CITA menilai insentif perpajakan tidak menarik minat wajib pajakCITA menilai insentif perpajakan tidak menarik minat wajib pajakRabu 7 Okt 2020 14:09Ridha Anantidibaca 215 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Center for Indonesia taxation Analysis Fajry Akbar mengatakan, memang di lapangan masih jarang sekali wajib pajak (WP) yang berminat untuk mengajukan insentif perpajakan yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020.selengkapnya

 Pendataan wajib pajak dinilai mampu dongkrak penerimaan pajakPendataan wajib pajak dinilai mampu dongkrak penerimaan pajakJumat 23 Feb 2018 15:59Ridha Anantidibaca 700 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center of Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai implementasi Peraturan Ditjen Pajak No. PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Informasi Keuangan akan memiliki signifikansi atas penerimaan pajak.selengkapnya

 Sanksi administrasi pajak kurang bayar mencekik masyarakatSanksi administrasi pajak kurang bayar mencekik masyarakatJumat 23 Feb 2018 15:49Ridha Anantidibaca 683 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai sanksi administrasi yang tertuang dalam UU 28/2007 pasal 13 ayat (3) terkait sanksi administrasi sebesar 50%-100% atas pajak tidak atau kurang bayar memberatkan bagi masyarakat.selengkapnya

 CITA Minta Segera Lakukan Reformasi PajakCITA Minta Segera Lakukan Reformasi PajakRabu 26 Okt 2016 14:11Administratordibaca 497 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, reformasi perpajakan di Indonesia harus segera dijalankan secara total. Pasalnya, hal tersebut yang mampu mendongkrak sektor perpajakan Indonesia menjadi lebih terarah lagi.selengkapnya

 Tax Amnesty, Wajib Pajak Kelas Bawah Harus DifasilitasiTax Amnesty, Wajib Pajak Kelas Bawah Harus DifasilitasiSabtu 27 Ags 2016 11:07Administratordibaca 1323 kaliSemua Kategori

Center for Taxation Analysis mendorong pemerintah agar menerbitkan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty, untuk memberikan perlakuan khusus bagi Wajib Pajak (WP) yang tergolong patuh dan masyarakat menengah ke bawah.selengkapnya

 Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Tak Menggerus Pelaku IndustriKenaikan Cukai Rokok Dinilai Tak Menggerus Pelaku IndustriSelasa 8 Okt 2019 11:15Ridha Anantidibaca 305 kaliSemua Kategori

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah memastikan bahwa kebijakan kenaikan cukai rokok tidak berdampak besar bagi pelaku industri. Sebab kebijakan tersebut utamanya adalah untuk mengendalikan konsumsi rokok masyarakat.selengkapnya

 KPK didorong untuk menelusuri celah sistem cukai rokokKPK didorong untuk menelusuri celah sistem cukai rokokKamis 1 Ags 2019 11:47Ridha Anantidibaca 318 kaliSemua Kategori

Indonesia Budget Center (IBC), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus mengawasi anggaran negara menilai berbagai celah dalam kebijakan tarif cukai rokok berpotensi merugikan negara. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendorong pemerintah melakukan perbaikan.selengkapnya

 Ekonom Core: Wacana pengenaan cukai BBM bisa gerus produktivitas masyarakatEkonom Core: Wacana pengenaan cukai BBM bisa gerus produktivitas masyarakatSenin 1 Apr 2019 10:38Ridha Anantidibaca 323 kaliSemua Kategori

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menilai, wacana tim pemenangan Jokowi-Amin untuk mengenakan tarif cukai bagi bahan bakar minyak (BBM) berpotensi menggerus produktivitas masyarakat. Sebab konsumsi BBM umumnya ditujukan untuk transportasi dan kegiatan produksi lainnya.selengkapnya

 CITA: Insentif Mobil Listrik Lebih Baik Lewat CukaiCITA: Insentif Mobil Listrik Lebih Baik Lewat CukaiRabu 13 Mar 2019 09:07Ridha Anantidibaca 680 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, menilai, insentif fiskal untuk mendukung percepatan produksi mobil listrik di Indonesia sebaiknya lewat penerapan cukai. Bukan Pajak Penjualan Nilai Barang Mewah (PPnBM) seperti yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Pajak UMKM Lebih Murah Dibanding Harga PulsaPajak UMKM Lebih Murah Dibanding Harga PulsaSelasa 22 Jan 2019 09:59Ridha Anantidibaca 589 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan pajak yang diberlakukan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah tergolong murah. Maka dari itu, tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menghindari pajak.selengkapnya

 Restitusi Pajak Dipercepat Berpotensi Kriminalisasi Petugas PajakRestitusi Pajak Dipercepat Berpotensi Kriminalisasi Petugas PajakJumat 30 Mar 2018 15:38Ridha Anantidibaca 537 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mempercepat pengembalian (restitusi) pendahuluan untuk kelebihan bayar pajak. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyambut positif peraturan ini, namun mengingatkan agar dipersiapkan aturan perlindungan hukum bagi petugas pajak.selengkapnya

 Peneliti Harap Stimulus Pajak untuk Industri Jamin PekerjaanPeneliti Harap Stimulus Pajak untuk Industri Jamin PekerjaanSenin 15 Jun 2020 14:28Ridha Anantidibaca 249 kaliSemua Kategori

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengharapkan stimulus pajak yang diberikan pemerintah dapat diberikan kepada pelaku industri yang bisa menjamin pemberian lapangan kerja. Hal itu bertujuan agar pemotongan pajak berjalan efektif.selengkapnya

 Tax Amnesty sudah Sesuai KonstitusiTax Amnesty sudah Sesuai KonstitusiJumat 1 Jul 2016 16:16Administratordibaca 965 kaliSemua Kategori

Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo bahwa tidak benar jika UU Pengampunan Pajak yang telah disahkan DPR RI merupakan inkonstitusi. Justru kata dia, pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A dalam UUD 1945.selengkapnya

 CITA prediksi penerimaan pajak tahun ini hanya capai 97%CITA prediksi penerimaan pajak tahun ini hanya capai 97%Senin 7 Jan 2019 10:43Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation (CITA) melihat target penerimaan perpajakan tahun ini cukup berat. Pasalnya, pemerintah mesti mengejar pertumbuhan penerimaan perpajakan hingga 19,8% dari realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang hanya mencapai Rp 1.315,9 triliun.selengkapnya

 Pengamat menilai UU Cipta Kerja beri keuntungan pajak bagi WNAPengamat menilai UU Cipta Kerja beri keuntungan pajak bagi WNAJumat 9 Okt 2020 13:24Ridha Anantidibaca 240 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai melalui beleid Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, warga negara asing (WNA) akan diuntungkan terkait dengan pemberlakuan subjek pajak dalam negeri (SPDN) yang sebelumnya menggunakan worldwide system menjadi territorial systemselengkapnya

 CITA: Genjot pajak, pemerintah harus fokus ke PPNCITA: Genjot pajak, pemerintah harus fokus ke PPNKamis 15 Sep 2016 09:47Administratordibaca 810 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, untuk menggenjot penerimaan pajak pada tahun ini, pemerintah harus fokus pada penerimaan rutin, khususnya pada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).selengkapnya

 Pengamat: Pelaporan SPT Diprediksi Naik Tahun IniPengamat: Pelaporan SPT Diprediksi Naik Tahun IniSenin 25 Feb 2019 09:37Ridha Anantidibaca 220 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memprediksi kenaikan target pelaporan SPT dibandingkan tahun lalu yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terbilang realistis. Ia pun memprediksi hal serupa, meski belum bisa menyebutkan persentase peningkatan pelaporan.selengkapnya

 Kerja Sama Ditjen Pajak & Imigrasi Langkah StrategisKerja Sama Ditjen Pajak & Imigrasi Langkah StrategisSenin 28 Mei 2018 09:41Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan kerja sama Ditjen Pajak dengan Ditjen Imigrasi perlu disambut baik karena merupakan langkah maju dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kerja sama kelembagaan.selengkapnya

 CITA: Jangan Terlena dengan Gegap Gempita Amnesti PajakCITA: Jangan Terlena dengan Gegap Gempita Amnesti PajakSenin 8 Ags 2016 07:31Administratordibaca 720 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memandang, setelah satu bulan berlalu pemberlakuan amnesti pajak, riuh rendah dan bara antusiasme publik menyambut program tersebut layak mengerek bendera optimisme di tiang tertinggi. Namun, jangan sampai gegap gempita tersebut membuat pemerintah terlena.selengkapnya

 Wajib Pajak Sangat Antusias, Tax Amnesty Perlu DiperpanjangWajib Pajak Sangat Antusias, Tax Amnesty Perlu DiperpanjangKamis 22 Sep 2016 12:15Administratordibaca 680 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, antusiasme wajib pajak (WP) yang ingin berpartisipasi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sangat tinggi sehingga menjadi alasan amnesti pajak periode pertama perlu diperpanjang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :