Kalangan pengusaha Indonesia sepakat untuk mengantri program pengampunan pajak atau tax amnesty. Katanya demi memperbaiki basis data pajak.selengkapnya
Keputusan Presiden Joko Widodo yang memangkas Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5% diapresiasi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).selengkapnya
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan animo pengusaha memulangkan hartanya yang berada di luar negeri ke Indonesia atau repatriasi dalam program amnesti pajak sedang tinggi.selengkapnya
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mengaku was-was dengan rencana penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak. Kenapa ya? Rosan mengkhawatirkan, target repatriasi atau dana yang diparkir di luar negeri yang masuk ke Indonesia, tidak sesuai ekspektasi pemerintah.selengkapnya
Pengusaha menginginkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty segera diterapkan. Dipastikan, banyak pengusaha yang akan memanfaatkan fasilitas ini. Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita mengatakan, dari kajian Apindo sendiri untuk tax amnesty, jika kebijakan tersebut diterapkan maka akan ada aset senilai Rp 2.000 triliun. Aset tersebut kebanyakan berasal dari dalam negeri.selengkapnya
Suryadi Sasmita, Wakil Ketua Umum Apindo bilang, tax amnesty lahir untuk membenahi database perpajakan yang amburadul. Di mana, potensi pajak masih sangat rendah.selengkapnya
Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Usaha Kecil dan Menengah (Apindo UKM) berencana melakukan sosialiasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada pengusaha UKM pada 22 Juli mendatang. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk mendorong para pelaku UKM untuk memenuhi kewajibannya dalam pajak.selengkapnya
Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh anggotanya untuk ikut pengampunan pajak serentak pada 27 September nanti.selengkapnya
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjamin pengusaha baik yang besar maupun kecil siap mengikuti kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang telah digulirkan pemerintah.selengkapnya
Pemerintah sepakat memperpanjang periode program pengampunan pajak, dari yang seharusnya September menjadi Desember 2016.selengkapnya
Kalangan dunia usaha menyatakan, mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) lebih banyak manfaatnya, dibandingkan ruginya. Tax Amnesty sebagai bagian dari reformasi pajak secara total memberikan manfaat nyata bagi pengusaha.selengkapnya
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengadakan sosialisasi mengenai program pengampunan pajak (Tax Amnesty) kepada masyarakat Indonesia. Di mana pengarahan diberikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo yang didampingi oleh menteri terkait. Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. Sukamdani, mengatakan sejak dilakukan sosialisasi Tax Amnesty pada tanggal 21, 22, 25, dan 28 Juli 2016, masih banyak wajibselengkapnya
Hasil kajian Apindo, akan ada aset sebesar Rp 2.000 triliun yang dibuka oleh wajib pajak jika pemerintah menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty nantinya. Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita mengatakan, pengusaha menginginkan agar kebijakan tersebut segera dilaksanakan. Sebab, melalui tax amnesty, hal itu akan memudahkan pengusaha untuk melakukan investasinya.selengkapnya
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menyatakan kebijakan mengenai tax amnesty atau pengampunan pajak akan mendorong perkembangan industri lokal.selengkapnya
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresiasi langkah pemerintah dalam meluncuran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang keringan pajak penghasilan (PPh) bagi UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) menjadi 0,5%.selengkapnya
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih tetap yakin program pengampunan pajak alias tax amnesty akan sukses. Sebab, para pengusaha sebenarnya sudah menunjukkan komitmennya untuk ikut tax amnesty.selengkapnya
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, saat ini Indonesia tidak memiliki banyak pilihan untuk mendorong perekonomian yang sedang melemah. Pelemahan ekonomi Indonesia telah berdampak terhadap dunia usaha seperti yang terjadi dalam tren kelesuan di beberapa sektor industri. Namun, Indonesia saat ini tidak dapat menggunakan kebijakan moneter secara berlebihan melalselengkapnya
Adanya gugatan judicial review terhadap UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, tak membuat pengusaha balik badan. Program ini tetap diminati.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bentuk tim task force yang khusus menangani Wajib Pajak (WP) besar. Tugasnya menyisir dan mendatangi WP kakap untuk ikut program amnesti (pengampunan) pajak.selengkapnya
Asosisasi Pengusaha Indonesia meminta pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk terus mengejar kewajiban perpajakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi, Google. Hingga kini, perusahaan tersebut tersebyt mangkir dari kewajibannya pada negara.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya