Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaannya tembus 105,8% dari target APBN 2018 yang ditetapkan sebesar Rp 194,10 triliun.selengkapnya

Pemerintah mencatat penerimaan perpajakan yang di dalamnya termasuk penerimaan dan bea cukai sampai April 2018 sebesar Rp 416,9 triliun, tumbuh 11,2%. Untuk penerimaan pajaknya sendiri, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatatkan pertumbuhan 15% dari periode yang sama tahun sebelumnya.selengkapnya

Penerimaan pajak tahun ini diproyeksikan tidak akan tercapai atau mengalami shortfall. Hingga akhir Oktober 2018, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.016,52 triliun atau 71,39 persen dari target APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun. Artinya, penerimaan pajak tahun ini masih kekurangan Rp 407,48 triliun.selengkapnya

Penerimaan pajak sampai Oktober 2018 baru mencapai 71,39% atau Rp 1.016,52 triliun dari target Rp 1.424,00 triliun. Artinya penerimaan masih kurang Rp 407,48 triliun.selengkapnya

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus hingga Mei berhasil merealisasikan penerimaan pajak senilai Rp527 miliar. Angka ini setara dengan 31 persen dari target penerimaan pajak 2016 yang dipatok sebesar Rp1,7 triliun. “Kami akan terus berupaya secara maksimal agar target penerimaan pajak tahun ini bisa terealisasi,” kata Kepala KPP Pratama Kudus Bernadette Ning Dijah Prananingrum di Kudus.selengkapnya

Pendapatan asli daerah DKI Jakarta dari penerimaan pajak telah mencapai angka Rp35,080 triliun atau 99,21% dari target penerimaan Rp 35,359 triliun di tahun anggaran 2017.selengkapnya

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendorong perbaikan kinerja keuangan negara hingga Mei 2018. Dua sektor itu membuat penerimaan negara tumbuh lebih tinggi.selengkapnya

Pemerintah menargetkan tax ratio di tahun ini berada di level 11,6% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menghitung tax ratio dari penerimaan paja, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas dan pertambangan umum.selengkapnya

Pemerintah menargetkan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp1.865,7 triliun dalam postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020. Besaran penerimaan negara tersebut naik Rp3,9 triliun dari target semula Rp1.861,8 triliun.selengkapnya

Kinerja penerimaan pajak dari awal tahun 2018 hingga awal Maret 2018 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sama tahun lalu. Hanya saja peningkatan penerimaan belum terjadi di semua sektor pajak.selengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak sampai akhir Mei 2016 mencapai Rp 364,1 triliun. Jumlah itu sama dengan 26,8% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 377,03 triliun, jumlah itu lebih rendah 3%. Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang menjadi andalan juga tercatat rendah. PPh Pasal 25/29 yang mencerminkan penerimaan pajakselengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, penerimaan pajak per Mei 2017 tumbuh sekitar 14% secara tahunan.selengkapnya

Per 30 November 2017, pemerintah tercatat telah memperoleh penerimaan dari pajak sebesar Rp 983,54 triliun dan tumbuh positif 2,38% year on year.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I merilis pencapaian penerimaan pajak tahun ini hingga 21 Desember 2017 telah terealisasi 84,02%.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak tumbuh 14,3 persen seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan kepatuhan Wajib Pajak pada semester I-2018.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak periode Januari-Juli 2018 tercatat Rp 687,17 triliun atau 48,26% dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun.selengkapnya

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bersama Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) BTN Pintar dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2018 telah mencapai Rp581,54 triliun atau 40,84 persen dari target Rp1.424 triliun.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi mengatakan penerimaan pajak sampai Mei 2016 sebesar Rp 364,1 triliun atau sebesar 26,8 persen dari target APBN 2016 turun sebesar 2,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. "Mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada Mei 2015 sebesar Rp 377,028 triliun atau 29,1 persen. Turun 2,3 persen dibanding periode yangselengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I mencatatkan kinerja perolehan pajak hingga September tahun ini telah mencapai 62,53%.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya