Kenaikan harga tersebut disinyalir lantaran aturan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sapi bakalan dan sapi siap potong impor oleh pemerintah.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berniat menyingkap pengelolaan perpajakan, minyak dan gas, dan pembangunan infrastruktur selama ini. KPK menetapkan tiga fokus itu karena menjadi sumber utama anggaran, sehingga kesalahan pengelolaannya berpotensi menimbulkan kerugian negara yang besar pula.selengkapnya

"Di masa lalu, petugas pajak dihadapkan oleh preman WP. WP malah mengancam terserah mau ditagih atau tidak, saya punya beking ini itu. Tapi petugas pajak tidak punya bekingan, sehingga ini menyulitkan kami," ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/01/2016)selengkapnya

Pengumpulan penerimaan pajak selama ini terganjal upaya-upaya penghindaran dari Wajib Pajak (WP), termasuk pengusaha kelas kakap. Para pengusaha kerap didampingi preman sampai mengancam punya bekingan saat proses penagihan pajak.selengkapnya

Setelah beberapa kali pembahasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak akhirnya telah rampung.selengkapnya

Pemerintah sedang mengkaji aturan untuk perusahaan e-commerce yang berada di Indonesia. Bisnis e-commerce rencananya akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) di mana pajak yang lebih tinggi akan diberikan pada perusahaan asing.selengkapnya

Kini membeli rumah susun sederhana milik (rusunami) tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan yang menjadi salah satu isi paket ekonomi pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 296/PMK.010/2015.selengkapnya

Melalui SE Menpan RB, Pemerintah mewajibkan pula Bendahara Pemerintah untuk menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. Sebagai contoh, untuk Tahun Pajak 2015, maka bukti potong agar diterbitkan paling lambat tanggal 31 Januari 2016.selengkapnya

Kemenkeu - Untuk dapat mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016, Pemerintah akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi masih dapat digali. Dalam konferensi pers terkait penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1) kemarin, Menkeuselengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) menargetkan akan menyelesaikan lima revisi Undang-Undang (UU) terkait pajak guna memperkuat kinerja Ditjen Pajak ke depan.selengkapnya

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (6-habis) Apindo: Pengusaha Akan Senang Ikuti Program Tax Amnesty. Hariyadi yakin, para pengusaha akan dengan senang hati mengikuti program tax amnesty karena asetnya yang ‘tersendera’ akan bebas dari masalah hukum.selengkapnya

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (3) Pemerintah Asumsikan Penerimaan Amnesti Pajak Rp60 Triliun Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya menyatakan, pemerintah mengasumsikan penerimaan dari amnesti pajak sebesar Rp 60 triliun dalam APBN 2016. Angka ini diperoleh dari tarif tebusan 3% dikalikan dengan dana yang masuk dari luar negeri sekitar Rp 2.000 triliun.selengkapnya

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (2) Pemerintah dan DPR Mulai Membahas Pekan Depan Menurut Misbakhun, saat ini DPR tinggal menunggu draf perbaikan RUU Pengampunan Pajak dari pemerintah dan Surat Presiden atau Amanat Presiden.selengkapnya

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (1) Darmin Nasution: Tak Ada Langkah Mundur Pelaksanaan Tax Amnesty Darmin mengatakan, kebijakan tax amnesty bertujuan agar para investor dan pengusaha membawa kembali dananya ke dalam negeri. Selanjutnya, dana tersebut diharapkan membantu pengembangan industri domestik, seperti industri kimia, besi-baja, serta industri dasar dan bahan baku.selengkapnya

Pajak penghasilan (PPh) terhadap selisih antara nilai harga pokok penjualan (HPP) dengan nilai penjualan aset (capital gain) dalam Dana Investasi Real Estate (DIRE) atau REITs (Real Estate Investment Trust) diturunkan jadi hanya 1%. Sebelumnya PPh ini berada di 5%.selengkapnya

Poin krusial nantinya tergantung upaya tambahan yang dilakukan pemerintah. Terkait hal ini Mardiasmo mengaku sudah menyiapkan beberapa upaya, salah satunya mengejar kembali perusahaan yang belum melakukan revaluasi aset.selengkapnya

Perumusan visi dan arah kebijakan perpajakan seyogyanya menciptakan kepastian bagi masyarakat, khususnya mengenai beberapa isu penting seperti transformasi kelembagaan (otonomi Otoritas Perpajakan), revisi UU Perpajakan (khususnya UU KUP dan UU PPh), pelaksanaan pengampunan pajak, Tahun Penegakan Hukum, dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan.selengkapnya

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (15/12) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Walau begitu, pembahasan RUU ini kemungkinan tidak akan selesai pada akhir tahun ini. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, masa sidang DPR akan berakhir 18 Desember 2015.selengkapnya

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 dan insentif pajak untuk revaluasi aktiva tetap, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melalui Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak di seluruh di Indonesia memperpanjang jam layanan pada hari ini menjadi sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 25 Desember 2015 sudah melampaui Rp 1.000 triliun. Walau angka itu dianggap sebagai rekor realisasi pajak oleh menteri keuangan, tetapi masih jauh dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBNP) 2015.Penerimaan pajak hingga di atas Rp 1.000 triliun terjadi ditopang oleh penerimaan pajak periode 1-25 Desember 2015.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya