Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus berupaya mencapai target penerimaan bea dan cukai sesuai yang ditetapkan di APBN 2018 yakni sebesar Rp 194,1 triliun.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menginginkan, para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa ikut berperan untuk menarik investasi asing. Harapan ini disampaikan saat melantik Suminto sebagai Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional untuk menggantikan Andin Hadiyanto, yang kini menjabat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.selengkapnya
Memasuki bulan Oktober, sesuai amanah Pemerintah pusat, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari memfokuskan sasaran program pengampunan pajak atau Tax Amnesty kepada UMKM di Gunungkidul.selengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) optimistis bisa memperoleh penerimaan bea dan cukai sesuai dengan target APBN yakni sebesar Rp 194,1 triliun hingga akhit tahun.selengkapnya
Pemerintah didorong untuk segera melaksanakan reformasi bidang penerimaan negara, khususnya di sektor perpajakan. Desakan ini sesuai dengan prinsip dari Revolusi Mental yang dikerjakan ‎oleh Presiden Joko Widodo.selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta meminta Polda Metro Jaya memblokir kendaraan mewah yang tidak sesuai identitas kepemilikan. Mereka menyiasati itu untuk menghindari pengenaan pajak progresif dan pajak penghasilan.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pengusaha bisa mendapatkan potongan pajak deposito jika devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor diparkir sesuai waktu yang ditentukan.selengkapnya
Implementasi compliance risk management (CRM) selain mendorong kepatuhan wajib pajak, diharapkan membantu otoritas pajak dalam mengejar penerimaan pajak yang belum sesuai dengan ekspektasi.selengkapnya
Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, implementasi program pengampunan pajak, atau tax amnesty terus dilakukan oleh seluruh elemen pemerintahan. Dalam hal ini, termasuk perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).selengkapnya
Kinerja penerimaan bea dan cukai pada empat bulan pertama tahun 2018 masih jauh dari kata memuaskan. Dari pos cukai, realisasi penerimaan jauh dari target. Harapan menggenjot penerimaan cukai juga semakin berat, karena rencana penambahan barang kena cukai baru masih terhalang pro dan kontra di internal pemerintah.selengkapnya
Kendati dibayangi risiko shortfall penerimaan pajak, namun pemerintah tetap optimis kinerja anggaran sampai akhir tahun sesuai ekspektasi. Defisit anggaran dipercaya akan berada dikisaran 2,67% atau 2,7%.selengkapnya
Kalangan pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). RUU Pengampunan Pajak harus secepatnya disahkan menjadi UU dan diterapkan demi keberlangsungan negara. Pengamat perpajakan Universitas Pelita Harapan Roni Bako menilai, pengesahan pengampunan pajak sangat mendesak. Sebab, pengampunan pajak ini memiliki kaitan erat dengan nasib APBN Perubahselengkapnya
Pemerintah tetap mewaspadai tingkat defisit yang tinggi dalam rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan 2016. Meskipun kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty disahkan DPR. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan bahwa penerimaan negara pada tahun ini tidak akan sebagus harapan semula. "(Penerimaan negara) Ya, enggak sebagus yang diharapkan,"selengkapnya
Gabungan Perserikatan Pabrik Rook Kretek Indonesia (GAPPRI) berharap kebijakan cukai 2019 status quo, tetap sesuai dengan kebijakan tarif cukai hasil tembakau 2018.selengkapnya
Kepala Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea dan Cukai Batam, Susila A.Brata menuturkan, barang impor yang masuk melalui Batam dikenakan pajak sesuai nominal barang minimal USD 75.selengkapnya
Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya
Guna melaksanakan ketentuan mengenai penyampaian laporan per negara (country-bycountry report) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan sistem pelaporan elektronik melalui portal DJP Online.selengkapnya
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan pada Juni ini. Dengan stimulus fiskal ini, harapan pemerintah mendorong konsumsi masyarakat akan mengorbankan penerimaan pajak yang ditaksir bakal kehilanganselengkapnya
Kalangan pengamat menilai pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi instrumen efektif terjadinya repatriasi modal dan memperkuat basis pajak baru. Karena itu, tax amnesty harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. "Apa lagi database kita belum canggih ya. Ini yang harus diperbaiki ke depannya," ujar Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan, Ronni Bako di Jakarta, Minggu.selengkapnya
Bank Indonesia (BI) menyatakan akan menjaga nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya dan tidak menjadi terlalu menjadi kuat saat dana valuta asing melimpah ke dalam negeri akibat repatriasi pengampunan pajak.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya