Implementasi program amnesti pajak sejak Juli 2016 hingga Agustus 2016, terdapat 2.216 Wajib Pajak (WP) yang tidak melaporkan harta kekayaannya. "Terdapat 2.216 WP yang tidak pernah membayar pajak. Atau sekira 31 persen dari WP yang menyampaikan Surat Penyertaan Harta (SPH). Membayar tebusan Rp109,5 miliar dan deklarasi Rp6,3 triliun," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantornya,selengkapnya

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani mengatakan lamanya proses pencairan harta dan aset wajib pajak Indonesia di bank di luar negeri menjadi hambatan utama repatriasi dalam program pengampunan pajak.selengkapnya

Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Dwi Martani mengatakan, revaluasi aset dan revaluasi pajak tidak perlu menjadi momok yang menakutkan bagi wajib pajak. Menurutnya, revaluasi aset merupakan konsep netral yang bisa menghasilkan penilaian aset dengan nilai baru (terkini) menjadi lebih tinggi atau lebih rendah.selengkapnya

Dirjen Pajak pada Kementerian Keuangan telah menerima biaya penalti sekitar Rp 6 miliar dari 20 wajib pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan ada dua aset yang tidak bisa diikutsertakan dalam pengampunan pajak. Kedua harta tersebut yakni aset yang sedang dalam sengketa dan aset yang sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.selengkapnya

Kementerian Keuangan akan terus memantau aset warga negara Indonesia yang ada di Singapura setelah negara tersebut menjadi penyumbang aset terbesar dalam deklarasi luar negeri dan repatriasi amnesti pajak sampai dengan 20 Agustus 2016.selengkapnya

Program amnesti pajak (tax amnesty) periode pertama telah berakhir Jumat (30/9) lalu. Pemerintah optimistis deklarasi harta, repatriasi, dan uang tebusan akan terus meningkat seiring pelaksanaan amnesti pajak pada periode kedua dan ketiga.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, bahwa realisasi jumlah harta yang dialihkan ke dalam negeri, atau repatriasi dalam program tax amnestymasih rendah. Hingga hari ini, jumlah dana repatriasi hanya Rp 121 triliun, dari target Rp 1.000 triliun.selengkapnya

Kementerian Keuangan akan terus memantau aset warga negara Indonesia yang ada di Singapura setelah negara tersebut menjadi penyumbang aset terbesar dalam deklarasi luar negeri dan repatriasi amnesti pajak sampai dengan 20 Agustus 2016.selengkapnya

Niat Pemerintah Indonesia memburu aset Warga Negara Indonesia (WNI) di Singapura nampaknya bakal segera terlaksana. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengaku sudah mengantongi persetujuan dari Singapura untuk bisa mendapatkan akses data keuangan WNI di Singapura dalam waktu dekat.selengkapnya

Hari kelima program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, sebanyak 20 wajib pajak melakukan deklarasi aset senilai Rp 400 miliar.selengkapnya

Pemerintah tengah mengkaji penerapan tarif bagi wajib pajak yang mendapatkan tax amnesty alias pengampunan pajak. Dengan demikian, maka WP tertarik untuk mengikuti tax amnesty. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, tarif yang ditentukan tersebut tidak akan setinggi PPh, lantaran tidak mengacu pada pendapatan. Tarif tersebut, akan menggunakan aset dari WP.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menyatakan tekadnya untuk mensukseskan tax amnesty. Dan hingga 5 September kemarin, data wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya di luar negeri mencapai Rp30,4 triliun.selengkapnya

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty. Artinya, sejak hari ini para wajib pajak bisa melakukan proses awal untuk mendaftarkan asetnya untuk mendapatkan fasilitas tax amnesty.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah informasi terkait dengan kepemilikan aset dari Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno.selengkapnya

Insentif diskon pajak penghasilan (PPh) final atas penilaian kembali aktiva tetap atau revaluasi aset turut mendorong realisasi penerimaan negara pada tahun ini. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sampai pekan terakhir April 2016 menunjukkan, realisasi penerimaan pajak dari kebijakan ini sudah mencapai Rp 104,91 miliar.selengkapnya

Analis pasar modal dari Asjaya Indosurya Securities, William Surya Wijaya menyampaikan optimis program amnesti pajak berpotensi mendorong jumlah kepemilikan aset saham di dalam negeri.”Meski saat ini masih proses, tentu harapan dana repatriasi dari program amnesti pajak masuk ke instrumen di pasar modal cukup besar, dengan begitu komposisi kepemilikan aset investor lokal meningkat," ujarnyaselengkapnya

Istilah deklarasi aset atau kekayaan wajib pajak (WP) menurut Pengamat Ekonomi Yanuar Rizki menjadi kelemahan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Menurutnya hal tersebut membuat seolah-olah ada koma dalam penerapan Undang-undang (UU) tax amnesty tersebut.selengkapnya

Dengan kemampuan manajemen fiskal yang mumpuni dan relasinya yang luas dengan lembaga internasional Menkeu Sri Mulyani diyakini dapat memaksimalkan repatriasi aset milik warga negara melalui pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya