Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun ini menargetkan peningkatan jumlah pelaporan SPT melalui e-filing naik hingga 250 persen. Pasalnya, saat ini masyarakat semakin mengandalkan teknologi. Tahun lalu, DJP hanya menargetkan pelaporan pajak melalui skema e-filing sebesar 2 juta wajib pajak. Tahun ini, DJP menargetkan total pelaporan pajak melalui skemae-filing sebesar 7 juta wajib pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pemahaman pajak di kalangan mahasiswa. Mahasiswa dinilai memiliki peran strategis dalam menggenjot penerimaan pajak di masa depan. Peningkatkan pemahaman pajak di kalangan mahasiswa dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara DJP Kemenkeuselengkapnya

Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti menyatakan pihaknya siap membantu Direktorat Jenderal PajakPajak menindaklanjuti pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro soal adanya 2.000 perusahaan modal asing tidak membayar pajak. "Kami bisa membantu sepanjang ada permintaan dari Dirjen Pajak," katanya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Senin (28/3/2016).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menargetkan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan secara elektronik atau e-Filing tembus 4 juta hingga Senin (28/3/2016). Realisasi tersebut diharapkan terus meningkat 7 juta hingga akhir 2016.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastiadi hari ini melakukan pelantikan pejabat fungsional pemeriksa dan penyidik pajak. Dari total 4.551 penyidik pajak se-Indonesia. Ken melakukan pelantikan terhadap tenaga fungsional sebanyak 643 petugas di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.selengkapnya

Sabtu Pajak Solo (SAPA SOLO) Bersama Klinik Pajak merupakan salah satu progam Klinik Pajak yang diadakan pada hari Sabtu dalam rangka menumbuhkan kesadaran wajib pajak di Solo untuk ikut serta membangun negri dengan pajak. Kegiatan ini diadakan dengan tema yang berbeda setiap bulannya. Dalam kesempatan di bulan Maret yaitu tepatnya tanggal 19 bertempat di Grand Laguna Hotel & Villa, Klinik Pajakselengkapnya

Jika pemerintah tidak segera menerapkan aturan terkait layanan transportasi online, maka potensi kehilangan pajak negara akan sangat besar. Oleh karena itu, perusahaan transportasi online yang berbadan hukum, harus segera ditarik pajaknya. Pengamat Pajak Universitas Pelihat Harapan Roni Bako mengatakan, perusahaan layanan transportasi tidak bisa mengelak pajak, jika pemerintah menagih pembayaranselengkapnya

Pemerintah mesti bergerak cepat menyelesaikan izin layanan transportasi online. Pasalnya, ada potensi pajak yang cukup prospektif jika layanan transportasi online tersebut diresmikan. Pengamat pajak Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Reza Hafiz, mengatakan keberadaan transaksi online saat ini telah menjadi salah satu sharing economy di dalam perekonomian masyarakat.selengkapnya

Keberadaan moda transportasi berbasis aplikasi masih belum bisa diterima oleh pelaku industri transportasi konvensional. Salah satunya, penyedia layanan aplikasi transportasi tersebut belum tersentuh mekanisme pajak. Pakar Hukum dan Regulasi Mohamad Mova Al Afghani menilai pemerintah sudah harus mulai merancang aturan pajak bagi penyedia transportasi berbasis aplikasi seperti Uber dan GrabCar.selengkapnya

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty berpotensi mencetak penerimaan negara setidaknya hingga USD 2.000 miliar atau setara Rp 26.560 triliun. Maka dari itu, penting bagi partai politik di parlemen untuk duduk bersama pemerintah membahas RUU ini. Dia menyayangkan, meski Pilpres masih berlangsung lama yakni 2019,selengkapnya

Pemerintah mencatat terdapat sebanyak 30.044.103 wajib pajak (WP) tahun lalu. Terdiri dari 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Nonkaryawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Ini dinilai cukup memprihatinkan. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang.selengkapnya

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I bekerjasama dengan Ditjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia menyandera (gijzeling) penanggung pajak yang berinisial HI (50 Tahun), pada Selasa (22/3). Saat ini HI dititipkan di Rumah Tahanan Kelas II A Ambarawa.selengkapnya

Rencana penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final untuk sektor properti dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) disambut baik oleh pengembang. Diharapkan, rencana kebijakan tersebut terealisasi sehingga dapat menekan harga properti.selengkapnya

Pasar properti di segmen menengah ke atas diproyeksikan akan melanjutkan tren pelemahan bila regulasi terkait tax amnesty atau pengampunan pajak tidak terealisasi. “Kalau sampai tax amnesty tidak jadi, akan ada sedikit kesulitan di properti, terutama di properti premium karena orangnya tidak ada dana atau takut keluarkan dana,” kata Konsultan Pajak Internasional Oscar Budiwidiawan kepadaselengkapnya

Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Natar berkoordinasi dengan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung menyerahkan tersandera DI (72 th) kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Rajabasa pada Selasa (15/3).selengkapnya

Pemerintah masih menggodok rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty). Kementerian Keuangan meyakini adanya tax amnesty bisa membantu peningkatan penerimaan pajak. Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menilai beberapa keunggulan dari tax amnesty. Salah satunya, tax amnesty bisa memperluas basis pajak (tax base) untuk memperbesar penerimaan pajak.selengkapnya

Personel Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU baik militer maupun sipil siap mendukung program pemerintah, mudah-mudahan ini mampu menjadi contoh ke masyarakat, dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pernah mengatakan bahwa TNI memiliki kepatuhan dalam hal Pajak.selengkapnya

Ini ultimatum bagi para pengemplang pajak yang menyimpan dananya di luar negeri. Pemerintah mengklaim sudah memiliki data komplet ribuan nama Warga Negara Indonesia yang menyimpan dananya di negara-negara surga pajak (tax heaven) serta akan menelusuri transaksi keuangannya. Kementerian Keuangan mengklaim telah memiliki data 6.000 orang WNI yang memiliki rekening di British Virgin Island.selengkapnya

Seretnya perekonomian nasional membuat Presiden Jokowi tak punya pilihan. Kecuali memotong anggaran di kementerian maupun lembaga (K/L). Kecuali infrastruktur dan pendukung pertumbuhan. Kepastian adanya pemangkasan yang bakal diusulkan dalam RAPBN-P 2016 ini, disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. "Pesan Presiden, APBN-P perlu potong belanja," kata Menkeu Bambang di Jakarta, Selasaselengkapnya

Dalam satu hari, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan harus mengumpulkan pajak mencapai Rp4 triliun lebih, jika menginginkan target penerimaan pajak tercapai pada tahun 2016. Tercatat, target pajak yang telah dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp1.546,7 triliun.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya