Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendorong kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat melakukan Initial Public Offering/IPO. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, mengungkapkan banyak keuntungan BUMN jika melantai di bursa. Salah satunya, menurut dia, adalah mendapatkan keringanan pajakselengkapnya

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bersama Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan membenahi sistemteknologi dan informasi (TI) untuk pajak agar terintegrasi dengan baik. Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, secara teknis rancangan tersebut masih dibicarakan namun harus segera dilakukan untuk meningkatkan tax ratio Indonesia.selengkapnya

Pemerintah tengah menyusun strategi guna mendongkrak penerimaan pajak di 2016. Agar bisa mencapai target sesuai APBN 2016 Rp 1.360,2 triliun. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, penerimaan pajak berpeluang mendapat tambahan dari implementasi tax amnesty (pengampunan pajak) serta revaluasi aset.selengkapnya

Rencana pemerintah memberlakukan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty mulai Maret 2016 dibenarkan olah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan untuk memastikan tak ada lagi ganjalan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jokowi sampai mengirimkan surat ke Senayan.selengkapnya

Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) saat ini tengah digencarkan oleh Kementerian Keuangan. Pada tanggal 10 Februari 2014, pemerintah telah menerbitkan payung hukum pelaksanaan MPN G2 ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor: 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.selengkapnya

Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi kini tidak akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Oleh karenanya, pemerintah daerah bisa terhindar sanksi pemotongan dana bagi hasil (DBH) dan dana aloaksi umum (DAU). Sebab, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK nomor 17/PMK.07/2016 tentang pencabutan PMK nomor 11/PMK.07/2010.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Kalbar jalin kerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar bertempat di Aula Kantor perwakilan Bank Indonesia Kalbar. Hal tersebut sebagai bentuk kerjasama Kanwil DJP Kalbar dalam mensosialisasikan e-filing dan e-biling kepada perbankan di Wilayah Kalbar.selengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty terganjal pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Parlemen dan pemerintah sepakat untuk menyelesaikan RUU KPK lebih dulu. Sofjan Wanandi, Kepala Staf Ahli Wakil Presiden, kepada KONTAN, mengatakan, pembahasan RUU Tax Amnesty hingga kini belum bergerak, meski pemerintah telah melayangkan amanat presiden (Ampres)selengkapnya

Dunia akan memasuki era baru transparansi dalam beberapa tahun mendatang. Masing-masing negara nantinya akan mulai memberlakukan Automatic Exchange of Information (AEoI) atau Sistem Pertukaran Informasi Otomatis. Tak terkecuali Indonesia.selengkapnya

Indonesia sebentar lagi akan menerapkan kesepakatan penerapan era pertukaran informasi perbankan untuk pajak atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Tentunya hal ini perlu dipersiapkan mengingat pemberlakuannya pada tahun depan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyatakan, komitmen pertukaran informasi tersebut merupakan kesepakatan dengan banyak negara.selengkapnya

Penyidik Pegawai Negara Sipil Direkrorat Jendral (Ditjen) Pajak pada Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) I, bersama Kepolisian Daerah Sumut telah menyerahkan seorang tersangka kasus tindak pidana perpajakan atas nama Khaidar Aswan. Khaidar Aswan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana di bidang perpajakan atas nama dua Wajib Pajak, Koperasi Karyawan Pertamina UPMS (KPPU)selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro telah menetapkan Ken Dwijugiaesteadi sebagai Direktur Jenderal Pajak secara tetap atau definitif. Penetapan resmi tersebut saat ini tengah menanti surat Keputusan Presiden Joko Widodo. "Hanya menunggu Keppres saja," ujar Bambang singkat kepada CNNIndonesia.com Minggu (7/2).selengkapnya

Ruang gerak pengemplang pajak makin sempit saja. Pasalnya, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali menggandeng Polda Bali dan Kodam IX Udayana. Semuanya demi penegakan hukum sektor perpajakan. Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Wahju K Tumakaka mengatakan, sinergi dengan aparat Polda dan Kodam IX Udayana, bertujuan untuk mempermudah petugas pajak dalam menemukan wajib pajak (WP),selengkapnya

Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana memberlakukan pajak impor minyak. Presiden Barrack Obama ingin menekan impor dan memperbaiki sistem transportasi AS melalui penerapan pajak impor. Nantinya pajak tersebut bakal dibayar perusahaan minyak. Pengenaan pajak ini diusulkan bersamaan dengan anjloknya harga minyak dunia.selengkapnya

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Goro Ekanto mengakui, pemerintah penurunan tarif PPh. Goro berpendapat, sebagai kompensasinya maka kenaikan tarif PPN diperlukan. Namun menurut Goro, hingga kini revisi Undang-Undang PPh dan PPN masih dalam tahap kajian. "Mungkin PPh turun 2%, mungkin kurang dari itu. Tetapi kan harus ada kajiannyaselengkapnya

Mendapat limpahan target penerimaan pajak sebesar hampir Rp 50 Triliun, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Gathering di Hotel Sunan Surakarta untuk menyamakan langkah dan persepsiselengkapnya

Kementerian Keuangan berubah pendirian dan menyatakan tidak akan melakukan penyesuaian target penerimaan pajak dalam revisi APBN 2016 sebesar Rp1.360,2 triliun atau naik 22,07% dari realisasi penerimaan tahun lalu.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Plt Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Ken Dwijugiasteadi, secara khusus dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini terkait dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2016, khususnya soal penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah sudah merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, keduanya siap dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya