Sengketa pengembalian atau restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang melibatkan perusahaan pemegang lisensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III akhirnya dibawa ke pengadilan pajak. Jalan tersebut ditempuh lantaran tidak adanya titik temu antara pengusaha dan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.selengkapnya

Sejak meluncurkan peta jalan (roadmap) industri 4.0, pemerintah terus melakukan klasterisasi, sektor-sektor mana saja yang akan menjadi unggulan. Untuk itu, pemerintah pun mendorong kegiatan riset dan vokasi untuk menopang industri 4.0, dengan memberikan insentif pengurangan pajak hingga 300%.selengkapnya

Usulan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menaikkan cukai rokok menjadi 57% bisa menjadi salah satu jalan keluar menambal defisit BPJS Kesehatan. Bila dihitung, potensi pendapatan yang bisa diraih BPJS Rp 200 sampai 250 triliun bahkan hingga Rp 300 triliun.selengkapnya

Pemerintah telah merilis aturan untuk mempercepat perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Lewat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Kebijakan ini diharapkan bisa membuat penjualan mobil listrik membludak.selengkapnya

Penjualan properti residensial sepanjang awal tahun ini menunjukkan tren pelemahan yang disinyalir akibat pelambatan pertumbuhan ekonomi. Kalangan pengembang cukup terpukul, tetapi mereka masih mencoba tetap optimistis bahwa tahun ini akan terjadi pemulihan. Akankah realisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi jalan keluar?selengkapnya

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melihat pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), kemarin. Peninjauan ini lantaran sebagian konstruksi tol bagian Trans Sumatera ini dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bakal memberlakukan congestion tax untuk mengatasi kesemrawutan lalu lintas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-M.H. Thamrin. “Congestion tax ini pajak untuk kemacetan,” kata Sandi, Sabtu, 11 November 2017. “Di belahan dunia lain sudah ada. Nah, ini akan kami hadirkan supaya semakin banyak masyarakat beralih ke angkutan umum.”selengkapnya

Petugas Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB) telah selesai menjalankan operasi tilang para penunggak pajak kendaraan di Jalan Lingkar Luar Barat, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Total ada 36 kendaraan yang menunggak pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak enggan sekadar menunggu data dari Wajib Pajak nakal untuk menentukan jumlah pajaknya. Jika Wajib Pajak tersebut ketahuan tidak menyelenggarakan kewajiban pencatatan, atau tidak sepenuhnya memperlihatkan pembukuan yang diperlukan dalam pemeriksaan, Pajak akan menempuh jalan lain.selengkapnya

Petugas gabungan menggelar razia kendaraan di Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dari ratusan kendaraan bermotor yang diperiksa petugas, tercatat empat unit kendaraan milik Pemkab Purwakarta terjaring razia gara-gara menunggak pajak.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Robert Pakpahan melakukan sidak ke Kantor Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO) yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Sidak yang dilakukan dalam rangka penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi yang akan memasuki batas akhir 31 Maret 2018.selengkapnya

Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK tidak hanya mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta amnesti untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset, melainkan juga membuka kesempatan mendapatkan pengampunan pajak, bak amnesti pajak jilid II.selengkapnya

Menyisir wilayah Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur pada 24-25 Juni 2019, Bea Cukai Bogor berhasil menindak dua lokasi yang kedapatan memiliki dan menjual liquid vape ilegal. Dua lokasi tersebut berada di wilayah Cisaat, Sukabumi dan Jalan Pangeran Hidayatullah, Kabupaten Cianjur.selengkapnya

Dalam aturan program pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah telah memberikan jalan bagi seluruh dunia usaha agar dapat mengikuti program ini. Tak terkecuali untuk UMKM. Pelaku usaha kecil pun juga dapat menikmati program pengampunan pajak ini dengan tarif tebusan yang hanya sebesar 0,5 persen.selengkapnya

Pelacakan dan pencegahan ke luar negeri pelaku tindak pidana pajak atau pengemplang pajak makin optimal melalui kerja sama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Imigrasi. Selain itu, kerja sama ini juga memberi jalan bagi otoritas pajak untuk mendeteksi para pekerja asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pagi ini mengadakan kampanye layanan pajak online seperti e-filing dan e-biling. Kampanye ini diikuti sekitar 1.000 orang yang dimulai dengan lomba lari sepanjang 5 kilometer (km) di sepanjang kawasan car free day, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Dirjen PajakKen Dwijugeasteadi,selengkapnya

Ratusan kendaraan bermotor terjaring razia Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jalan HBR Motik, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (25/7). Razia ini dilaksanakan Unit Pelayanan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Kota Jakarta Utara dan Satlantas Wilayah Jakarta Utara.selengkapnya

Berada di persimpangan jalan. Begitulah kata-kata yang pas untuk menggambarkan kondisi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sekarang ini. Unit Eselon I Kementerian Keuangan itu dihadapkan pada target penerimaan pajak yang tinggi Rp 1.360 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, potensishortfall (kekurangan setoran), dan pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUUselengkapnya

Rencana reformasi perpajakan dinilai jalan di tempat. Bahkan dunia usaha merespon negatif draf revisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang menjadi salah satu fokus pembenahan di otoritas pajak. Respon negatif terjadi karena pasal-pasal yang direvisi cenderung lebih memberatkan Wajib Pajak (WP).selengkapnya

Ketua DPR RI, Ade Komarudin menjanjikan pembahasan tax amnesty atau pengampunan pajak selesai sebelum 28 Juni. Pernyataan ini disampaikan Akom di depan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. "Kami jelang tanggal 28 mengakhiri masa sidang untuk memasuki cuti panjang. Insya Allah kami bisa selesaikan UU tax amnesty satu dua hari ini," katanya dalam acara buka bersama di kediamannya di Jalan Wselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya