Siap-siap, Jualan di Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakSiap-siap, Jualan di Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakSelasa 20 Feb 2018 13:28Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Seiring berjalannya waktu, berbelanja secara online semakin digandrungi. Semakin ramainya transaksi online membuat pemerintah melihat adanya potensi penarikan pajak dalam transaksi online.selengkapnya

 Hindari Pajak Rp 120 Triliun, Microsoft Beli LinkedIn dengan UtangHindari Pajak Rp 120 Triliun, Microsoft Beli LinkedIn dengan UtangRabu 15 Jun 2016 11:48Administratordibaca 1785 kaliSemua Kategori

Microsoft telah mengumumkan rencananya mengakuisisi jejaring sosial LinkedIn, pada Senin (13/6) lalu. Melalui perjanjian antarkedua perusahaan ini, Microsoft akan membayar US$ 196 per lembar saham LinkedIn, atau senilai total US$ 26,2 miliar (setara dengan Rp 351,1 triliun). Yang menarik, meski seluruh pembayaran dilakukan secara tunai, Microsoft mendanai hajatan tersebut dengan cara berutang.selengkapnya

 Amnesti Pajak Jadi PenggerakAmnesti Pajak Jadi PenggerakRabu 5 Okt 2016 11:08Admindibaca 671 kaliSemua Kategori

Transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia kembali menembus nilai Rp300 triliun pada September 2016. Kendati demikian, transaksi broker pada bulan lalu terkoreksi 13,69% dibandingkan capaian Agustus 2016 yang mencapai Rp366,26 triliun.selengkapnya

 Pemerintah Resmi Naikkan Pajak Impor 1.147 Komoditas, Ini RinciannyaPemerintah Resmi Naikkan Pajak Impor 1.147 Komoditas, Ini RinciannyaKamis 6 Sep 2018 15:23Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Pemerintah hari ini melakukan kebijakan dalam rangka pengendalian defisit neraca transaksi berjalan. Di mana perkembangan perekonomian global saat ini telah memberikan dinamika yang tinggi terhadap neraca transaksi berjalan (current account) dan mata uang di banyak negara, termasuk Indonesia.selengkapnya

 Beleid pajak bayangi bisnis kartu kreditBeleid pajak bayangi bisnis kartu kreditRabu 25 Apr 2018 10:33Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Nasabah kartu kredit yang memiliki transaksi besar siap-siap saja datanya diintip petugas pajak. Mulai bulan ini, transaksi kartu kredit dalam jumlah besar akan diawasi dan dicatat.selengkapnya

 DJP Kalbar Luncurkan ATM Permudah Bayar PajakDJP Kalbar Luncurkan ATM Permudah Bayar PajakJumat 20 Mei 2016 21:21Administratordibaca 2177 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Kalimantan Barat, Jumat, meluncurkan Mini Anjungan Tunai Mandiri sebagai salah satu di antara fasilitas yang disediakan untuk mempermudah pembayar pajak. "Mini ATM sudah tidak asing lagi karena secara nasional sudah diluncurkan pada 1 Oktober 2015 oleh Wakil Menteri Keuangan," ujar Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayahselengkapnya

 Jual Beli di Medsos Mau Kena Pajak, Apa Kata Pebisnis Mainan?Jual Beli di Medsos Mau Kena Pajak, Apa Kata Pebisnis Mainan?Senin 26 Feb 2018 09:44Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak berniat menarik pajak dari transaksi jual beli lewat media sosial seperti Facebook dan Instagram, selain menarik pajak dari transaksi marketplace e-commerce. Rencana ini pun menimbulkan beragam reaksi, termasuk dari kolektor sekaligus pebisnis mainan.selengkapnya

 Tren harga emas naik, penerimaan pajak perdagangan emas berpotensi tumbuhTren harga emas naik, penerimaan pajak perdagangan emas berpotensi tumbuhSenin 26 Nov 2018 09:42Ridha Anantidibaca 790 kaliSemua Kategori

Sepanjang tahun ini, penjualan komoditas emas di dalam negeri terbilang moncer. Emas merupakan komoditas yang dikenakan pajak dalam transaksi perdagangannya, baik emas batangan maupun emas perhiasan. Lantas, penerimaan pajak dari transaksi perdagangan emas pun seharusnya ikut terkerek di tahun ini.selengkapnya

 Banyak yang Tutup Kartu Kredit, Dirjen Pajak: Biar Enggak TerlacakBanyak yang Tutup Kartu Kredit, Dirjen Pajak: Biar Enggak TerlacakJumat 20 Mei 2016 22:25Administratordibaca 1774 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menuturkan, banyaknya nasabah bank yang menutup transaksi kartu kreditnya lebih dikarenakan agar data-datanya tidak terlacak. Dirjen Pajak Ken Dwijugiastedi mengatakan, pemerintah saat ini gencar menggenjot penerimaan pajak, salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka data transaksi para pemegang kartu kredit.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Yang Tutup Kartu Kredit Hindari PajakDirjen Pajak: Yang Tutup Kartu Kredit Hindari PajakSabtu 21 Mei 2016 15:20Administratordibaca 1050 kaliSemua Kategori

Kenaikan jumlah nasabah yang menutup kartu kreditnya saat ini, setelah Kementerian keuangan mengeluarkan kebijakan untuk mengintip secara langsung data transaksi kartu nasabah, terus menjadi perhatian publik. Tak hanya meresahkan masyarakat, kebijakan tersebut juga telah memengaruhi kinerja bisnis salah satu perbankan swasta. Karena, ada penurunan transaksi kartu kredit para nasabahnya.selengkapnya

 9 Alasan Ditjen Pajak Ingin Intip Data Kartu Kredit Nasabah9 Alasan Ditjen Pajak Ingin Intip Data Kartu Kredit NasabahRabu 8 Jun 2016 20:56Administratordibaca 1410 kaliSemua Kategori

Aturan kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit nasabah oleh pihak perbankan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menuai kontroversi. Dampaknya bahkan sudah menggerus nominal transaksi belanja nasabah hingga penutupan kartu kredit. Ditjen Pajak seolah menutup mata atas permasalahan tersebut, karena pemerintah mempunyai alasan kuat untuk menjalankan kebijakan ini.selengkapnya

 Diintip Pajak, Gesekan Kartu Kredit SusutDiintip Pajak, Gesekan Kartu Kredit SusutSelasa 31 Mei 2016 16:51Administratordibaca 747 kaliSemua Kategori

Mulai hari ini (31/5), perbankan wajib melaporkan data transaksi kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan data dilakukan saban bulan. Setidaknya ada 13 data yang minimal harus dilaporkan. Antara lain, nomor rekening kartu kredit, nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemilik kartu, rincian transaksi dan pagu kredit.selengkapnya

 Komentar Dirjen Pajak soal Dampak Wajib Lapor Kartu KreditKomentar Dirjen Pajak soal Dampak Wajib Lapor Kartu KreditSabtu 21 Mei 2016 15:21Administratordibaca 1273 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak/Ditjen Pajak Kementerian Keuangan enggan percaya dengan informasi yang beredar aturan wajib lapor data transaksi kartu kredit telah memicu maraknya penutupan dan turunnya transaksi kartu kredit. Padahal Presiden Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk sudah mengalami dampak langsung dari pemberlakuan aturan tersebut. Terjadi kenaikan penutupan kartuselengkapnya

 Dirjen Pajak Duga Nasabah Tutup Kartu Kredit untuk Hindari PajakDirjen Pajak Duga Nasabah Tutup Kartu Kredit untuk Hindari PajakSabtu 21 Mei 2016 15:31Administratordibaca 1491 kaliSemua Kategori

Aturan wajib lapor data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menimbulkan keresahan bagi perbankan maupun nasabah. Dampaknya, konsumen banyak yang menutup kartu kredit dan berkurangnya transaksi harian pengguna. Menanggapi ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menduga nasabah sengaja menutup kartu kreditnya guna menghindariselengkapnya

 Ini Penjelasan DJP agar Masyarakat tak Khawatir Kartu Kredit DiintipIni Penjelasan DJP agar Masyarakat tak Khawatir Kartu Kredit DiintipJumat 3 Jun 2016 20:14Administratordibaca 1228 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah mengeluarkan kebijakan mengenai pengawasan transaksi kartu kredit nasabah. Sayangnya, kebijakan ini justru membuat banyak nasabah menutup akunnya lantaran takut transaksinya diketahui pemerintah. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Puspita Wulandari meminta agar para nasabah tidak perlu takut untuk melakukan transaksi kartu kredit.selengkapnya

 Data PPATK Lebih Seram Ketimbang Panama PapersData PPATK Lebih Seram Ketimbang Panama PapersRabu 18 Mei 2016 15:08Administratordibaca 986 kaliSemua Kategori

Sekian lama dokumen Panama Papers bikin heboh, Kepala PPATK Muhammad Yusuf baru buka mulut. Dia mengaku punya data yang lebih lengkap ketimbang Panama Papers. Kata Yusuf, data yang telah diverifikasi PPATK pada 2015, terdapat transaksi mencurigakan sebanyak 56 ribu laporan. "Sejauh ini pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap data yang dimiliki baru pada tahapselengkapnya

 Meminimalisir Sengketa Pajak, Ini Yang Dilakukan PemerintahMeminimalisir Sengketa Pajak, Ini Yang Dilakukan PemerintahKamis 28 Feb 2019 11:45Ridha Anantidibaca 706 kaliSemua Kategori

Upaya meminimalkan sengketa pajak dengan perusahaan yang memiliki transaksi terafilisasi terus dilakukan.selengkapnya

 Wajib Lapor Kartu Kredit, Data WP Makin Mudah TeridentifikasiWajib Lapor Kartu Kredit, Data WP Makin Mudah TeridentifikasiSenin 5 Feb 2018 09:45Ridha Anantidibaca 672 kaliSemua Kategori

Kewajiban menyampaikan data transaksi kartu kredit membantu pemerintah untuk mengetahui profil wajib pajak.selengkapnya

 RPJMN 2024 : Pemerintah Incar Tax Ratio 13,5 PersenRPJMN 2024 : Pemerintah Incar Tax Ratio 13,5 PersenRabu 31 Jul 2019 09:57Ridha Anantidibaca 582 kaliSemua Kategori

Pemerintah mematok target ambisius tax ratio sebesar 13,5% pada 2024 guna menekan defisit transaksi berjalan.selengkapnya

 Ini Rahasia Bea Cukai Ungkap 72.592 Importir yang Hindari PajakIni Rahasia Bea Cukai Ungkap 72.592 Importir yang Hindari PajakRabu 12 Des 2018 14:07Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat terdapat 72.592 transaksi impor barang kiriman yang terjaring sistem anti-splitting.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :