Pengamat: Sri Mulyani perlu reformasi sektor cukai IHTPengamat: Sri Mulyani perlu reformasi sektor cukai IHTRabu 24 Apr 2019 10:37Ridha Anantidibaca 672 kaliSemua Kategori

Setelah berhasil melakukan reformasi sektor perpajakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta menerapkan hal serupa pada sektor bea dan cukai. Khususnya, optimalisasi cukai Industri Hasil Tembakau (IHT).selengkapnya

 Warung Makan Tenda di Palembang akan Dipungut PajakWarung Makan Tenda di Palembang akan Dipungut PajakSenin 10 Des 2018 11:26Ridha Anantidibaca 910 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Palembang terus menggenjot pendapatan asli daerah dari sektor pajak dengan rencana menerapkan pajak warung makan atau restoran tenda di kota itu.selengkapnya

 Pengusaha Masih Harapkan Keringanan PajakPengusaha Masih Harapkan Keringanan PajakSelasa 19 Apr 2016 11:09Administratordibaca 669 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah berharap ada keringanan pembayaran pajak dari Pemerintah kepada pengusaha khususnya untuk pajak pertambahan nilai. "Prinsipnya kami mau patuh terhadap pajak karena ini sumber keuangan bagi pembangunan bangsa," kata Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi di Semarang, Senin (18/4/2016).selengkapnya

 Dipajaki Negara 10%, Harga Beli Game di Steam Diklaim Tidak NaikDipajaki Negara 10%, Harga Beli Game di Steam Diklaim Tidak NaikRabu 8 Jul 2020 11:11Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Sejak 1 Juli kemarin, Steam telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk setiap pembelian game melalui layanannya di Indonesia. Namun pajak tersebut ternyata tidak dikenakan kepada pembeli.selengkapnya

 Pajak E-Commerce Mulai 1 April, Penerapannya Harus CermatPajak E-Commerce Mulai 1 April, Penerapannya Harus CermatJumat 29 Mar 2019 10:23Ridha Anantidibaca 222 kaliSemua Kategori

Pemerintah harus cermat dan hati-hati dalam menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Aturan ini rencananya berlaku 1 April 2019.selengkapnya

 Elektronik Bukti Potong (E-Bupot) Berlaku Awal Tahun DepanElektronik Bukti Potong (E-Bupot) Berlaku Awal Tahun DepanSelasa 6 Nov 2018 11:06Ridha Anantidibaca 2454 kaliSemua Kategori

Reformasi administrasi di tubuh Ditjen Pajak terus dilakukan. Paling anyar, otoritas pajak berencana menerapkan elektronik bukti potong atau e-bukpot yang rencananya mulai diterpakan pada awal 2019.selengkapnya

 Terapkan Pajak Progresif Tanah, Sistem Administrasi Penduduk Perlu DibenahiTerapkan Pajak Progresif Tanah, Sistem Administrasi Penduduk Perlu DibenahiJumat 10 Feb 2017 14:36Ajeng Widyadibaca 686 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan pajak progresif bagi kepemilikan tanah menganggur atau tidak produktif. Jika diterapkan, dikhawatirkan dapat menyebabkan celah baru bagi pemilik tanah.selengkapnya

 Perangkat Pendukung Tax Amnesty DisiapkanPerangkat Pendukung Tax Amnesty DisiapkanJumat 1 Jul 2016 13:31Administratordibaca 1140 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan pengampunan pajak mulai dijalankan secara penuh setelah libur Lebaran. Sejumlah perangkat pendukung untuk menerapkan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) itu kini sedang disiapkan.selengkapnya

 Pemerintah Naikkan Tarif PPh Impor untuk 1.147 KomoditasPemerintah Naikkan Tarif PPh Impor untuk 1.147 KomoditasKamis 6 Sep 2018 13:20Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor barang konsumsi melalui penaikan tarif pajak penghasilan (PPh) impor terhadap 1.147 pos tarif sebagai strategi mengatasi defisit neraca transaksi berjalan.selengkapnya

 Kemenag akan Bertemu Penyelenggara Umrah Bahas Pajak Arab SaudiKemenag akan Bertemu Penyelenggara Umrah Bahas Pajak Arab SaudiSelasa 2 Jan 2018 10:18Ridha Anantidibaca 518 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama (Kemenag) akan bertemu asosiasi penyelenggara ibadah Haji dan Umrah dalam waktu dekat. Pertemuan ini membahas dampak kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) 5% mulai 1 Januari 2018.selengkapnya

 Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyJumat 20 Jan 2017 15:25Ajeng Widyadibaca 634 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

 Menkeu : Uang Tebusan Amnesti Pajak TertinggiMenkeu : Uang Tebusan Amnesti Pajak TertinggiJumat 30 Sep 2016 12:27Administratordibaca 766 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim uang tebusan dari program amnesti pajak merupakan yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain yang pernah menerapkan kebijakan serupa.selengkapnya

 Hipmi: Wacana pajak orang kaya kontraproduktif dengan semangat pemulihan ekonomiHipmi: Wacana pajak orang kaya kontraproduktif dengan semangat pemulihan ekonomiKamis 27 Mei 2021 15:21Ridha Anantidibaca 267 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sebesar 35%. Tarif ini menyasar orang kaya raya atau high wealth individual yang berpenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun.selengkapnya

 Mulai Bulan Ini, PIB Resmi Sebagai Faktur PajakMulai Bulan Ini, PIB Resmi Sebagai Faktur PajakRabu 11 Sep 2019 15:12Ridha Anantidibaca 822 kaliSemua Kategori

Mulai bulan ini pemerintah resmi menerapkan perluasan jenis dokumen yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak seperti yang tercantum dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2019.selengkapnya

 Intip Kartu Kredit, Siapa yang Dikejar Ditjen Pajak?Intip Kartu Kredit, Siapa yang Dikejar Ditjen Pajak?Rabu 25 Mei 2016 17:41Administratordibaca 730 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diminta buka-bukaan mengungkapkan kepentingan di balik mengintip data nasabah kartu kredit. Jika ini dilakukan, maka akan mampu meredam panik atau resah berlebihan yang saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marta mengatakan, adapun salah satunya caranya adalah melakukan sosialisasi informasi.selengkapnya

 Kejar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Rp1,6 Triliun, DKI Hapus Sanksi AdministrasiKejar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Rp1,6 Triliun, DKI Hapus Sanksi AdministrasiSenin 2 Jul 2018 09:46Ridha Anantidibaca 864 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta menerapkan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), untuk menggejar tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp1,6 triliun.selengkapnya

 Pemkot Tasik Targetkan Peningkatan Pajak Lewat Tapping BoxPemkot Tasik Targetkan Peningkatan Pajak Lewat Tapping BoxKamis 11 Jan 2018 11:36Ridha Anantidibaca 309 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Tasikmalaya menargetkan peningkatan pajak daerah hingga 20 persen lewat pemasangan alat pungut pajak daring atau tapping box. Pemkot Tasik baru mulai tahun ini menerapkan tapping box di 25 titik.selengkapnya

 Pemerintah Akan Terapkan Pajak Ekspor Kacang MetePemerintah Akan Terapkan Pajak Ekspor Kacang MeteSenin 28 Nov 2016 11:32Ajeng Widyadibaca 1820 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan pajak untuk setiap kacang mete yang diekspor. Kebijakan ini akan dilakukan untuk mendorong hilirisasi industri pengolahan kacang mete.selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai dan BI akan awasi jumlah pembawaan valuta asingDitjen Bea Cukai dan BI akan awasi jumlah pembawaan valuta asingJumat 8 Jun 2018 14:04Ridha Anantidibaca 877 kaliSemua Kategori

Mulai tanggal 4 Juni 2018, Ditjen Bea Cukai akan menerapkan pembatasan jumlah maksimal membawa valuta asing (valas) dari dalam maupun luar negeri. Aturan ini berkaitan dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia No 20/2/2018.selengkapnya

 Kemenkeu tak Berencana Terapkan Pajak Nol Persen Mobil BaruKemenkeu tak Berencana Terapkan Pajak Nol Persen Mobil BaruSelasa 20 Okt 2020 13:59Ridha Anantidibaca 303 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku saat ini pihaknya tidak berencana menerapkan pajak nol persen untuk mobil baru. Alasannya, kata Menkeu, karena sudah ada insentif yang akan diberikan kepada industri keseluruhan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :