Intip Data Pengguna Kartu Kredit, Ditjen Pajak: Itu Tidak RahasiaIntip Data Pengguna Kartu Kredit, Ditjen Pajak: Itu Tidak RahasiaJumat 1 Apr 2016 08:36Administratordibaca 2966 kaliSemua Kategori

Bank dan lembaga penerbit kartu kredit diwajibkan melaporkan data transaksi nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016, tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.selengkapnya

 Bisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen PajakBisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen PajakJumat 1 Apr 2016 08:31Administratordibaca 2491 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang sudah bisa mengakses data transaksi kartu kredit. Ini berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak dengan data tersebut? Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, menyatakan bahwa data itu akan menjadiselengkapnya

 Kanwil Ditjen Pajak Jabar I Tangkap Pengemplang Pajak 1,9 MKanwil Ditjen Pajak Jabar I Tangkap Pengemplang Pajak 1,9 MJumat 1 Apr 2016 08:23Administratordibaca 1296 kaliSemua Kategori

Penyidik Kanwil DJP Jawa Barat I bersama Korwas PPNS Polda Jabar dan Polda Bangka Belitung menangkap seorang pria berinisial RBG di Pangkal Pinang, Selasa (29/3/2016). RBG ditangkap dalam sebuah operasi yang dilakukan sejak Selasa, 22 Maret 2016. RBG merupakan direktur CV. MLS yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas dan bergerak dalam bidang usaha Jasa Event Organizer.selengkapnya

 Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaKamis 31 Mar 2016 15:24Administratordibaca 23026 kaliSemua Kategori

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

 Tenggat Lapor Pajak e-Filing Mundur, DJP Hapus Denda Rp 100 RibuTenggat Lapor Pajak e-Filing Mundur, DJP Hapus Denda Rp 100 RibuKamis 31 Mar 2016 13:48Administratordibaca 2045 kaliSemua Kategori

Sebagai kompensasi mundurnya batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi menjadi 30 April 2016, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menghapus sanksi administrasi sebesar Rp 100 ribu. Denda tersebut pada dasarnya dikenakan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terlambat melaporkan pajaknya.selengkapnya

 Laporan Pajak via e-Filing Bakal Tembus 5 Juta dalam 2 HariLaporan Pajak via e-Filing Bakal Tembus 5 Juta dalam 2 HariKamis 31 Mar 2016 11:54Administratordibaca 1342 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) optimistis dapat meraup pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi secara online atau e-Filing menjadi 5 juta hingga Kamis (31/3/2016). Padahal angka lima juta pelapor e-Filing ditargetkan tembus sampai dengan akhir April 2016.selengkapnya

 Ini Alasan Batas Waktu Lapor Pajak E-Filling Mundur ke 30 AprilIni Alasan Batas Waktu Lapor Pajak E-Filling Mundur ke 30 AprilKamis 31 Mar 2016 10:40Administratordibaca 2915 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menjelaskan alasan memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dari semua 31 Maret 2016 menjadi 30 April 2016. Salah satunya karena terkendala gangguan sistem SPT online atau server down.selengkapnya

 23 Bank Wajib Serahkan Data Kartu Kredit ke Ditjen Pajak23 Bank Wajib Serahkan Data Kartu Kredit ke Ditjen PajakKamis 31 Mar 2016 10:07Administratordibaca 2301 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan perbankan menyampaikan data dan informasi kartu kredit untuk kepentingan perpajakan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Kewajiban tersebut berlaku untuk 23 bank. PMK tersebut merupakan Perubahan Kelima Atas PMK Nomor 16/PMK.03/2013 yang mengatur tentang Rincian Jenis Data dan Informasiselengkapnya

 Pemerintah Diminta Selesaikan Konflik Pemprov Sumut Soal PajakPemerintah Diminta Selesaikan Konflik Pemprov Sumut Soal PajakKamis 31 Mar 2016 06:33Administratordibaca 1491 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako meminta permasalahan pajak air permukaan (PAP) PT Inalum (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara tidak dibiarkan terus terjadi. Roni menilai harus ada solusi untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan tersebut.selengkapnya

 Pengusaha Usul PPN Pasca Panen DihapusPengusaha Usul PPN Pasca Panen DihapusKamis 31 Mar 2016 06:30Administratordibaca 1239 kaliSemua Kategori

Pengusaha meminta agar pemerintah bisa membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi para pelaku usaha jasa pasca panen. Pajak tersebut diyakini jadi penghambat investasi di bidang agribisnis. Fransiskus Welirang, Direktur PT Indofood Sukses Makmur mengatakan, langkah ini penting untuk mendorong masuknya investor ke sektor jasa pasca panen untuk beberapa produk pertanian,seperti; ikan, padi,selengkapnya

 Tiga Penunggak Pajak DisanderaTiga Penunggak Pajak DisanderaRabu 30 Mar 2016 06:47Administratordibaca 1764 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap penunggak pajak di Kabupaten Bogor. Penindakan tersebut bekerja sama dengan kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan HAM serta Polres Kabupaten Bogor. "DJP telah menyandera dua orang penanggung pajak yang ada di wilayah Kabupaten Bogor yang sudah menunggak pembayaran pajak di atas Rp 100 juta,"selengkapnya

 BKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakBKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakRabu 30 Mar 2016 06:38Administratordibaca 3041 kaliSemua Kategori

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memberikan sanksi tegas untuk perusahaan yang tergolong penanaman modal asing (PMA) jika tidak membayar pajak. Sanksi paling keras adalah pencabutan izin usaha. Seperti diketahui, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa sekitar 2.000 perusahaan asing tidak membayar pajak selama 10 tahun terakhir.selengkapnya

 Pemerintah Berencana Pajaki Google, FacebookPemerintah Berencana Pajaki Google, FacebookSelasa 29 Mar 2016 16:43Administratordibaca 1144 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana untuk mengusulkan pungutan pajak bagi perusahaan penyedia jasa layanan konten data dan informasi berbasis internet (Over The Top/OTT) seperti Google, Facebook, Youtube, sampai dengan Twitter. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, aturan pemungutan pajak ini akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK)selengkapnya

 Dirjen Pajak : Masa Isi Pajak Online Mau DidemoDirjen Pajak : Masa Isi Pajak Online Mau DidemoSelasa 29 Mar 2016 06:16Administratordibaca 1341 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastiadi memastikan bahwa pelaporan SPT melalui sistem online (e-filling) tidak akan mengalami kendala berarti. Sebab, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah dapat menerima jumlah data pelaporan pajak hingga 10.000 laporan per detik. Untuk itu, masyarakat dipastikan dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk melakukan pelaporan pajak secara online.selengkapnya

 Tiap Detik, 10.000 Data Pajak Bisa Masuk via e-FillingTiap Detik, 10.000 Data Pajak Bisa Masuk via e-FillingSelasa 29 Mar 2016 06:02Administratordibaca 1075 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun ini menargetkan peningkatan jumlah pelaporan SPT melalui e-filing naik hingga 250 persen. Pasalnya, saat ini masyarakat semakin mengandalkan teknologi. Tahun lalu, DJP hanya menargetkan pelaporan pajak melalui skema e-filing sebesar 2 juta wajib pajak. Tahun ini, DJP menargetkan total pelaporan pajak melalui skemae-filing sebesar 7 juta wajib pajak.selengkapnya

 Punya Peran Strategis, Mahasiswa Jadi Sasaran Ditjen PajakPunya Peran Strategis, Mahasiswa Jadi Sasaran Ditjen PajakSelasa 29 Mar 2016 05:58Administratordibaca 4018 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pemahaman pajak di kalangan mahasiswa. Mahasiswa dinilai memiliki peran strategis dalam menggenjot penerimaan pajak di masa depan. Peningkatkan pemahaman pajak di kalangan mahasiswa dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara DJP Kemenkeuselengkapnya

 PMA Tak Bayar Pajak, Polri Siap Bantu TanganiPMA Tak Bayar Pajak, Polri Siap Bantu TanganiSenin 28 Mar 2016 16:22Administratordibaca 731 kaliSemua Kategori

Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti menyatakan pihaknya siap membantu Direktorat Jenderal PajakPajak menindaklanjuti pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro soal adanya 2.000 perusahaan modal asing tidak membayar pajak. "Kami bisa membantu sepanjang ada permintaan dari Dirjen Pajak," katanya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Senin (28/3/2016).selengkapnya

 Ditjen Pajak Targetkan Lapor SPT Lewat e-Filing Tembus 4 JutaDitjen Pajak Targetkan Lapor SPT Lewat e-Filing Tembus 4 JutaSenin 28 Mar 2016 16:16Administratordibaca 1817 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menargetkan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan secara elektronik atau e-Filing tembus 4 juta hingga Senin (28/3/2016). Realisasi tersebut diharapkan terus meningkat 7 juta hingga akhir 2016.selengkapnya

 Hampir 700 Penyidik Pajak Siap `Gerilya` di Ibu KotaHampir 700 Penyidik Pajak Siap `Gerilya` di Ibu KotaSenin 28 Mar 2016 16:06Administratordibaca 1033 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastiadi hari ini melakukan pelantikan pejabat fungsional pemeriksa dan penyidik pajak. Dari total 4.551 penyidik pajak se-Indonesia. Ken melakukan pelantikan terhadap tenaga fungsional sebanyak 643 petugas di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.selengkapnya

 SAPA SOLO #2 - Mengenal Lebih Dekat Pajak Yayasan Pendidikan dan SekolahSAPA SOLO #2 - Mengenal Lebih Dekat Pajak Yayasan Pendidikan dan SekolahSenin 28 Mar 2016 11:38Administratordibaca 1418 kaliSemua Kategori

Sabtu Pajak Solo (SAPA SOLO) Bersama Klinik Pajak merupakan salah satu progam Klinik Pajak yang diadakan pada hari Sabtu dalam rangka menumbuhkan kesadaran wajib pajak di Solo untuk ikut serta membangun negri dengan pajak. Kegiatan ini diadakan dengan tema yang berbeda setiap bulannya. Dalam kesempatan di bulan Maret yaitu tepatnya tanggal 19 bertempat di Grand Laguna Hotel & Villa, Klinik Pajakselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :