Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan penurunan pajak pada sektor infrastruktur. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan saat ini pihaknya masih menggodok wacana tersebut.selengkapnya
Kenaikan harga tersebut disinyalir lantaran aturan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sapi bakalan dan sapi siap potong impor oleh pemerintah.selengkapnya
"Di masa lalu, petugas pajak dihadapkan oleh preman WP. WP malah mengancam terserah mau ditagih atau tidak, saya punya beking ini itu. Tapi petugas pajak tidak punya bekingan, sehingga ini menyulitkan kami," ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/01/2016)selengkapnya
Pengumpulan penerimaan pajak selama ini terganjal upaya-upaya penghindaran dari Wajib Pajak (WP), termasuk pengusaha kelas kakap. Para pengusaha kerap didampingi preman sampai mengancam punya bekingan saat proses penagihan pajak.selengkapnya
Pemerintah melalui Kementerian terkait akhirnya merampungkan draft final Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Kesepakatan di level Menteri ini pun siap digiring ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diputuskan sehingga dapat disahkan DPR RI.selengkapnya
Melalui SE Menpan RB, Pemerintah mewajibkan pula Bendahara Pemerintah untuk menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. Sebagai contoh, untuk Tahun Pajak 2015, maka bukti potong agar diterbitkan paling lambat tanggal 31 Januari 2016.selengkapnya
Bank Mandiri mengembangkan channel pembayaran pajak via jaringan Electronic Data Capture (EDC) untuk mendukung program optimalisasi pajak. Pada tahap awal, bank yang memiliki kode emiten BMRI ini akan menempatkan 15 mesin EDC untuk pembayaran pajak di kantor-kantor pajak yang terlah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemkeu) menargetkan akan menyelesaikan lima revisi Undang-Undang (UU) terkait pajak guna memperkuat kinerja Ditjen Pajak ke depan.selengkapnya
FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (6-habis) Apindo: Pengusaha Akan Senang Ikuti Program Tax Amnesty. Hariyadi yakin, para pengusaha akan dengan senang hati mengikuti program tax amnesty karena asetnya yang ‘tersendera’ akan bebas dari masalah hukum.selengkapnya
FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (4) Danny Darussalam: Pajak Cermin Kedaulatan Bangsa Secara terpisah, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam menegaskan, pemerintah harus konsisten menerapkan tax amnesty. “Kebijakan ini harus jalan terus, karena pajak adalah cermin kedaulatan suatu bangsa,†katanya kepada Investor.selengkapnya
FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (5) Sasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus Jelas Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, sasaran kebijakan amnesti pajak harus jelas, siapa yang berhak mendapatkan dan harus dalam kondisi seperti apa.selengkapnya
FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (3) Pemerintah Asumsikan Penerimaan Amnesti Pajak Rp60 Triliun Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya menyatakan, pemerintah mengasumsikan penerimaan dari amnesti pajak sebesar Rp 60 triliun dalam APBN 2016. Angka ini diperoleh dari tarif tebusan 3% dikalikan dengan dana yang masuk dari luar negeri sekitar Rp 2.000 triliun.selengkapnya
FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (2) Pemerintah dan DPR Mulai Membahas Pekan Depan Menurut Misbakhun, saat ini DPR tinggal menunggu draf perbaikan RUU Pengampunan Pajak dari pemerintah dan Surat Presiden atau Amanat Presiden.selengkapnya
FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (1) Darmin Nasution: Tak Ada Langkah Mundur Pelaksanaan Tax Amnesty Darmin mengatakan, kebijakan tax amnesty bertujuan agar para investor dan pengusaha membawa kembali dananya ke dalam negeri. Selanjutnya, dana tersebut diharapkan membantu pengembangan industri domestik, seperti industri kimia, besi-baja, serta industri dasar dan bahan baku.selengkapnya
Mulai tahun 2016 Pemerintah menggalakkan Pembayaran Pajak oleh secara Online. Metode Online menjadikan Wajib Pajak bisa melakukan pembayaran pajak kapanpun dan dimanapun. Di era digital seperti sekarang ini, Wajib Pajak sudah bisa meninggalkan pembayaran pajak yang berbasis manual (hard copy), yang selama ini dilayani oleh berbagai Bank dan Kantor Pos.selengkapnya
Pajak penghasilan (PPh) terhadap selisih antara nilai harga pokok penjualan (HPP) dengan nilai penjualan aset (capital gain) dalam Dana Investasi Real Estate (DIRE) atau REITs (Real Estate Investment Trust) diturunkan jadi hanya 1%. Sebelumnya PPh ini berada di 5%.selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang untuk merevisi target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendaparan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp1.368 triliun. Hal ini mengacu pada realisasi penerimaan pajak sementara pada APBN-Perubahan 2016 yang mengalami kekurangan penerimaan (shortfall).selengkapnya
Perumusan visi dan arah kebijakan perpajakan seyogyanya menciptakan kepastian bagi masyarakat, khususnya mengenai beberapa isu penting seperti transformasi kelembagaan (otonomi Otoritas Perpajakan), revisi UU Perpajakan (khususnya UU KUP dan UU PPh), pelaksanaan pengampunan pajak, Tahun Penegakan Hukum, dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan.selengkapnya
Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (15/12) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Walau begitu, pembahasan RUU ini kemungkinan tidak akan selesai pada akhir tahun ini. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, masa sidang DPR akan berakhir 18 Desember 2015.selengkapnya
Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 25 Desember 2015 sudah melampaui Rp 1.000 triliun. Walau angka itu dianggap sebagai rekor realisasi pajak oleh menteri keuangan, tetapi masih jauh dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBNP) 2015.Penerimaan pajak hingga di atas Rp 1.000 triliun terjadi ditopang oleh penerimaan pajak periode 1-25 Desember 2015.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya