Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat terkait untuk mendapatkan pemaparan mengenai rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Kali ini DPR mengundang otoritas hukum untuk menindaklanjuti kejelasan dari RUU tersebut.selengkapnya

Ketua Umum Asosiasi Pengusahan Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menilai, ada anggapan seolah-olah amnesti pajak atau pengampunan pajak hanya untuk pengusaha besar dan menarik dana dari luar negeri, serta mengampuni pengemplang pajak. Namun, sebenarnya pengampunan pajak ini juga menyasar kelompok usaha kecil dan menengah.selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Makassar meminta agar target pendapatan asli daerah (PAD) untuk sektor pajak dan retribusi pada anggaran perubahan dinaikkan.selengkapnya

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tinggi sebesar 70%, meresahkan masyarakat karena sangat memberatkan.selengkapnya

Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Destry Damayanti menerima Anugerah Pelapor Pajak via Efiling Tercepat Tahun 2018 oleh Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo pada acara Tax Gathering KPP Pratama Jakarta Senen, Rabu (27/8/2019).selengkapnya

Ketua Dewan Pengurus The HUD Institute Zulfi Syarif Koto mengatakan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai tanah menganggur, maka pemerintah lebih dulu harus mengajak lintas institusi pemerintah untuk duduk bersama menggodoknya. Langkah ini bertujuan untuk mendapat rumusan yang tepat dalam menerapkan pajak progresif.selengkapnya

Perombakan postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 dengan pemangkasan sebesar Rp 113 triliun, bukanlah bukti bahwa asumsi sebelumnya tidak akurat.selengkapnya

‎Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai reformasi perpajakan menjadi suatu hal yang harus segera dilakukan, agar mendapatkan data akurat terkait penerimaan negara dari sektor pajak.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, menegaskan bahwa RUU Pengampunan Pajak yang kini sedang dibahas Komisi XI DPR RI, harus menjadi momentum untuk merevolusi perpajakan di Indonesia. Selain itu menurutnya, dibutuhkan data akurat dan administrasi yang kuat dalam proses pengampunan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan ingin melihat perhitungan extra effort atau usaha ekstra untuk mencari penerimaan pajak berdasarkan data yang akurat. Menurutnya, data tersebut harus melalui perhitungan data tax amnesty dengan data dari ekonomi makro, regional, serta sektoral.selengkapnya

Pemerintah bersiap untuk memperbaharui sistem administrasi perpajakan. Pembaharuan dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi yang andal untuk mengolah data perpajakan secara akurat. Proses pengadaan sistem bakal berlangsung selama tujuh tahun dengan biaya mencapai Rp 3,1 triliun.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang kini sedang menjadi pembahasan Komisi XI DPR RI, harus menjadi momentum untuk merevolusi sistem perpajakan. "Dibutuhkan data akurat dan administrasi yang kuat dalam proses pengampunan," kata Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jumat (27/05/2016).selengkapnya

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai, pemerintah perlu terus memperbaiki sistem dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Menurut Yustinus, ketegasan pemerintah dalam memungut pajak adalah hal yang perlu namun tetap berdasarkan data yang akurat.selengkapnya

Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, menyampaikan SPT Tahunan di ruang kerjanya pada Senin (26/2/2018) sore, SPT disampaikan melalui e-Filing dengan proses yang mudah, cepat dan akurat. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT dikirimkan melalui email dan disampaikan secara simbolis oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, Sandra Buana, tempat Gubernur terdaftar.selengkapnya

Jelang penerapan tax amnesty, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengaku selama ini selalu kesulitan untuk mendapatkan data perpajakan. Padahal, data ini selama ini dibutuhkan untuk mencapai target penerimaan pajak. "Tax based, kami jujur bingung karena datanya tidak lengkap dan akurat. Karena ada beberapa Undang-Undang yang menyulitkan seperti UU devisa," kata Bambang di Kantor Pusat Apindoselengkapnya

Komitmen Dewan Perwakilan Daerah mendukung amnesti pajak dan penguatan BPD serta pengembangan koperasi mendapat apresiasi Presiden. Presiden Joko Widodo mengapresiasi dukungan dan komitmen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap kebijakan pemerintah dalam melaksanakan amnesti pajak untuk mendukung pembangunan.selengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih dibahas oleh Panitia Kerja Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hingga kini perdebatannya masih alot antara Dewan dan pemerintah dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah. Padahal, target selesai pembahasan rancangan aturan tax amnesty ini pada pertengahan Juni. Harapannya bisa diterapkan mulai Juli dan berlaku selama enam bulanselengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty menjadi UU.selengkapnya

Pemerintah menargetkan omnibus law perpajakan dapat diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir tahun ini.selengkapnya

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan persetujuan atas perubahan target penerimaan perpajakan di tahun 2019.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya