan yang memiliki tanggung jawab besar terutama dalam mengumpulkan pajak dari seluruh warga negara Indonesia demi percepatan pembangunan. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak diusulkan untuk naik peringkat.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tetap Waspada dan Optimistis di Tengah-tengah Gejolak GlobalSri Mulyani: Tetap Waspada dan Optimistis di Tengah-tengah Gejolak GlobalRabu 28 Ags 2019 11:32Ridha Anantidibaca 314 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya menjaga momentum percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan dan gejolak lingkungan global yang meningkat. Oleh karena itu dalam menghadapi kondisi global, Indonesia harus waspada tanpa merasa pesimistis dalam mengantisipasi risiko yang muncul serta mengambil peluang.selengkapnya

 Ditjen Pajak Perluas Cakupan Fasilitas Tax AllowanceDitjen Pajak Perluas Cakupan Fasilitas Tax AllowanceJumat 6 Des 2019 10:19Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas cakupan fasilitas insentif pajak yakni Tax Allowance sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019. Hal ini sebagai upaya mendorong penanaman modal langsung, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu.selengkapnya

 Menkeu: Insentif pajak mobil listrik diteken Presiden pekan iniMenkeu: Insentif pajak mobil listrik diteken Presiden pekan iniJumat 26 Jul 2019 14:01Ridha Anantidibaca 302 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PPnBM Kendaraan Bermotor akan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada pekan ini.selengkapnya

 PPnBM Mobil Listrik 0% Bisa Tiru Membludaknya Jualan LCGC?PPnBM Mobil Listrik 0% Bisa Tiru Membludaknya Jualan LCGC?Jumat 16 Ags 2019 14:45Ridha Anantidibaca 938 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah merilis aturan untuk mempercepat perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Lewat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Kebijakan ini diharapkan bisa membuat penjualan mobil listrik membludak.selengkapnya

 Percepat Dokumen, Bea Cukai Perak Kenalkan Aplikasi SipinterPercepat Dokumen, Bea Cukai Perak Kenalkan Aplikasi SipinterKamis 4 Jun 2020 13:52Ridha Anantidibaca 781 kaliSemua Kategori

Dalam mendukung percepatan penerimaan dokumen selama masa tanggap darurat Covid-19, Bea Cukai Tanjung Perak telah berupaya membuat aplikasi berbasis web bernama SIPINTER (Sistem Pelayanan dan Informasi Terpadu). Sosialisasi dalam rangka uji coba penggunaan aplikasi dilakukan pada hari Selasa (12/05) lalu melalui video conference.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :