Terjepit di Antara Dua KepentinganTerjepit di Antara Dua KepentinganSelasa 31 Mei 2016 14:54Administratordibaca 880 kaliSemua Kategori

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi XI, pemerintah berencana menurunkan pajak penghasilan final dana investasi real estat sebesar 0,5% serta tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disinergikan dengan pemerintah daerah sebesar 1%. Pemerintah meyakini bahwa kebijakan itu mampu menarik minat sejumlah pengembang.selengkapnya

 JK: Indonesia di Antara Neraka dan Surga PajakJK: Indonesia di Antara Neraka dan Surga PajakSenin 23 Mei 2016 17:01Administratordibaca 1323 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) mengemukakan, Indonesia merupakan negara yang bukan surga pajak, namun juga bukan negara yang memperketat pajak atauneraka pajak. Indonesia berada di tengah-tengah antara neraka dan surga pajak. Hal ini dibuktikan dengan tax ratio pajak Indonesia yang masih rendah, yakni 11%. Malaysia saat ini 16% dan Singapura 18%. Itu artinya, kata JK, kepatuhan pajakselengkapnya

 Apindo: Ada Kepercayaan Kuat Antara Pemerintah dan PengusahaApindo: Ada Kepercayaan Kuat Antara Pemerintah dan PengusahaSabtu 1 Okt 2016 11:16Administratordibaca 692 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai keberhasilan kebijakan amnesti pajak merupakan wujud dari terbangunnya relasi saling percaya antara pemerintah dan swasta. Sebab tanpa kepercayaan tersebut, tidak akan banyak pengusaha yang mau ikut pengampunan pajak.selengkapnya

 Fasilitas Libur Pajak Diharap Tumbuhkan Industri AntaraFasilitas Libur Pajak Diharap Tumbuhkan Industri AntaraRabu 11 Apr 2018 09:27Ridha Anantidibaca 271 kaliSemua Kategori

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 35/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan diharapkan mendorong tumbuhnya industri antara.selengkapnya

 POLEMIK PAJAK E-COMMERCE: Ini Kesepakatan Antara Pemerintah dan Pelaku UsahaPOLEMIK PAJAK E-COMMERCE: Ini Kesepakatan Antara Pemerintah dan Pelaku UsahaRabu 16 Jan 2019 11:15Ridha Anantidibaca 566 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menanggapi polemik implementasi PMK No. 210/PMK.010/2018 tentang Ecommerce dengan menggelar pertemuan antara Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai serta idEA (Asosiasi ecommerce Indonesia).selengkapnya

 `Tax Amnesty` Jilid 2, Adu Cepat antara Wajib Pajak dengan Petugas`Tax Amnesty` Jilid 2, Adu Cepat antara Wajib Pajak dengan PetugasSelasa 21 Nov 2017 09:13Ridha Anantidibaca 808 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku telah mengantongi daftar harta para wajib pajak yang belum dilaporkan ke dalam Surat Penyertaan Harta (SPH) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).selengkapnya

 Bank Dunia: Rasio Pajak Indonesia Paling Rendah di Antara Negara BerkembangBank Dunia: Rasio Pajak Indonesia Paling Rendah di Antara Negara BerkembangRabu 24 Jun 2020 13:16Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Bank Dunia menyatakan rasio pajak atau tax ratio Indonesia hanya menyentuh angka 10,2 persen saja di tahun 2018, lebih rendah dibanding dengan negara-negara berkembang lainnya.selengkapnya

 Bank Dunia: Rasio Pajak Indonesia Paling Rendah di Antara Negara BerkembangBank Dunia: Rasio Pajak Indonesia Paling Rendah di Antara Negara BerkembangSelasa 23 Jun 2020 15:06Ridha Anantidibaca 22 kaliSemua Kategori

Bank Dunia (World Bank) mencatat rasio pajak (tax ratio) Indonesia paling rendah dibandingkan negara berkembang lain (emerging and developing market economies/ EMDEs).selengkapnya

 Laporan Oxfam: Pajak perparah kesenjangan antara orang kaya dan miskin secara globalLaporan Oxfam: Pajak perparah kesenjangan antara orang kaya dan miskin secara globalSenin 28 Jan 2019 09:35Ridha Anantidibaca 673 kaliSemua Kategori

Kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin semakin tinggi secara global. Badan amal Oxfam International baru saja merilis laporan yang menunjukkan sistem pajak yang membebani masyarakat miskin guna memenuhi dana pelayanan publik.selengkapnya

 KPK Deklarasi Dukung Tax AmnestyKPK Deklarasi Dukung Tax AmnestyJumat 23 Sep 2016 10:15Administratordibaca 614 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya kepada program tax amnesti atau pengampunan pajak yang sekarang ini tengah digalakan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).selengkapnya

 Tarif Deklarasi & Repatriasi DirumuskanTarif Deklarasi & Repatriasi DirumuskanSelasa 31 Mei 2016 14:43Administratordibaca 2876 kaliSemua Kategori

Sikap pemerintah terlihat kurang jelas terhadap persoalan besaran tarif deklarasi dan repatriasi harta kekayaan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak, yang saat ini tengah dibahas bersama Komisi XI DPR RI. Dalam draf awal RUU, pemerintah mengajukan usulan tarif berjenjang. Pertama untuk deklarasi, yakni 2% untuk 3 bulan pertama, 4% untuk 3 bulan kedua dan 6%selengkapnya

 Repatriasi dan Deklarasi Capai Rp 600 T, Tebusan Rp 22 TRepatriasi dan Deklarasi Capai Rp 600 T, Tebusan Rp 22 TSabtu 17 Sep 2016 13:34Administratordibaca 593 kaliSemua Kategori

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan jika melihat perkembangan program pengampunan pajak saat ini, sebenarnya sangat menggembirakan. Dia mencatat uang tebusan sudah mencapai Rp 22 triliun dan angka deklarasi dan repatriasi sudah menembus Rp 600 triliun.selengkapnya

 Deklarasi Harta Lampaui Rp 3.100 TriliunDeklarasi Harta Lampaui Rp 3.100 TriliunJumat 30 Sep 2016 10:24Administratordibaca 1184 kaliSemua Kategori

Program amnesti pajak yang digulirkan pemerintah telah membukukan deklarasi harta paling besar di dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari laman www.pajak.go.id Kamis (29/9) pukul 21.45 WIB, total harta yang telah dideklarasikan lebih dari Rp 3.100 triliun, tepatnya Rp 3.173 triliun.selengkapnya

 DPR: Yang Penting Repatriasi, Bukan DeklarasiDPR: Yang Penting Repatriasi, Bukan DeklarasiSenin 25 Jul 2016 09:04Administratordibaca 674 kaliSemua Kategori

Sampai hari kelima program pengampunan pajak atau tax amnesty sudah menampung dana sekitar Rp 400 miliar hasil deklarasi melalui lebih dari 20 Wajib Pajak (WP).selengkapnya

 PP Deklarasi, Opsi jika RUU Tax Amnesty MandegPP Deklarasi, Opsi jika RUU Tax Amnesty MandegKamis 28 Apr 2016 11:24Administratordibaca 845 kaliSemua Kategori

Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah punya langkah cadangan apabila nantinya pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak atau tax amnesty mentok di DPR RI. Pemerintah tengah menyiapkan beleid lain berupa rancangan peraturan pemerintah (PP) terkait deklarasi pajak.selengkapnya

 340 WNI Ikut Tax Amnesty, Deklarasi Harta Rp 3,76 Triliun340 WNI Ikut Tax Amnesty, Deklarasi Harta Rp 3,76 TriliunSabtu 30 Jul 2016 19:20Administratordibaca 840 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty telah mencapai 340 orang hingga 30 Juli 2016.selengkapnya

 Perolehan Deklarasi Tax Amnesty Tembus Rp 3.666 TriliunPerolehan Deklarasi Tax Amnesty Tembus Rp 3.666 TriliunRabu 5 Okt 2016 14:57Admindibaca 907 kaliSemua Kategori

Kini program pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode kedua. Pemerintah pun memprediksi bahwa badan usaha, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), akan mengikuti program tax amnesty.selengkapnya

 Deklarasi Tax Amnesty Rp3.260 T, DJP: Bangun Database PerpajakanDeklarasi Tax Amnesty Rp3.260 T, DJP: Bangun Database PerpajakanRabu 5 Okt 2016 07:49Administratordibaca 664 kaliSemua Kategori

Total harta yang dilaporkan pada akhir periode I program pengampunan pajak (tax amnesty) sebesar Rp3.620 triliun. Angka ini bersumber dari 372.059 Surat Pernyataan Harta (SPH).selengkapnya

 Deklarasi Amnesti Pajak di Sulut Rp 315,6 MiliarDeklarasi Amnesti Pajak di Sulut Rp 315,6 MiliarSabtu 13 Ags 2016 09:38Administratordibaca 636 kaliSemua Kategori

Deklarasi pengampunan pajak atau tax amnesty di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) mencapai Rp 315,6 miliar.selengkapnya

 Pemerintah Usulkan Pajak Deklarasi 4 PersenPemerintah Usulkan Pajak Deklarasi 4 PersenKamis 26 Mei 2016 19:35Administratordibaca 492 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimistis pembahasan RUU pengampunan pajak atau tax amnesty akan segera rampung. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut pembahasan tax amnesty ini akan selesai sebelum masa reses DPR atau akhir bulan ini. "Kita harapkan bahwa akhir bulan ini atau setidaknya awal bulan depan sebelum masa reses sebelum berakhir itu sudah disetujui. Yang lagi dibicarakan itu tarifnya, prinsipnya DPRselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :