Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeastiadi terlihat tak sabar untuk segera menerapakan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bagi para pengemplang pajak. Ketika ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (20/4/2016), Ken tampak ceria sekali. Wajahnya optimis terpancar dari pria penggenggam titel pendidikan Master of Science in Tax Auditing dari Opleidings Institute Financien, Den Haag, Belanda ini.selengkapnya

Rencana penerapan kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang akan dilakukan tahun ini secara ideal belum laik dilaksanakan. Kalangan akademisi berpendapat, pemerintah belum benar-benar siap menerapkan kebijakan tersebut. Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Anggito Abimanyu berpendapat, infrastruktur perpajakan dan sistem informasi Indonesia sampai saat ini belum memadai.selengkapnya

Bocoran data firma hukum Mossack Fonseca menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak. Pemerintah berharap wajib pajak yang menyimpan asetnya di negara suaka pajak bersedia memenuhi kewajiban pajak dengan berbagai keringanan.selengkapnya

Komisi XI DPR RI mengundang kalangan dunia usaha untuk mendengar tanggapan atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang sudah diajukan Pemerintah kepada DPR. Dunia usaha diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dipimpin Zainal Bintang, sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, sementaraselengkapnya

Empat organisasi besar dunia bekerjasama untuk memerangi masalah perpajakan internasional, khususnya terkait praktik penggelapan pajak yang diungkap oleh Panama Papers. Dilansir Reuters, Rabu, 20 April 2016, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) akan bergabung untuk mengembangkan alat dan standarselengkapnya

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Cucun Ahmad mengingatkan kalau penerapan UU TA ini harus memenuhi rasa keadilan bagi pembayar pajak sendiri. Hal ini melihat ada pembayar pajak yang taat selama ini, juga ada pengemplang pajak di luar negeri. "Ada pembayar pajak yang taat selama ini, dan ada pengemplang pajak di luar negeri. Kalau, UU TA ini diterapkan, apakah pembayar pajak yang taat itu akanselengkapnya

Pengampunan pajak dinilai bisa menjadi titik awal reformasi perpajakan di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan pengamat pajak dari Universitas Indonesia, Darussalam. "Tax amnesty ini bisa dipakai sebagai starting point untuk reformasi pajak secara keseluruhan karena nantinya diikuti dengan amandemen UU KUP, PPh, PPN dan bea materai," ujarnya , Selasa (19/4).selengkapnya

Negara-negara surga pajak (tax havens), terutama Singapura dikatakan tengah menyiapkan kebijakan untuk melawan program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang direncanakan Indonesia. Negara tersebut melakukan berbagai upaya untuk menjegal repatriasi modal orang-orang Indonesia yang selama ini diparkir di Singapura.selengkapnya

Komisi Xi DPR RI mulai melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk melihat pandangan mengenai program pengampunan pajak atautax amnesty yang diusulkan pemerintah. Kali ini Komisi XI bertemu dengan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).selengkapnya

Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank (Bank Dunia), Sri Mulyani mengemukakan Bank Dunia mendukung reformasi pajak yang pernah dia pimpin di Indonesia. Adapun reformasi yang dia maksud adalah terkait kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dan memajukan kemakmuran Indonesia. Oleh sebab itu, dalam mengatasinya diperlukan tantangan luar biasa dalam kebijselengkapnya

Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank, Sri Mulyani mengatakan, dampak bocornya dokumen Panama Papers yang berisi puluhan juta pihak-pihak yang diyakini melakukan pencucian uang dan penggelapan pajak, bisa menginspirasi sistem perpajakan agar ke depannya menjadi lebih kuat dan lebih adil.selengkapnya

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah berharap ada keringanan pembayaran pajak dari Pemerintah kepada pengusaha khususnya untuk pajak pertambahan nilai. "Prinsipnya kami mau patuh terhadap pajak karena ini sumber keuangan bagi pembangunan bangsa," kata Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi di Semarang, Senin (18/4/2016).selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I mencatat jumlah wajib pajak atau (WP) baru hingga akhir Maret sebanyak 37.778 WP. Kepala Kanwil DJP Jateng I Dasto Lesyanto mengatakan target WP pada tahun ini hanya diarahkan pada WP Orang Pribadi Non Karyawan.selengkapnya

Puluhan juta nama berasal dari berbagai negara di dunia terkuak dalam Panama Papers. Nama-nama yang tercantum pun diyakini melakukan pencucian uang dan penggelapan pajak. Bahkan, tak sedikit pula nama-nama orang Indonesia tercantum di dalamnya. Menanggapi hal tersebut, Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank, Sri Mulyani menceritakan pengalamannya ketika menjabat sebagaiselengkapnya

Pembunuh dua pegawai kantor Pajak KPP Pratama Sibolga, Agusman Lahagu alias Ama Tety (45) dijerat pasal 340, diduga melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Humas Polres Nias Aiptu Osiduhugo Daeli mengatakan, penyidik telah menetapkan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati kepada tersangka utama kasus pembunuhan dua pegawai pajak itu.selengkapnya

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Diantaranya ada beberapa program sinergi yang bakal dijalankan pemerintah. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali naik pitam lantaran lamanya pembuatan sertifikat tanah. Hal ini dia temukan saat melakukan kunjungan ke Brebes. Selain itu, Okezone telah merangkum tiga berita yang paling banyak dibacaselengkapnya

Penerapan pengampunan pajak ditambah adanya repatriasi modal akan berdampak kepada pembangunan di Indonesia melalui tiga jalur. Dengan adanya manfaat tersebut, jutaan lapangan pekerjaan akan terjadi. Data BKPM menunjukkan, realisasi investasi baik dalam negeri maupun oleh investor luar negeri sepanjang 2015 mampu menyerap 1.435.711 tenaga kerja.selengkapnya

Sejalan dengan rencana diwajibkannya penggunaan cash register, otoritas pajak tengah mengkaji penerapan deemed tax pungutan pajak pertambahan nilai untuk ritel dengan tarif final pajak terutang sekitar 2%-5%. Irawan, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) mengatakan kajian kebijakan itu sesuai dengan upaya penyederhanaan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) ritel karena langsung menselengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amensty, semakin alot. Meskipun pada Jumat 15 April 2016, sudah dilakukan rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan memaparkan, memang mulai Senin besok, 18 April 2016, sudah akan dibahas dengan Komisi. Namun, pengecekan terhadap RUU itu perlu dilakukan.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi akan mengklarifikasi nama-nama WNI yang tercantum dalam dokumen Panama Papers. Klarifikasi itu dilakukan dengan terlebih dulu menelusuri nama-nama yang ada dalam dokumen tersebut serta kewajiban perpajakannya. "Klarifikasi ini belum tentu karena mereka bersalah. Kita ada 'rule'nya sendiri, kalau memang harus membayar,selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya