Luhut: Revisi Aturan Investasi Hulu Siap ke SetnegLuhut: Revisi Aturan Investasi Hulu Siap ke SetnegSelasa 13 Sep 2016 21:52Administratordibaca 648 kaliSemua Kategori

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 79/2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi memasuki tahap akhir.selengkapnya

 Menkeu terbitkan aturan penindakan bea cukai di wilayah perairanMenkeu terbitkan aturan penindakan bea cukai di wilayah perairanSenin 9 Des 2019 11:19Ridha Anantidibaca 286 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan untuk menindak pelanggaran di bidang kepabenan dan cukai di wilayah perairan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kita Negara Paling Kompleks Aturan PerpajakannyaSri Mulyani: Kita Negara Paling Kompleks Aturan PerpajakannyaSelasa 7 Ags 2018 14:03Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Teknologi pajak di Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sedang berupaya untuk memperbaiki sistem IT supaya lebih canggih dan mudah digunakan.selengkapnya

 Pemerintah revisi aturan gijzeling agar lebih realistisPemerintah revisi aturan gijzeling agar lebih realistisRabu 7 Feb 2018 10:34Ridha Anantidibaca 701 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mempermudah syarat pelepasan penanggung pajak yang disandera/paksa badan (gijzeling).selengkapnya

 OJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax AmnestyOJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax AmnestySabtu 6 Ags 2016 10:30Administratordibaca 1065 kaliSemua Kategori

Untuk mendukung pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur soal produk investasi di pasar modal. Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang produk investasi di bidang pasar modal dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Sepi peminat, pemerintah sederhanakan aturan tax allowance dan tax holidaySepi peminat, pemerintah sederhanakan aturan tax allowance dan tax holidayRabu 31 Jan 2018 14:57Ridha Anantidibaca 490 kaliSemua Kategori

Sejak direvisi pada 2015 lalu, insentif pajak, baik tax allowance dan tax holiday kian sepi peminat. Rencana revisi kembali beleid tersebut pun kembali bergulir.selengkapnya

 Aturan Baru Pajak Impor 900 Komoditas Segera TerbitAturan Baru Pajak Impor 900 Komoditas Segera TerbitSelasa 4 Sep 2018 15:01Ridha Anantidibaca 336 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah sudah menyelesaikan aturan penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) impor untuk 900 komoditas impor. Aturan itu segera diterbitkan lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya

 Aturan Mobil Listrik dan Pajak Sedan Kelar Bulan IniAturan Mobil Listrik dan Pajak Sedan Kelar Bulan IniKamis 15 Mar 2018 13:52Ridha Anantidibaca 531 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menggodok aturan terkait industri otomotif. Beberapa di antaranya adalah soal aturan mobil listrik dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mobil jenis sedan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Keluarkan Aturan Tambahan Pelaksanaan Tax AmnestyDitjen Pajak Keluarkan Aturan Tambahan Pelaksanaan Tax AmnestySelasa 30 Ags 2016 10:37Administratordibaca 1041 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeasteadi mengatakan sudah mengeluarkan aturan terkait persoalan yang terjadi setelah pengampunan pajak atau tax amnesty diberlakukan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Nomor 11 Tahun 2016.selengkapnya

 Marketplace Jakmall.com sambut baik aturan pajak e-commerceMarketplace Jakmall.com sambut baik aturan pajak e-commerceRabu 16 Jan 2019 10:25Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memberlakukan aturan pajak bagi pelaku usaha e-commerce atau toko online dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018. Aturan tersebut membawa berbagai macam polemik di masyarakat.selengkapnya

 Aturan BUT Dinilai Tak Bisa Menangkap Potensi Pajak GoogleAturan BUT Dinilai Tak Bisa Menangkap Potensi Pajak GoogleSenin 15 Apr 2019 09:54Ridha Anantidibaca 210 kaliSemua Kategori

Aturan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dinilai belum bisa menangkap potensi penerimaan dari perusahaan Over The Top (OTT) seperti Google dan Facebook. Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan tidak ada aturan baru di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2019 tentang penentuan BUT.selengkapnya

 Sri Mulyani Akan Rilis Aturan Pemangkasan Pajak UMKMSri Mulyani Akan Rilis Aturan Pemangkasan Pajak UMKMSelasa 22 Mei 2018 10:25Ridha Anantidibaca 295 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bakal segera menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur mengenai tarif pajak penghasilan (PPh) final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam revisi tersebut, tarif PPh final untuk UMKM diturunkan dari saat ini satu persen menjadi 0,5 persen.selengkapnya

 REI belum puas soal aturan pajak rumah mewahREI belum puas soal aturan pajak rumah mewahJumat 23 Nov 2018 11:18Ridha Anantidibaca 199 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan berencana merivisi aturan pajak rumah mewah. Insentif ini dinilai mampu mendongkrak pertumbuhan industri properti.selengkapnya

 Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru Kejar Pajak Google CsSri Mulyani Terbitkan Aturan Baru Kejar Pajak Google CsSenin 8 Apr 2019 10:44Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Pengumuman-pengumuman, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan pajak baru yang ditujukan kepada perusahaan asing baik konvensional maupun digital.selengkapnya

 Tokopedia masih pelajari aturan pajak untuk e-commerceTokopedia masih pelajari aturan pajak untuk e-commerceSenin 14 Jan 2019 10:00Ridha Anantidibaca 343 kaliSemua Kategori

Pemerintah menerbitkan aturan pajak untuk e-commerce yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.selengkapnya

 Asosiasi E-Commerce Apresiasi Menkeu Batalkan Aturan PajakAsosiasi E-Commerce Apresiasi Menkeu Batalkan Aturan PajakSenin 1 Apr 2019 10:15Ridha Anantidibaca 259 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) merespons positif kebijakan Kementerian Keuangan yang memutuskan menarik kembali aturan perpajakan atas kegiatan perdagangan melalui platform e-commerce.selengkapnya

 Aturan Diskon Pajak Besar-besaran Diminta DiperjelasAturan Diskon Pajak Besar-besaran Diminta DiperjelasKamis 18 Jul 2019 15:35Ridha Anantidibaca 192 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GPMMI) Adhi Lukman meminta pemerintah memperjelas aturan mengenai insentif pajak super deductible tax perihal vokasi, inovasi, pengembangan, dan penelitian.selengkapnya

 Aturan Pajak E-Commerce Dinilai Harus Tiru Tax AmnestyAturan Pajak E-Commerce Dinilai Harus Tiru Tax AmnestySelasa 15 Jan 2019 10:57Ridha Anantidibaca 217 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyebut aturan pajak kepada pelaku e-commerce cenderung "pemaksaan". Padahal cara yang ideal adalah lewat insentif, seperti model tax amnesty.selengkapnya

 Pemerintah Revisi Aturan Kredit Pajak Luar NegeriPemerintah Revisi Aturan Kredit Pajak Luar NegeriKamis 10 Jan 2019 10:40Ridha Anantidibaca 686 kaliSemua Kategori

Pemerintah merevisi aturan kredit pajak luar negeri untuk meningkatkan kemudahan dan kepastian serta mendorong Wajib Pajak (WP) mengklaim manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).selengkapnya

 Ada Celah, Menkeu Kaji Kembali Aturan Pajak e-CommereceAda Celah, Menkeu Kaji Kembali Aturan Pajak e-CommereceSabtu 17 Sep 2016 07:06Administratordibaca 413 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan akan mengkaji adanya aturan baru terkait dengan pemungutan pajak bagi perusahaan-perusahaan e-commerce yang selama ini meraup keuntungan dengan bisnisnya di Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :