Pengamat: Perlu upaya ekstra untuk tingkatkan penerimaan pajakPengamat: Perlu upaya ekstra untuk tingkatkan penerimaan pajakJumat 22 Mar 2019 10:48Ridha Anantidibaca 324 kaliSemua Kategori

Rendahnya pertumbuhan penerimaan pajak di awal tahun 2019 menjadi peringatakan bagi pemerintah untuk meningkatkan basis pembayar pajak. Untuk itu, perlu kerja ekstra untuk bisa mendorong kenaikan penerimaan pajak.selengkapnya

 Wiranto: Bayarlah Pajak Tanpa Dikejar-Kejar, Perlu Ada KesadaranWiranto: Bayarlah Pajak Tanpa Dikejar-Kejar, Perlu Ada KesadaranSelasa 31 Mei 2016 14:06Administratordibaca 563 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak, guna mendorong upaya pemerintah dalam menciptakan kemandirian ekonomi. "Banyak pakar bilang, kemajuan suaru negara akan sangat ditentukan dengan kedasaran warga negaranya membayar pajak tanpa dikejar-kejar, jadi perlu ada kesadaran pribadi," kata Wiranto, Jakarta, Senin (30/5/2016).selengkapnya

 Selain Mengisi SPT, Wajib Pajak Juga Perlu Memperhatikan Kewajiban IniSelain Mengisi SPT, Wajib Pajak Juga Perlu Memperhatikan Kewajiban IniJumat 2 Mar 2018 11:28Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Selain bersiap menyiapkan ubo rampe untuk pelaporan SPT, ada baiknya para wajib pajak mencermati setiap kebijakan yang akan diterapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam waktu dekat ini. Sebab, tanpa persiapan, bisa jadi kebijakan-kebijakan ini akan merepotkan wajib pajak di kemudian hari.selengkapnya

 Fiskus perlu beri waktu WP bernafas pasca-amnesti pajakFiskus perlu beri waktu WP bernafas pasca-amnesti pajakSenin 30 Jul 2018 10:19Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak yang sudah ikut amnesti pajak tak luput dari pemeriksaan. Namun, sifatnya belum menjadi prioritas.selengkapnya

 Menteri Sri Mulyani tegaskan gaji Rp 3 juta tak perlu bayar pajakMenteri Sri Mulyani tegaskan gaji Rp 3 juta tak perlu bayar pajakSenin 14 Mei 2018 14:20Ridha Anantidibaca 537 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta generasi muda tidak buru-buru berpandangan negatif mengenai kewajiban membayar pajak. Dia menjelaskan, pemerintah sebagai pengumpul pajak memiliki aturan dan pedoman yang jelas terkait proses pengumpulan pajak.selengkapnya

 JK: Bila Lapor Pajak dengan Benar, Tak Perlu Takut Tax AmnestyJK: Bila Lapor Pajak dengan Benar, Tak Perlu Takut Tax AmnestySabtu 3 Sep 2016 10:32Administratordibaca 520 kaliSemua Kategori

Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) membuat kekhawatiran di masyarakat. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla buka suara terkait ini.selengkapnya

 Menkeu: Zakat dari Gaji PNS Perlu Disinkronkan dengan PajakMenkeu: Zakat dari Gaji PNS Perlu Disinkronkan dengan PajakJumat 9 Feb 2018 11:55Ridha Anantidibaca 878 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai rencana pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat.selengkapnya

 Belum Kuat Topang APBN, Penerimaan Pajak Perlu DigenjotBelum Kuat Topang APBN, Penerimaan Pajak Perlu DigenjotKamis 4 Jan 2018 15:00Ridha Anantidibaca 258 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menyampaikan realisasi penerimaan perpajakan 2017. Realisasi penerimaan pajak sementara mencapai Rp1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp1.283 triliun.selengkapnya

 Penurunan PPh Badan perlu pertimbangan potensi kehilangan penerimaan pajakPenurunan PPh Badan perlu pertimbangan potensi kehilangan penerimaan pajakRabu 9 Jan 2019 10:27Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini pemerintah menyebut masih mengkaji penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Ini dilakukan berbagai usulan yang menyarankan agar tarif PPh badan yang saat ini sebesar 25% diturunkan kembali.selengkapnya

 Distorsi Ekonomi Akibat Kebijakan Pajak Masih Perlu DiperdebatkanDistorsi Ekonomi Akibat Kebijakan Pajak Masih Perlu DiperdebatkanSelasa 24 Apr 2018 16:37Ridha Anantidibaca 2721 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak menyatakan kebijakan tax exemption atau pengecualian pajak dianggap sebagai biang kerok ketidakefisienan pemungutan PPN dan berpotensi distortif ke perekonomian.selengkapnya

 Pajak ekonomi digital masih perlu perencanaan yang matangPajak ekonomi digital masih perlu perencanaan yang matangKamis 5 Sep 2019 10:30Ridha Anantidibaca 358 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menetapkan pajak ekonomi digital sebagai salah satu aspek penerimaan pajak di tahun depan.selengkapnya

 Darmin: Wajib Pajak Tak Perlu Takut dengan Satgas Tax AmnestyDarmin: Wajib Pajak Tak Perlu Takut dengan Satgas Tax AmnestySabtu 3 Sep 2016 11:12Administratordibaca 558 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus tax amnesty bukan untuk menakut-nakuti wajib pajak. Satgas ini tidak akan memaksa wajib pajak besar ikut program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Indef: Penerapan Pajak Industri Digital Perlu Asas KeadilanIndef: Penerapan Pajak Industri Digital Perlu Asas KeadilanSelasa 16 Jul 2019 14:31Ridha Anantidibaca 244 kaliSemua Kategori

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah kurang menerapkan asas keadilan dalam menerapkan pajak digital bagi pelaku ekonomi. Sebab, selama ini pemerintah berpatokan pengenaan pajak industri digital yang berplatform resmi terdaftarselengkapnya

 Ditjen Pajak Periksa Kartu Kredit, Masyarakat Tak Perlu ResahDitjen Pajak Periksa Kartu Kredit, Masyarakat Tak Perlu ResahRabu 18 Mei 2016 12:01Administratordibaca 950 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengimbau kepada pemilik kartu kredit untuk tidak khawatir dengan kebijakan pemerintah yang akan melakukan pemeriksaan kartu kredit. Pasalnya, hal ini adalah kebutuhan data semata yang sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). "Apa yang ditakutkan coba? Karena warga negaranya enggak nyaman datanya dipegang negara? enggak boleh gitu dong,"selengkapnya

 Jaga Industri Hasil Tembakau, Revisi PP No.109/2012 Perlu Kajian MendalamJaga Industri Hasil Tembakau, Revisi PP No.109/2012 Perlu Kajian MendalamJumat 22 Nov 2019 15:49Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian menilai rencana revisi Peraturan Pemerintah No.109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan problem bagi industri hasil tembakau.selengkapnya

 Rencana Kenaikan Cukai Rokok, Ekonom: Perlu Pertimbangkan Kondisi IndustriRencana Kenaikan Cukai Rokok, Ekonom: Perlu Pertimbangkan Kondisi IndustriSelasa 27 Okt 2020 12:54Ridha Anantidibaca 347 kaliSemua Kategori

Peneliti INDEF, Heri Ahmad Firdaus meminta pemerintah memperhatikan kondisi industri hasil tembakau sebelum menetapkan tarif cukai hasil tembakau (CHT).selengkapnya

 Syarat Pendaftaran NPWP Badan Dipermudah, Tak Perlu Sertakan SKTU LagiSyarat Pendaftaran NPWP Badan Dipermudah, Tak Perlu Sertakan SKTU LagiKamis 5 Apr 2018 11:22Ridha Anantidibaca 1226 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merevisi persyaratan dalam mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak (WP) Badan. Revisi yang dimaksud mencakup penghapusan beberapa persyaratan dan memperluas pilihan untuk ketentuan tertentu.selengkapnya

 Tax Amnesty: Tampung Repatriasi Dana, Pemerintah Perlu Obligasi Berbasis ProyekTax Amnesty: Tampung Repatriasi Dana, Pemerintah Perlu Obligasi Berbasis ProyekSenin 30 Mei 2016 12:02Administratordibaca 767 kaliSemua Kategori

Pemerintah memerlukan obligasi berbasis proyek untuk menampung repatriasi dana dari pengampunan pajak atau tax amnesty. Kepala Departemen Pengembangan Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsyah mengatakan pemilik dana bakal memperhatikan kesiapan proyek dan perkembangan proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah.selengkapnya

 Konsesus Pajak Digital Gagal, Indonesia Perlu Terapkan Langkah Unilateral?Konsesus Pajak Digital Gagal, Indonesia Perlu Terapkan Langkah Unilateral?Rabu 14 Okt 2020 14:06Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Pemerintah perlu menyiapkan strategi alternatif menyusul gagalnya usaha komunitas global dalam mencapai konsesus pemajakan ekonomi digital.selengkapnya

 Pengamat: Perlu upaya ekstra untuk mendorong kepatuhan pelaporan pajakPengamat: Perlu upaya ekstra untuk mendorong kepatuhan pelaporan pajakSelasa 2 Apr 2019 14:57Ridha Anantidibaca 857 kaliSemua Kategori

Hingga akhir Maret jumlah wajib pajak (WP) yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan baru 60,6% atau 11,09 juta WP dari total WP. Maka perlu ada upaya ekstra untuk mendorong agar WP melaporkan SPT.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :