Ditjen Pajak punya dua direktorat baru optimalkan pengumpulan data, ini kata idEADitjen Pajak punya dua direktorat baru optimalkan pengumpulan data, ini kata idEASelasa 9 Jul 2019 09:26Ridha Anantidibaca 330 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi membentuk dua direktorat baru dalam Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Senin (8/7). Keduanya adalah Direktorat Data Informasi Perpajakan (DDIP) serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (DTIK).selengkapnya

 Punya Ribuan Aset, Alasan Ditjen Pajak Lama Daftarkan Peserta Tax AmnestyPunya Ribuan Aset, Alasan Ditjen Pajak Lama Daftarkan Peserta Tax AmnestyAhad 4 Sep 2016 10:00Administratordibaca 736 kaliSemua Kategori

Salah satu penyebab masih minimnya minat dari pengusaha besar untuk mengikuti program tax amnesty disinyalir karena pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang tidak optimal dan membutuhkan waktu lama.selengkapnya

 Kemenhub Dinilai Masih Punya Potensi PNBP yang Belum Terpenuhi Hingga Rp1 TriliunKemenhub Dinilai Masih Punya Potensi PNBP yang Belum Terpenuhi Hingga Rp1 TriliunRabu 26 Jun 2019 08:59Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat masih ada temuan hasil audit atas Laporan Keuangan (LK) 2018 Kementerian Perhubungan (Kemenhub).selengkapnya

 Terkait foto yang viral di Medan, Pajak klaim tak punya program sosialisasi nasionalTerkait foto yang viral di Medan, Pajak klaim tak punya program sosialisasi nasionalJumat 14 Sep 2018 15:09Ridha Anantidibaca 526 kaliSemua Kategori

Sejumlah grup WhatsApp kemarin membagikan sebuah foto yang tiba-tiba saja menjadi viral. Dalam foto tersebut terlihat, sejumlah orang menggunakan kaos berlogo Optimalisasi Door to Door Kepatuhan Pajak. Kabarnya foto ini diambil di Medan Sumatera Utara. Beberapa orang tersebut terlihat memasuki sebuah kios barber shop.selengkapnya

 Perpres pengadaan terbit, Ditjen Pajak punya sistem administrasi yang lebih gaharPerpres pengadaan terbit, Ditjen Pajak punya sistem administrasi yang lebih gaharSelasa 15 Mei 2018 10:46Ridha Anantidibaca 652 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Dengan perpres ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah dapat restu untuk membeli sistem teknologi informasi (TI) atau sistem core tax baru.selengkapnya

 Mau ikutan acara lari Spectaxcular 2018 oleh Ditjen Pajak? Syarat utamanya punya NPWPMau ikutan acara lari Spectaxcular 2018 oleh Ditjen Pajak? Syarat utamanya punya NPWPJumat 16 Mar 2018 13:44Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Direktorat Pajak Republik Indonesia (Ditjen Pajak RI) wilayah Jakarta menggelar acara Spectaxcular 2018 pada Minggu, 18 Maret 2018 mendatang. Bagi Anda yang belum tahu, ini adalah acara lari bersama dengan kategori sejauh 5K. Menurut keterangan dari Instagram resmi @ditjenpajakri, acara ini akan mengambil lokasi di Thamrin Lot 10, Jakarta.selengkapnya

 Punya efek gulir besar, CITA: Insentif pajak untuk properti mewah mendesak dilakukanPunya efek gulir besar, CITA: Insentif pajak untuk properti mewah mendesak dilakukanSenin 7 Jan 2019 10:57Ridha Anantidibaca 564 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memberikan berbagai insentif perpajakan. Beberapa di antaranya mulai dari menaikkan ambang batas pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk properti mewah, menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk pembelian properti, penghapusan PPnBM untuk kapal yacht, hingga adanya rencana menambah insentif penurunan tarif PPh untuk emiten yang sudah melepas 40% sahaselengkapnya

 Jokowi Sudah Punya Nama-Nama Sebelum Panama Papers BocorJokowi Sudah Punya Nama-Nama Sebelum Panama Papers BocorJumat 8 Apr 2016 15:01Administratordibaca 1274 kaliSemua Kategori

residen Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memiliki data-data warga negara Indonesia (WNI) yang menyimpan uangnya di luar negeri untuk menghindari pajak sebelum pada akhirnya data-data tersebut bocor melalui Panama Papers. "Sebelum Panama pun saya sudah punya satu bundle nama-nama," kata Jokowi dalam rapat kerja bersama para kepala daerah hasil pilkada serentak 2015, di Istana Negara, Jakartaselengkapnya

 Gara-Gara Panama Papers, Pengemplang Pajak Tak Lagi Punya SurgaGara-Gara Panama Papers, Pengemplang Pajak Tak Lagi Punya SurgaSelasa 24 Mei 2016 12:45Administratordibaca 824 kaliSemua Kategori

Panama Papers yang dibocorkan beberapa waktu lalu telah membuka mata dunia internasional terhadap banyaknya pengemplang pajak. Tak terkecuali Indonesia, ternyata dalam tiga dekade, Panama telah menjadi negara utama pilihan masyarakat Indonesia dalam menyelundupkan hartanya demi pembebasan pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Punya Teknologi Lacak Wajib Pajak Via MedsosDitjen Pajak Punya Teknologi Lacak Wajib Pajak Via MedsosSenin 7 Jan 2019 13:42Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengaku telah memiliki teknologi yang bisa merekam data media sosial Wajib Pajak (WP), dan menyandingkannya dengan kepemilikan saham dan data perpajakan seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

 Tahun ini, Ditjen Pajak punya 17 juta wajib pajak lapor SPTTahun ini, Ditjen Pajak punya 17 juta wajib pajak lapor SPTSelasa 30 Jan 2018 09:20Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menaikkan jumlah target wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).selengkapnya

 POLEMIK KARTU KREDIT: Otoritas Pajak Tetap Punya OtoritasPOLEMIK KARTU KREDIT: Otoritas Pajak Tetap Punya OtoritasSelasa 6 Feb 2018 09:11Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggap memiliki otoritas untuk mengakses transaksi kartu kredit.selengkapnya

 Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Kita Punya Kontrak untuk Bayar PajakSri Mulyani: Suka Tidak Suka Kita Punya Kontrak untuk Bayar PajakSelasa 7 Ags 2018 15:34Ridha Anantidibaca 531 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan sebagai bagian dari warga negara Indonesia, secara otomatis maka terikat kontrak dengan negara. Dalam hal ini adalah kontrak membayar pajakselengkapnya

 Presiden Jokowi Lapor Pajak: Banyak yang Punya NPWP tapi Belum Lapor SPTPresiden Jokowi Lapor Pajak: Banyak yang Punya NPWP tapi Belum Lapor SPTSelasa 3 Mar 2020 09:46Ridha Anantidibaca 498 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pribadi tahun 2019 secara online melalui e-filling. Pelaporan SPT Tahunan ini dibagikan Jokowi lewat akun instagram.selengkapnya

 Presiden Jokowi Lapor Pajak: Banyak yang Punya NPWP tapi Belum Lapor SPTPresiden Jokowi Lapor Pajak: Banyak yang Punya NPWP tapi Belum Lapor SPTSelasa 3 Mar 2020 09:17Ridha Anantidibaca 0 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pribadi tahun 2019 secara online melalui e-filling. Pelaporan SPT Tahunan ini dibagikan Jokowi lewat akun instagram.selengkapnya

 Pelaku OTT Tetap Harus Punya Badan Usaha TetapPelaku OTT Tetap Harus Punya Badan Usaha TetapSenin 19 Sep 2016 20:22Administratordibaca 1685 kaliSemua Kategori

Peraturan menteri (Permen) tentang perusahaan konten berbasis internet asal global atau over the top (OTT) belum juga rampung. Meski begitu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memastikan pelaku OTT tetap harus membentuk badan usaha tetap (BUT) atawa permanent establishment (PE) di Indonesia.selengkapnya

 Kasus Pajak Google, Sri Mulyani: Ini RI dan Kami Punya UU Pajak!Kasus Pajak Google, Sri Mulyani: Ini RI dan Kami Punya UU Pajak!Sabtu 17 Sep 2016 13:48Administratordibaca 557 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, sulitnya penarikan pajak Google yang dilakukan pemerintah Indonesia terjadi juga pada negara-negara lain yang selama ini mengoperasikan aplikasi tersebut.selengkapnya

 Konglomerat Indonesia di Tax HavenKonglomerat Indonesia di Tax HavenJumat 13 Mei 2016 22:30Administratordibaca 4106 kaliSemua Kategori

Dari 320 ribu entitas offshore yang dipublikasikan, terdapat sejumlah nama konglomerat Indonesia beserta keluarganya. Para taipan yang masuk dalam daftar orang terkaya versi Forbes itu tercatat memiliki perusahaan offshore aktif di negeri suaka pajak. Mayoritas taipan itu mendirikan perusahaan di British Virgin Island, wilayah yang menginduk pada Kerajaan Inggris Raya.selengkapnya

 Penerapan Tax Holiday di Indonesia TerlambatPenerapan Tax Holiday di Indonesia TerlambatKamis 29 Nov 2018 09:31Ridha Anantidibaca 893 kaliSemua Kategori

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), A. Tony Prasetiantono, menilai penerapan "tax holiday" dan perluasannya melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara lain dalam menarik minat investasi.selengkapnya

 Perusahaan Indonesia di Negeri Tax HavenPerusahaan Indonesia di Negeri Tax HavenRabu 11 Mei 2016 13:36Administratordibaca 3193 kaliSemua Kategori

Bocoran “The Panama Papers” dirilis oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), Selasa (10/5) dini hari waktu Indonesia. Bank data yang didirikan di 21 yurisdiksi negari suaka pajak (Tax Haven) itu berisi jaringan perusahaan di luar negeri (offshore) yang didirikan dengan bantuan firma hukum, Mossack Fonseca.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :