Langkah Pemerintah Pangkas Pajak Dinilai TepatLangkah Pemerintah Pangkas Pajak Dinilai TepatJumat 21 Jun 2019 13:49Ridha Anantidibaca 196 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memangkas perpajakan dan memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi asing. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi investasi asing sepanjang tahun 2018 anjlok 8,8 persen dibanding 2017, yakni Rp 328 triliun dari sebelumnya 430,5 triliun.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Kaltimra Rp9,53 Triliun Per Juli 2018Penerimaan Pajak Kaltimra Rp9,53 Triliun Per Juli 2018Kamis 2 Ags 2018 14:10Ridha Anantidibaca 601 kaliSemua Kategori

Berdasarkan evaluasi penerimaan pajak Kanwil DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) hingga akhir Juli 2018 mencapai 45,73% dari target atau Rp9,5 triliun dari total target senilai Rp20,85 triliun.selengkapnya

 Lampaui Target, Penerimaan Negara Tembus Rp 1.936 TLampaui Target, Penerimaan Negara Tembus Rp 1.936 TKamis 6 Des 2018 14:21Ridha Anantidibaca 271 kaliSemua Kategori

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan hitungan Kementerian Keuangan, pendapatan negara akan tembus dari target yang ditetapkan.selengkapnya

 KPK Catat Capaian Penerimaan Pajak DKI Jakarta Masih RendahKPK Catat Capaian Penerimaan Pajak DKI Jakarta Masih RendahKamis 4 Jun 2020 13:27Ridha Anantidibaca 318 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat persentase capaian rencana aksi optimalisasi pajak daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah. Berdasarkan catatan KPK, persentase tersebut baru mencapai 39,5 persen dengan besaran nilai Rp8,2 triliun.selengkapnya

 Dirjen Pajak Permudah Pelaporan, Sanksi 2 Persen jika Kurang BayarDirjen Pajak Permudah Pelaporan, Sanksi 2 Persen jika Kurang BayarSenin 20 Apr 2020 10:45Ridha Anantidibaca 225 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan masyarakat untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan paling lambat 30 April 2020.selengkapnya

 ASEAN Sebut Facebook-Twitter Untung Besar di AsiaASEAN Sebut Facebook-Twitter Untung Besar di AsiaSabtu 17 Sep 2016 20:20Administratordibaca 845 kaliSemua Kategori

Ribut-ribut soal pajak Google di Indonesia, Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari organisasi ASEAN. Dukungan ASEAN tersebut berdasarkan data pengguna media sosial seperti Facebook dan Twitter yang tertinggi di Asia Tertangga.selengkapnya

 Pemerintah Nilai Kepatuhan Wajib Pajak MenyedihkanPemerintah Nilai Kepatuhan Wajib Pajak MenyedihkanSabtu 26 Mar 2016 09:21Administratordibaca 5564 kaliSemua Kategori

Pemerintah mencatat terdapat sebanyak 30.044.103 wajib pajak (WP) tahun lalu. Terdiri dari 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Nonkaryawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Ini dinilai cukup memprihatinkan. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang.selengkapnya

 Menko Luhut Sebut Ribuan Triliun Rupiah Pajak Belum TerbayarkanMenko Luhut Sebut Ribuan Triliun Rupiah Pajak Belum TerbayarkanKamis 2 Jun 2016 20:10Administratordibaca 886 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyebut potensi pajak Indonesia yang belum dibayarkan mencapai ribuan triliun rupiah. Luhut mengatakan, data tersebut berdasarkan catatan yang dimiliki Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).selengkapnya

 Luhut Sebut Punya Data Lengkap untuk Dukung Tax AmnestyLuhut Sebut Punya Data Lengkap untuk Dukung Tax AmnestyKamis 2 Jun 2016 20:31Administratordibaca 683 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyebut potensi pajak Indonesia yang belum dibayarkan mencapai ribuan triliun rupiah. Luhut mengatakan, data tersebut berdasarkan catatan yang dimiliki Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).selengkapnya

 YLKI: Cukai rokok dinaikkan hingga 57% untuk tambal defisit BPJS KesehatanYLKI: Cukai rokok dinaikkan hingga 57% untuk tambal defisit BPJS KesehatanRabu 10 Okt 2018 10:07Ridha Anantidibaca 683 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, potensi untuk menaikkan cukai rokok secara regulasi masih terbuka lebar. Karena itu, berdasarkan undang-undang, hasil dari cukai rokok sebetulnya masih bisa digenjot sampai 57%.selengkapnya

 Habis LCGC, Terbitlah LCEVHabis LCGC, Terbitlah LCEVKamis 9 Feb 2017 14:15Ajeng Widyadibaca 679 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian akan mengusulkan penerapan pajak berdasarkan tingkat polusi atau carbon tax untuk kendaraan bermotor sebagai salah satu upaya menurunkan target emisi sebesar 29% pada 2030Penerapan carbon tax ini rencananya dimuat dalam re gulasi yang mengatur pro gram low carbon emission vehicle (LCEV),selengkapnya

 Kepatuhan Wajib Pajak di Sumsel & Babel 76,16%Kepatuhan Wajib Pajak di Sumsel & Babel 76,16%Rabu 18 Jul 2018 09:30Ridha Anantidibaca 1847 kaliSemua Kategori

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumsel dan Babel tercatat masih rendah yakni sebesar 76,16% dalam pengisian SPT tahunan.selengkapnya

 Perusahaan digital raksasa bakal dikenai pajak 3% atas pendapatan kotorPerusahaan digital raksasa bakal dikenai pajak 3% atas pendapatan kotorSenin 19 Mar 2018 10:10Ridha Anantidibaca 682 kaliSemua Kategori

Perusahaan digital besar yang beroperasi di Uni Eropa, seperti Alphabet Inc atau Twitter Inc harus siap-siap menghadapi pajak penghasilan kotor sebesar 3% berdasarkan lokasi pengguna mereka. Ini adalah aturan yang tercantum dalam draf proposal oleh Komisi Ekonomi Uni Eropa.selengkapnya

 Ada 137 WNI di Panama Papers yang Kurang Bayar PajakAda 137 WNI di Panama Papers yang Kurang Bayar PajakKamis 12 Mei 2016 19:44Administratordibaca 918 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyisir data Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar Panama Papers. Berdasarkan hasil penyisiran sementara ditemukan sebanyak 137 wajib pajak dalam dokumen tersebut, telah memperoleh Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar pajak.selengkapnya

 Mengapa penyerapan anggaran insentif pajak masih minim?Mengapa penyerapan anggaran insentif pajak masih minim?Rabu 7 Okt 2020 15:30Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua Kategori

Anggaran stimulus atau insentif perpajakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) minim penyerapan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi insentif perpajakan sampai 28 September 2020 sebesar Rp 27,61 triliun. Angka tersebut setara dengan 22,9% dari pagu senilai Rp 120,61 triliun.selengkapnya

 Senat Prancis Gugurkan Usulan Pajak Progresif CPOSenat Prancis Gugurkan Usulan Pajak Progresif CPOSenin 20 Jun 2016 11:43Administratordibaca 807 kaliSemua Kategori

Upaya Pemerintah Prancis menjegal masuknya produk minyak kelapa sawit Indonesia ke negaranya dengan menerapkan pajak progresif akan diputuskan Juli 2016. Berdasarkan kabar terbaru, Senat Prancis telah mengugurkan usulan pengenaan pajak progresif untuk crude palm oil (CPO).selengkapnya

 DJP: Uang Tebusan Amnesti Capai Rp98 TriliunDJP: Uang Tebusan Amnesti Capai Rp98 TriliunRabu 2 Nov 2016 16:41Administratordibaca 533 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi uang tebusan dari program amnesti pajak berdasarkan penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP) hingga 1 November 2016 telah mencapai Rp98 triliun atau sekitar 59,3 persen dari target Rp165 triliun.selengkapnya

 TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 23 Agustus: Repatriasi Rp1,71 Triliun, Pernyataan Harta Rp53 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 23 Agustus: Repatriasi Rp1,71 Triliun, Pernyataan Harta Rp53 TriliunRabu 24 Ags 2016 13:38Administratordibaca 906 kaliSemua Kategori

Jumlah penerimaan uang tebusan selama pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) mencapai Rp1,058 triliun hingga hari ini, Selasa (23/8/2016). Berdasarkan data statistik amnesti pajak yang dilansir laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, hingga pukul 17.30 WIB,selengkapnya

 Begini tanggapan asosiasi emiten Indonesia terkait rencana perluas objek pajakBegini tanggapan asosiasi emiten Indonesia terkait rencana perluas objek pajakJumat 26 Jul 2019 09:55Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Berdasarkan kabar yang beredar, pemerintah berencana merevisi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut, pemerintah akan memperluas objek pajak, dari 19 menjadi 25 objek.selengkapnya

 Bocoran Baru Konsep Harmonisasi PPnBM KendaraanBocoran Baru Konsep Harmonisasi PPnBM KendaraanKamis 9 Ags 2018 10:17Ridha Anantidibaca 1286 kaliSemua Kategori

Regulasi baru tentang harmonisasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tinggal sejengkal lagi diresmikan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah menemukan formula baru yang membuat PPnBM kendaraan tidak lagi ditentukan berdasarkan desain melainkan kadar emisi gas buang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :